Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) minta agar pemerintah pikirkan secara serius solusi jangka panjang pengendalian subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya hingga saat ini yang dilakukan pemerintah adalah solusi jangka pendek.
“Dewan mendesak segara dilakukan pengendalian dan pembatasan pemerintah, selama ini solusi jangka pendek,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung dalam pidato pembukaan masa sidang di gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8).
Pramono menambahkan isu subsidi BBM selalu mengemuka setiap tahun pada pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
Tahun 2010 hingga 2014 angka subsidi BBM hingga 17,8 persen dari belanja pemerintah pusat dan hal tersebut terus membebani.
Pemberian subsidi BBM selama ini juga dianggap tidak tepat sasaran dan justru dinikmati oleh kalangan menengah ke atas.
“Kebijakan jangka panjang dengan diikuti kebijakan mitigasi atau energi alternatif merupakan pilihan yang bisa dilakukan,” kata dia.
Sementara untuk pola belanja subsidi lainnya sebagai diterakan dalam UUD 1945 kata dia masih diperlukan dalam bidang-bidang strategis yaitu bidang infrastruktur, pertanian dan unit kecil menengah (UKM).
