Kebijakan Alih Muatan di Tengah Laut Diberlakukan, Begini Dampak Buruknya
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kebijakan Alih Muatan di Tengah Laut Diberlakukan, Begini Dampak Buruknya

Senin, 13 Juli 2015 | 12:51 WIB
Oleh : Firda Puri Agustine / B1

Jakarta - Ekonom dari Universitas Sam Ratulangi, Agus Tony Poputra mengatakan bahwa moratorium alih muatan di tengah laut sudah mendesak untuk dicabut. Hal itu lantaran dampak buruknya akan lebih besar.

"Kebijakan moratorium itu sendiri ibarat pepatah, buruk rupa cermin dibelah. Persoalan sesungguhnya adalah pada pengawasan tetapi yang dipersalahkan adalah aktivitas alih muatan tersebut," kata Agus dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Senin (13/7).

Dia merinci beberapa dampak buruk yang akan timbul dari kebijakan moratorium alih muatan di tengah laut. Pertama, menurunkan kinerja industri pengolahan ikan. Hal ini tidak mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan industri pengolahan.

Di satu sisi pemerintah berusaha mencari investor asing, yang cenderung menggadaikan masa depan bangsa, untuk membangun industri pengolahan, di sisi lain kebijakan moratorium justru cenderung mematikan industri yang telah ada.

"Seharusnya Kementerian Perindustrian memperhatikan hal ini," ujarnya.

Kedua, penurunan kegiatan produksi perusahaan pengolah hasil perikanan telah menimbulkan gelombang PHK. Hal itu sangat disayangkan terjadi saat angka pengangguran di Indonesia semakin tinggi dan penciptaan lapangan kerja makin melambat.

Ketiga, moratorium alih muatan tengah laut telah menurunkan ekspor dari sektor Perikanan. Hal ini berdampak luas terhadap kinerja perdagangan dan perolehan devisa bagi negara yang menjadi domain Kementerian Perdagangan dan Bank Indonesia.

Keempat, penurunan pendapatan perusahaan yang berkecimpung di sektor Perikanan serta pekerja yang terkena PHK telah menurunkan penerimaan pajak.

"Ini juga paradoks dengan kondisi penerimaan pajak yang masih jauh di bawah target," katanya.

Kelima, nelayan di banyak daerah justru dirugikan oleh kebijakan moratorium. Mereka menghadapi penurunan tangkapan dan peningkatan biaya karena harus bolak-balik ke pelabuhan pendaratan.

"Pemerintah seharusnya mengumpulkan para pemilik perusahaan pengolahan, pihak yang melakukan kegiatan penangkapan moderen, pihak perbankan, dan pengusaha galangan kapal untuk pengadaan kapal penampung nasional bagi perusahaan pengolahan," ujarnya.

Sumber: PR


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Dirut Pertamina: Stok BBM dan LPG Aman

"Sampai 15 hari sesudah Lebaran saya kira aman."

EKONOMI | 13 Juli 2015

ESDM Ubah Acuan Patokan HIP Biodiesel

Karena dapat mencerminkan kondisi riil pasar harga CPO di dalam negeri.

EKONOMI | 13 Juli 2015

Aksi "Menyapa Indonesia" Ubah Melinjo Bernilai Ekonomi Tinggi

Setiap tahun, hasil panen tanaman tersebut bisa mencapai 50 ton.

EKONOMI | 13 Juli 2015

Freeport Menunggu Kepastian Perpanjangan Kontrak (3-Habis)

Freeport membayar PPh badan sebesar 35 persen, perusahaan lain hanya 25 persen.

EKONOMI | 13 Juli 2015

Freeport Menunggu Kepastian Perpanjangan Kontrak (2)

Pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan yang tegas agar ada kepastian bagi pelaku usaha.

EKONOMI | 13 Juli 2015

Freeport Menunggu Kepastian Perpanjangan Kontrak (1)

PT FI bersedia melaksanakan semua permintaan presiden.

EKONOMI | 13 Juli 2015

Perluas Bisnis, Asuransi Inhealth Lirik Segmen Ritel

Saat ini bisnis asuransi perseroan masih didominasi segmen kumpulan dengan sekitar 400 rekanan korporasi.

EKONOMI | 13 Juli 2015

Kurs Jual Rupiah di BRI Pagi Ini Rp 13.360

Kurs jual melemah 10 poin dibandingkan Jumat (10/7).

EKONOMI | 13 Juli 2015

Proyek Pipa Gresik-Semarang Ditargetkan Rampung 2016

Pipa gas kemungkinan lebih panjang daripada Jalan Anyer-Panarukan.

EKONOMI | 13 Juli 2015

Hari Ini Presiden Gelar Rapat Kabinet Bahas Pembangunan KA Cepat

Jepang dan Tiongkok bersedia jadi investor.

EKONOMI | 13 Juli 2015


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS