Freeport Menunggu Kepastian Perpanjangan Kontrak (2)
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Freeport Menunggu Kepastian Perpanjangan Kontrak (2)

Senin, 13 Juli 2015 | 10:05 WIB
Oleh : Primus Dorimulu / AB

Payung Hukum
Opsi revisi PP atau penerbitan perppu tengah dikaji pemerintah dan DPR. PT FI mengharapkan pemerintah sebagai regulator menjadi jembatan antara investor dan legislatif. Masing-masing opsi memiliki plus dan minus. Opsi perppu kemungkinan tidak hanya untuk PT FI, melainkan semua perusahaan pertambangan. "Apa pun opsi, kami terima asalkan ada kepastian hukum bagi Freeport untuk melanjutkan investasi," ujar Maroef.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya W Yudha menuturkan pemerintah bisa menerbitkan perppu guna memberi kepastian hukum bagi pemerintah dan industri pertambangan umum. Namun, penerbitan perppu tersebut harus terlebih dahulu dikonsultasikan ke DPR.

Menurut Satya, persyaratan menerbitkan perppu adalah dalam keadaan darurat. Persyaratan itu sudah terpenuhi saat ini di dunia pertambangan. Pasalnya, PP Nomor 1 Tahun 2014 maupun Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tidak senapas dengan UU 4/2009.

Sebagai contoh, dalam UU dikatakan peningkatan nilai tambah mineral paling lambat berlaku lima tahun sejak UU diundangkan. Artinya, pada 2014 hanya produk mineral hasil pemurnian yang diizinkan ekspor. Namun faktanya, PP 1/2014 dan Permen ESDM 1/2014 memberi relaksasi hingga 2017. “Pemerintah sudah melanggar ketentuan dalam UU Minerba. Oleh sebab itu, langkah bijaknya dengan merevisi UU tersebut. Berapa lama lagi kita izinkan industri dan pemerintah melanggar UU Minerba," tandasnya.

Satya menuturkan, revisi UU Minerba sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Namun, revisi UU memakan waktu dan bukan hal yang sederhana, sedangkan pelanggaran konstitusi masih berlangsung. Oleh sebab itu, menurutnya, pemerintah bisa menerbitkan perppu guna memberi kepastian hukum bagi pemerintah dan industri pertambangan. Untuk menerbitkan perppu, dibutuhkan waktu sekitar dua pekan. "Kalau mengeluarkan perppu mempersingkat pelanggaran yang ada," paparnya.

Dia memaparkan, ada tiga hal yang bersifat urgen untuk menyelesaikan masalah pertambangan agar tidak melanggar regulasi. Pertama, mengenai batas waktu pemberlakuan kewajiban hilirisasi mineral. Batas waktu itu harus berdasarkan kajian dan kondisi yang dihadapi pelaku usaha. Dengan begitu, nantinya tidak ada lagi relaksasi seperti saat ini.

"Kita tidak bisa bilang hilirisasi paling lambat 2017. Ya, kalau industri tambang siap, kalau tidak, maka bisa melanggar lagi," ucapnya.

Kedua, lanjut Satya, terkait perpanjangan usaha bagi pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B). Dalam UU Minerba, ketentuan mengenai perpanjangan itu tidak diatur secara jelas, yang menyebabkan multitafsir. Oleh sebab itu, dalam perppu ataupun revisi UU Minerba harus memuat ketentuan yang jelas mengenai hal tersebut.

Ketiga, mengenai perubahan rezim kontrak karya dan PKP2B menjadi IUPK. Dalam UU Minerba ketentuan ini belum diatur secara jelas bagaimana masa transisinya.

Namun, dia mengingatkan, perppu yang diterbitkan itu jangan hanya mengakomodasi kepentingan Freeport. "Penerbitan perppu jangan dikerdilkan pada satu industri saja. Bukan hanya untuk Freeport," tandasnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR, Dito Ganinduto mengatakan apa pun kebijakan yang akan diambil pemerintah, apakah melalui amendemen PP atau menerbitkan perppu, semuanya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR. Yang terpenting, produk hukum yang dikeluarkan nantinya bermanfaat bagi industri pertambangan umum secara keseluruhan dan pemerintah tidak melanggar UU yang sudah ada.

“Jadi, jangan sampai ada kesan pemerintah mengeluarkan produk hukum baru atau bahkan mengubah produk hukum hanya untuk kepentingan satu perusahaan. Nanti malah diprotes perusahaan lain,” katanya.

Pengamat energi dari Universitas Indonesia, Iwa Garniwa mengatakan pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan yang tegas agar ada kepastian bagi pelaku usaha, sehingga mereka bisa menentukan program berikutnya. Apalagi, yang terkait dengan kontrak jangka panjang, khususnya yang nilai investasinya besar.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan kepastian usaha bagi PT Freeport Indonesia bakal diputuskan paling lambat akhir tahun ini. Keberlangsungan operasi pascaberakhirnya kontrak di 2021 terintegrasi dengan pembangunan wilayah Papua.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi serta membutuhkan keterlibatan investor dalam pembangunan infrastruktur serta industri hilirisasi pertambangan. Perpanjangan usaha untuk Freeport harus memiliki manfaat yang besar bagi Indonesia, khususnya Papua.

"Paling lambat akhir tahun ini harus ada kepastian. Kami juga menunggu kajian Bappenas terkait dengan pembangunan Papua," kata Dadan di Jakarta, Sabtu (11/7).

Dadan menuturkan Freeport Indonesia sudah bersedia mengubah pola hubungan kerja dengan pemerintah dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Namun, dia menegaskan, pemerintah belum memutuskan kapan pemberian IUPK itu. Pasalnya, pemerintah masih melakukan kajian hukum terkait hal tersebut serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak.

Hal itu lantaran ada PP 77/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Peraturan itu menyebutkan, permohonan perpanjangan usaha diajukan paling cepat dua tahun dan paling lambat enam bulan sebelum kontrak berakhir. Artinya, Freeport dapat mengajukan perpanjangan usaha di 2019. "IUPK memang enggak bisa diberikan sekarang. Tapi, apa pun nanti keputusan pemerintah tidak akan melanggar ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Dia menegaskan, pemerintah tidak akan merevisi PP tersebut demi memuluskan pemberian usaha bagi Freeport. Begitu juga tidak akan menerbitkan perppu hanya untuk kepentingan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Apabila ada revisi regulasi, hal itu berlaku untuk kepentingan sektor pertambangan mineral dan batu bara. "Kalau menerbitkan perppu atau revisi PP bukan semata-mata untuk Freeport. Tapi, juga berlaku untuk umum," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Program Studi Teknik Metalurgi ITB Zaki Mubarok mengatakan keputusan yang akan diambil pemerintah terkait Freeport sangat dinanti. Dia menyambut positif sudah adanya titik temu antara pemerintah dan Freeport. “Ini yang kita tunggu-tunggu, bagi industri pertambangan merupakan sinyal positif. Yang terpenting adalah komitmen dan realisasinya,” kata Zaki.

Dia menekankan soal komitmen Freeport untuk membangun smelter, yang diikuti komitmen pemerintah untuk memperpanjang kontrak. “Antara kelanjutan kontrak dengan pembangunan smelter logisnya memang harus saling terkait. Karena secara bisnis, untuk membangun smelter dibutuhkan investasi dalam jumlah besar. Jadi, masuk akal jika Freeport mengharapkan perpanjangan kontrak,” ucapnya.

Dia berharap, program hilirisasi mineral terlaksana sesuai rencana, meski pelaksanaannya terlambat. Ini mengingat, jika mengacu UU Minerba, smelter sudah harus terealisasi pada 2017.

“Karenanya, dibutuhkan dukungan penuh dari lembaga dan instansi terkait lainnya. Pengalaman selama ini, kendala justru ada di nonteknis, seperti masalah lahan, lingkungan, dan lainnya. Mudah-mudahan, dengan keterlibatan presiden, masalah ini bisa diatasi dengan baik,” ujarnya.

Sumber: Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Freeport Menunggu Kepastian Perpanjangan Kontrak (1)

PT FI bersedia melaksanakan semua permintaan presiden.

EKONOMI | 13 Juli 2015

Perluas Bisnis, Asuransi Inhealth Lirik Segmen Ritel

Saat ini bisnis asuransi perseroan masih didominasi segmen kumpulan dengan sekitar 400 rekanan korporasi.

EKONOMI | 13 Juli 2015

Kurs Jual Rupiah di BRI Pagi Ini Rp 13.360

Kurs jual melemah 10 poin dibandingkan Jumat (10/7).

EKONOMI | 13 Juli 2015

Proyek Pipa Gresik-Semarang Ditargetkan Rampung 2016

Pipa gas kemungkinan lebih panjang daripada Jalan Anyer-Panarukan.

EKONOMI | 13 Juli 2015

Hari Ini Presiden Gelar Rapat Kabinet Bahas Pembangunan KA Cepat

Jepang dan Tiongkok bersedia jadi investor.

EKONOMI | 13 Juli 2015

Penjualan Kayu Lesu, Perhutani Genjot Obyek Wisata

Perhutani menggandeng Dinas Pariwisata kabupaten/kota setempat dengan pola bagi hasil retribusi biaya masuk.

EKONOMI | 13 Juli 2015

Harga Indeks Pasar BBN Diterbitkan

Besaran HIP BBN itu ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit enam bulan.

EKONOMI | 13 Juli 2015

Pusat Perbelanjaan di Bengkulu Diserbu Pengunjung

Saya bersyukur hari ini omzet saya tembus Rp 10 juta atau meningkat tiga kali lipat dari hari biasanya.

EKONOMI | 13 Juli 2015

Jelang Lebaran, Defisit Telur di Banten Dikhawatirkan Picu Kenaikan Harga

Kondisi seperti ini bisa memicu harga telur melonjak tinggi dan tidak stabil.

EKONOMI | 13 Juli 2015

Surplus Beras 105.098 Ton, Kebutuhan Konsumsi Lebaran Banten Aman

Dengan ketersediaan barang bisa menekan kenaikan harga beras.

EKONOMI | 13 Juli 2015


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS