Penjualan Gedung BUMN Adalah Ironi Sejarah

Penjualan Gedung BUMN Adalah Ironi Sejarah
Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) berbincang dengan Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) dan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri usai memberi keterangan pers dalam pengumuman Tim Reformasi Tata Kelola Migas di Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (16/11). (Foto: Antara/Rosa Panggabean)
Heru Andriyanto / HA Rabu, 17 Desember 2014 | 21:32 WIB

Jakarta - Rencana penjualan Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai ironis karena gedung tersebut dulunya dibeli dari PT Garuda Indonesia justru agar tidak jatuh ke tangan swasta.

Mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan gedung yang akan dijual Menteri BUMN Rini Soemarno tersebut dulu dibeli oleh pemerintah sebagai bagian dari penyelesaian krisis Garuda tahun 2006.

"Agar aset Garuda yang sangat strategis tersebut tidak jatuh ke tangan sewasta," kata Said kepada Beritasatu.com, Rabu (17/12).

Proses pembelian gedung itu perlu perjuangan dan membutuhkan dukungan DPR dan Kementerian Keuangan, sehingga bisa disiapkan dana melalui APBN yang dicicil selama tiga tahun, paparnya tanpa menyebut angka.

"Pemerintah saat itu membeli gedung tersebut sedikit memaksa karena hanya dibeli sedikit di atas NJOP (nilai jual obyek pajak), bahkan tidak melalui lelang tapi hanya melalui appraisal," kata Said.

Ketika itu Garuda pada dasarnya keberatan menjual aset tersebut ke pemerintah, tercermin dari beberapa kali demonstrasi karyawan yang menolak, selain karena harganya murah juga karena mereka tidak mau kehilangan aset strategis.

Perjuangan mendapatkan aset tersebut melibatkan opini dari DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penegak hukum. BPK diminta persetujuan karena awalnya Kementerian BUMN sudah membayar uang muka untuk membeli Gedung Danareksa.

"Namun atas pertimbangan "menyelamatkan" aset Garuda agar tidak jatuh ke tangan sewasta, Menteri BUMN saat itu Sofyan Djalil menyetujui pembatalan pembelian Gedung Danareksa dan membeli Gedung Garuda. Penggantian tersebut mendapatkan persetujuan dari BPK," jelas Said.

Diakuinya bahwa rencana Rini untuk melakukan efisiensi memang punya dasar dan patut didukung.

Kementerian BUMN malah dari awal menyadari bahwa kantor tersebut terlalu besar sehingga beberapa instansi lain ikut menggunakan kantor tersebut, seperti KPK sejak 2008 menempati satu lantai, Dewan Perubahan Iklim satu lantai dan lain-lain, kata Said.

"Tapi mungkin bukan dengan cara menjual Kantor Kementerian BUMN yang lokasinya berada di Lingkaran 1 (Jalan Merdeka). Cukuplah gedung Indosat yang menjadi saksi bisu pelepasan aset negara di Lingkaran 1 tersebut," ujarnya lagi.

Indosat sebelumnya adalah perusahaan telekomunikasi milik negara, yang kemudian dijual ke swasta demi alasan memperkuat APBN.

"Gedung Indosat adalah satu-satunya gedung swasta yang saat ini ada di Ring 1," kata Said.

Saran dia untuk efisiensi, gedung BUMN bisa disewakan ke pihak lain seperti SKK Migas dan BUMN/perwakilan BUMN yg saat inj masih menyewa kantor di berbagai tempat atau digunakan bersama dengan Kementerian/Lembaga yang belum memiliki kantor.

"Perlu diketahui bahwa anggaran kementerian BUMN selama ini adalah yang terendah dari seluruh Kementerian dan Lembaga yang ada, hanya sekitar Rp 200 miliar- Rp 300 miliar per tahun," pungkasnya.