DPR Minta Pemerintah Pikirkan Solusi Jangka Panjang Pengendalian BBM
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

DPR Minta Pemerintah Pikirkan Solusi Jangka Panjang Pengendalian BBM

Jumat, 15 Agustus 2014 | 15:54 WIB
Oleh : Ezra Sihite / B1

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) minta agar pemerintah pikirkan secara serius solusi jangka panjang pengendalian subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya hingga saat ini yang dilakukan pemerintah adalah solusi jangka pendek.

“Dewan mendesak segara dilakukan pengendalian dan pembatasan pemerintah, selama ini solusi jangka pendek,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung dalam pidato pembukaan masa sidang di gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8).

Pramono menambahkan isu subsidi BBM selalu mengemuka setiap tahun pada pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Tahun 2010 hingga 2014 angka subsidi BBM hingga 17,8 persen dari belanja pemerintah pusat dan hal tersebut terus membebani.

Pemberian subsidi BBM selama ini juga dianggap tidak tepat sasaran dan justru dinikmati oleh kalangan menengah ke atas.

“Kebijakan jangka panjang dengan diikuti kebijakan mitigasi atau energi alternatif merupakan pilihan yang bisa dilakukan,” kata dia.

Sementara untuk pola belanja subsidi lainnya sebagai diterakan dalam UUD 1945 kata dia masih diperlukan dalam bidang-bidang strategis yaitu bidang infrastruktur, pertanian dan unit kecil menengah (UKM).


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Ini Permasalahan yang Dihadapi BPJS Kesehatan

Kesadaran masyarakat yang sehat dan mampu sangat kurang

EKONOMI | 15 Agustus 2014

SBY Beberkan Prestasi Ekonomi dalam 1 Dekade Terakhir

Dibandingkan negara maju, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) jauh lebih kecil.

EKONOMI | 15 Agustus 2014

Semester I, Wall's Kuasai 20 Persen Pasar Es Krim di Indonesia

Pencapaian tersebut seiring peluncuran sejumlah produk baru tahun ini.

EKONOMI | 15 Agustus 2014

Unilever Luncurkan Es Krim Magnum Pink dan Black

Peluncuran inovasi baru itu melibatkan desainer Sebastian Gunawan dan Tex Saverio.

EKONOMI | 15 Agustus 2014

SBY: Indonesia Capai Prestasi Ekonomi Tertinggi

Anggaran pembangunan kini mencapai Rp 1.842,5 triliun, tertinggi dalam sejarah Indonesia.

EKONOMI | 15 Agustus 2014

SBY: Utang Indonesia Aman

"Utang adalah faktor penting karena berkaitan dengan rasa percaya diri dan harga diri suatu bangsa.”

EKONOMI | 15 Agustus 2014

69 Tahun Merdeka, Indonesia Tumbuh Menjadi Ekonomi ke-16 Terbesar Dunia

Bahkan menurut Bank Dunia telah masuk dalam 10 besar ekonomi dunia jika dihitung dari purchasing power parity.

EKONOMI | 15 Agustus 2014

MS Hidayat: Prinsipnya Subsidi BBM Harus Dikurangi

Hidayat bisa berbicara banyak terkait subsidi BBM setelah ada kepastian siapa kepala negara terpilih yang baru.

EKONOMI | 15 Agustus 2014

Jepang Bantu Program Pengayaan Raskin Pemerintah

Kegiatan pengayaan raskin akan memproduksi raskin sebanyak 5.000 ton untuk 230.000 jiwa

EKONOMI | 15 Agustus 2014

Melonjak Tajam, Taspen Cetak Laba Semester I Rp 1,75 T

Taspen menargetkan laba akhir tahun Rp 1,98 triliun

EKONOMI | 15 Agustus 2014


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS