Freeport Menunggu Kepastian Perpanjangan Kontrak (1)
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Freeport Menunggu Kepastian Perpanjangan Kontrak (1)

Senin, 13 Juli 2015 | 10:05 WIB
Oleh : Primus Dorimulu / AB

Jakarta - Meski tidak ada penegasan eksplisit, penjelasan Presiden Jokowi kepada James R Moffett, presiden dan chief executive officer (CEO) Freeport McMoran di Istana Merdeka, Kamis (2/7), memberikan spirit yang cukup melegakan. Para anggota Komisi VII DPR dalam pertemuan dengan manajemen PT Freeport Indonesia juga menyampaikan spirit yang sama. Namun, untuk kepastian investasi PT Freeport Indonesia di Mimika, Papua, tetap dibutuhkan kepastian hukum mengenai perpanjangan kontrak pasca Kontrak Karya (KK) II yang berakhir 2021.

"Pak Moffett cukup senang karena dia menangkap spirit yang kuat dari presiden agar Freeport melanjutkan investasinya di Indonesia," kata Presdir PT Freeport Indonesia (FI) Maroef Sjamsuddin dalam diskusi dengan para pemimpun redaksi saat berbuka puasa di kantornya, Kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (10/7). Sebagai presiden dan CEO, Moffett harus menjelaskan perkembangan investasi PT FI kepada para investor dan dewan direksi Freeport McMoran.

Pada pertemuan dengan Moffett, kata Maroef, Presiden Jokowi memberikan empat arahan kepada Freeport. Pertama, PT FI harus memberikan manfaat lebih kepada pembangunan ekonomi, khususnya bagi Papua. Kedua, meminta agar penggunaan local content atau produk dalam negeri ditingkatkan. Ketiga, PT FI ikut membangun power plant atau pembangkit listrik. Keempat, PT FI harus merealisasikan pembangunan smelter.

Moffett, kata Maroef, menyatakan bahwa PT FI bersedia melaksanakan semua permintaan presiden. Untuk poduk lokal, Moffett bahkan berencana membeli alat-alat berat dari Pindad dan bahan peledak dari BUMN. Kontribusi terhadap Indonesia, dan khususnya Papua, akan terus ditingkatkan. Pembangunan power plant dan smelter sedang dalam proses realisasi.

Selain Maroef Sjamsuddin, Moffett dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Spirit yang ditunjukkan presiden dan DPR, demikian Maroef, perlu dituangkan dalam produk hukum agar ada kepastian bagi investor. "Landasan hukum yang tepat bagi PT FI sedang dikaji oleh pemerintah, yang diwakili Kementerian ESDM, dan DPR. Investasi jangka panjang yang menyedot dana besar membutuhkan kepastian hukum," ungkapnya.

Saat ini, pemerintah dan DPR tengah mempelajari dua kemungkinan payung hukum bagi PT FI. Pertama, mengamendemen Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Kedua, menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Payung hukum sangat penting bagi PT FI, karena KK II perusahaan ini baru berakhir 2021. KK adalah kontrak antara pemerintah dan perusahaan yang dibuat berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA, dan UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang PMDN.

Pada 2009, lahir UU Nomor 4 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang menerapkan konsep izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Jika pada KK, kedudukan negara dan investor sama kuat karena sama-sama sebagai pihak yang terlibat dalam kontrak karya pertambangan, pada IUPK, posisi pemerintah lebih kuat. Pemerintah adalah pemberi izin dan izin itu bisa dicabut sewaktu-waktu jika pihak yang diberikan izin melanggar peraturan atau melalaikan kewajiban. Tapi, PT FI tidak serta-merta beralih ke IUPK dan meninggalkan KK. Kewajiban untuk membangun smelter sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009 harus dipatuhi, tapi KK masih tetap berlaku hingga 2021.

Masalah kepastian hukum dialami PT FI karena empat hal. Pertama, perusahaan ini harus membangun smelter dan wajib beroperasi 2017 sesuai UU 4/2009. Kedua, smelter sudah harus mulai dibangun agar pada 2017 bisa beroperasi. Ketiga, sesuai ketentuan, PT FI baru akan mengajukan perpanjangan kontrak pada 2019, dua tahun sebelum kontrak berakhir. Keempat, PT FI harus mempertahankan produksi ore atau bijih tambang agar pembangunan smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian bijih tambang yang beroperasi 2017 tidak mubazir dan produksi PT FI tidak habis sebelum kontrak berakhir.

"Cadangan di open pit, Grasberg, akan habis pada 2017. Kalau tidak investasi penambangan di bawah tanah, ore akan habis begitu smelter selesai dibangun. Ini yang menjadi masalah," papar Maroef.

Mengantisipasi penurunan produksi di tambang terbuka, Grasberg, PT FI sejak 2008 membangun infrastruktur untuk kegiatan penambangan bawah tanah, antara lain, terowongan yang saat ini sudah mencapai 500 kilometer. Lewat terowongan ini, ore akan diambil untuk diolah menjadi konsentrat. Kegiatan penambangan bawah tanah atau underground mining sudah menghabiskan investasi US$ 4 miliar. Saat ini, PT FI sedang membangun lagi terowongan bawah tanah sepanjang 500 km, sehingga total panjang terowongan akan mencapai 1.000 km.

Dalam kondisi normal, PT FI mengolah sekitar 200.000-240.000 ton bijih per hari. Mencapai puncak pada 2008 dengan produksi ore 238.000 ton, produksi PT FI merosot akibat ketidakpastian investasi, khususnya pascalahirnya UU 4/2009. Pada 2014, produksi PT FI sebesar 118.000 ton bijih per hari, turun dari 179.000 ton tahun sebelumnya. Tahun 2017, penambangan open pit menipis dan andalan utama adalah penambangan bawah tanah yang saat ini sudah menghasilkan 50.000 ton per hari.

PT FI pernah terkena pembatasan ekspor konsentrat. Pada periode Januari-Juli 2015, PT FI hanya mendapat kuota ekspor 580.000 ton konsentrat. Izin tersebut merupakan perpanjangan dari periode enam bulan sebelumnya, yakni Juli 2014 hingga Januari 2015. Izin ekspor digunakan pemerintah untuk menekan PT FI membangun smelter. Kebijakan larangan ekspor mineral menjadi salah satu penyebab membengkaknya defisit neraca perdagangan.

Sejak mendapat izin operasi 1967 dan beroperasi komersial 1973, PT FI sudah menginvestasikan dana US$ 11 miliar. PMA pertama yang akan habis masa kontrak tahun 2021 itu menyiapkan sekitar US$ 17 miliar untuk investasi di hulu pertambangan sebesar US$ 15 miliar dan pembangunan smelter US$ 2,3 miliar. "Ketika ada kepastian, investasi baru akan dikucurkan," kata Maroef.

Sumber: Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Perluas Bisnis, Asuransi Inhealth Lirik Segmen Ritel

Saat ini bisnis asuransi perseroan masih didominasi segmen kumpulan dengan sekitar 400 rekanan korporasi.

EKONOMI | 13 Juli 2015

Kurs Jual Rupiah di BRI Pagi Ini Rp 13.360

Kurs jual melemah 10 poin dibandingkan Jumat (10/7).

EKONOMI | 13 Juli 2015

Proyek Pipa Gresik-Semarang Ditargetkan Rampung 2016

Pipa gas kemungkinan lebih panjang daripada Jalan Anyer-Panarukan.

EKONOMI | 13 Juli 2015

Hari Ini Presiden Gelar Rapat Kabinet Bahas Pembangunan KA Cepat

Jepang dan Tiongkok bersedia jadi investor.

EKONOMI | 13 Juli 2015

Penjualan Kayu Lesu, Perhutani Genjot Obyek Wisata

Perhutani menggandeng Dinas Pariwisata kabupaten/kota setempat dengan pola bagi hasil retribusi biaya masuk.

EKONOMI | 13 Juli 2015

Harga Indeks Pasar BBN Diterbitkan

Besaran HIP BBN itu ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit enam bulan.

EKONOMI | 13 Juli 2015

Pusat Perbelanjaan di Bengkulu Diserbu Pengunjung

Saya bersyukur hari ini omzet saya tembus Rp 10 juta atau meningkat tiga kali lipat dari hari biasanya.

EKONOMI | 13 Juli 2015

Jelang Lebaran, Defisit Telur di Banten Dikhawatirkan Picu Kenaikan Harga

Kondisi seperti ini bisa memicu harga telur melonjak tinggi dan tidak stabil.

EKONOMI | 13 Juli 2015

Surplus Beras 105.098 Ton, Kebutuhan Konsumsi Lebaran Banten Aman

Dengan ketersediaan barang bisa menekan kenaikan harga beras.

EKONOMI | 13 Juli 2015

HUT Koperasi, JK Minta Koperasi Bangkit

Dari 200 ribu koperasi, hanya 70 persen yang aktif

EKONOMI | 13 Juli 2015


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS