Kemkeu: Realisasi Penerimaan Negara 2014 Per Desember Capai 94 persen

Kemkeu: Realisasi Penerimaan Negara 2014 Per Desember Capai 94 persen
Menkeu Bambang Brodjonegoro (kanan) dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil (kiri) memberikan keterangan pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/12). ( Foto: Antara/Widodo S Jusuf )
Margye J Waisapy Senin, 5 Januari 2015 | 23:23 WIB

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014 hingga 31 Desember. Data Kemkeu menunjukan penerimaan negara 2014 mencapai Rp 1.537,2 triliun atau 94 persen dari target Rp 1.635,2 triliun.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, realisasi tersebut masih dapat berubah karena akan ada pergerakan dari penerimaan. Adapun realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.143,3 triliun atau 91,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.246,1 triliun.

“Penerimaan perpajakan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan, pelemahan impor, dan penurunan harga crude palm oil (CPO) di pasar internasional,” jelas Bambang dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (5/1).

Secara rinci, penerimaan perpajakan disumbang oleh pajak penghasilan (PPn) minyak dan gas (migas) sebesar Rp 87,4 triliun atau 104,2 persen dari target APBNP 2014 sebesar Rp 83,9 triliun.

Untuk penerimaan non-migas per 5 Januari sudah mencapai Rp 897 triliun atau 90,5 persen dari total target Rp 988,5 triliun.

“Kemungkinan masih bergerak ke atas untuk penerimaan pajak non migas. Saya tekankan kepada Dirjen Pajak agar bisa mencapai Rp 900 triliun(2014). Dan saya mau memacu agar 2015 bisa lebih dari Rp 900 triliun (penerimaan pajak). Non migas relatif kecil, kalau PPh migas meningkat karena ada faktor kurs,” tegas Bambang.

Selain itu, penerimaan pajak yang masih rendah pun disebabkan oleh kenaikan restitusi pajak yang sangat luar biasa di hampir semua kantor wilayah. Sehingga pada 2015, Kemkeu melalui Ditjen pajak akan menekan audit restitusi untuk mencegah faktur pajak fiktif.

Sedangkan untuk penerimaan bea dan cukai, Kemkeu mencatatkan sebesar Rp 161,3 triliun atau 92,8 persen dari target Rp 173,7 triliun. Dengan rincian yaitu, penerimaan cukai sebesar Rp 117,9 triliun atau 100,4 persen dari target Rp 117,5 persen; bea masuk (BM) mencapai Rp 32,1 triliun atau 90 persen dari target Rp 35,7 triliun; dan bea keluar (BK) mencapai Rp 11,3 triliun atau 54,7 persen dari target Rp 20,6 persen.

“Penerimaan bea dan cukai memang tidak mencapai target. Penyebabnya, cukai mencapai target. Namun, ketidak mampuan mencapai target akibat BM karena volume impor menurun. Dan yang paling berat adalah BK karena produksi Freeeport dan Newmont di bawah perkiraan. Serta harga CPO yang juga turun drastis, akibatnya CPO yang benar-benar diolah tidak kena BK. Jadi baik BM dan BK adalah faktor eksternal,” jelas Bambang.

Di sisi lain, kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan capaian yang baik dengan realisasi Rp 390,7 triliun atau 10 persen dari target Rp 386,9 triliun. Lebih tingginya realisasi tersebut terutama bersumber dari penerimaan PNBP sumberdaya alam (SDA) minyak dan gas sebesar Rp 216,9 triliun atau 102,5 persen dari target Rp 211,7 triliun. Kecuali penerimaan SDA non migas yang berasal dari mineral dan batubara (minerba) serta kehutanan.