Pemerintah Mulai Jajaki Program Bank Tanah

Pemerintah Mulai Jajaki Program Bank Tanah
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan di kompleks Kepresidenan, Jakarta ( Foto: Beritasatu.com/Ezra Sihite )
Ezra Sihite / FMB Kamis, 27 November 2014 | 19:19 WIB

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menjelaskan rencana program Bank Tanah yang akan dilakukan kementeriannya. Bank Tanah ini menurut Ferry diperlukan untuk menjamin ketersediaan lahan untuk pembangunan dan memastikan tersedianya lahan untuk sawah permanent, permukiman untuk masyarakat tertentu seperti nelayan.

“Jadi intinya lahan-lahan untuk masyarakat, konsep ini nanti memayungi semua, di sebuah tempat dan menjadi proteksi dari negara kepada ketersediaan lahan. Ini bukan hanya untuk infrastruktur saja tapi proyek pembangunan yang dibutuhkan negara, seperti infrastruktur, bendungan dan yang tadi untuk lahan produksi pangan,” kata Ferry Mursyidan Baldan di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11).

Tahap awal yang dilakukan dalam program Bank Tanah ini adalah menginventarisir lahan-lahan terlantar dan memetakan letak lahan tersebut baik di Jawa maupun luar Jawa. Selain itu memastikan petani atau nelayan tidak menjual tanahnya dan apabila mereka kesulitan diberikan dana oleh pemerintah dengan syarat tanah pertanian atau permukinan nelayan tidak dijual.

Kemudian memastikan lahan-lahan itu bisa difungsikan. Beberapa syarat rakyat yang menggunakan Bank Tanah antara lain tidak boleh dijualbelikan, tidak boleh diwariskan kecuali kepada pewaris yang juga petani atau nelayan.

“Pertama pemetaaan tanah dan kemudian mendeteksi lahan-lahan mana saja yang belum disertifikasi, lalu lahan yang sudah ada pemiliknya namun belum bersertifikat, ada lahan terlantar dan lainnya, ada HGU (hak guna usaha) dan HGB (hak guna bangunan) yang habis masa berlakunya dan lahan yang dimiliki instansi pemerintah,” kata dia tentang kategori lahan yang bisa masuk dalam Bank Tanah.

Ferry mengatakan untuk program ini pemerintah tak akan membentuk badan atau instansi khusus mengeksekusinya. Kementerian kata dia cukup mampu mengurusi proses kebijakan baru ini.

“Enggak usah lembaga khusus karena ini tanah bisa bahaya nanti, cukup di kementerian saya saja pengaturannya. Takutnya prosesnya akan aneh-aneh lagi,” tambah politikus partai NasDem ini.