Temuan KPK: Porsi Daerah Blok Migas Banyak Dinikmati Swasta
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Temuan KPK: Porsi Daerah Blok Migas Banyak Dinikmati Swasta

Rabu, 13 Januari 2016 | 02:49 WIB
Oleh : Fana Suparman / HA

Jakarta - Melimpahnya sumber daya alam (SDA) terutama minyak dan gas bumi (migas) tak menjadi tolok ukur kesejahteraan sebuah daerah.

Menurut temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masyarakat belum tentu menikmati hasil dari eksplorasi blok migas di daerah mereka.

KPK menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 35/2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dalam peraturan tersebut disebutkan kontraktor blok migas wajib memberikan Participating Interest (PI) sebesar 10 persen kepada daerah.

Aturan ini dibuat dengan semangat agar pemerintah daerah dapat menikmati hasil dari pengelolaan blok migas di daerah mereka. Namun, nyatanya, KPK menemukan hasil dari pengelolaan blok migas tersebut dinikmati oleh kalangan swasta.

"KPK melihat justru lebih banyak swasta yang dapatnya," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/1).

Kasus Blok Cepu

Pahala mencontohkan pengelolaan Blok Cepu, di mana empat pemerintah daerah, yakni Pemkab Bojonegoro, Pemkab Blora, Pemprov Jawa Timur, dan Pemprov Jawa Tengah harus menyediakan dana sebesar Rp 2 triliun agar dapat mengelola hak PI mereka di Blok Cepu.

Lantaran tidak memiliki modal, empat Pemda tersebut melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mereka masing-masing membentuk perusahaan patungan dengan pihak swasta. Namun, komposisi saham dan pembagian hasil empat perusahaan mayoritas dikuasai oleh pihak swasta.

"Pembagiannya Pemkab Bojonegoro 25 persen dan 75 persen swasta. Pemprov Jawa Timur 30 persen dan swastanya 70 persen, Pemkab Blora perbandingannya 33-67, dan Pemprov Jawa Tengah 25-75. Padahal 10 persen itu harusnya ke Pemda," paparnya.

Hal serupa, kata Pahala, terjadi dalam implementasi PP Nomor 35/2004 di Madura offshore (lepas pantai). Lantaran tak memiliki modal, BUMD milik Pemprov Jatim, dan BUMD milik Pemkab Sumenep membangun perusahaan patungan dengan pihak swasta. Tak jauh berbeda dengan di Blok Cepu, perusahaan patungan untuk mengelola PI 10 persen itu mayoritas dikuasai pihak swasta.

"Yang 24,5 persen Jatim, 24,5 persen Sumenep dan 51 persen lainnya swasta," jelasnya.

Pahala mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Apalagi, katanya, terdapat 15 blok migas lainnya yang kini akan beroperasi. Perusahaan-perusahaan patungan Pemda dan pihak swasta pun telah dibentuk untuk melanjutkan ketimpangan pembagian hasil ini. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, Pahala menyatakan, pihaknya telah berkirim surat kepada pemerintah pusat.

"Limabelas blok Migas itu setahu kita sudah bentuk perusahaan-perusahaan patungan dan KPK bersurat. Dan KPK minta supaya kembali semangat semula untuk memberikan Pemerintah Daerah manfaat dari blok Migas," katanya.

Dalam surat tersebut, KPK meminta KPK merevisi PP 35/2004 terutama Pasal 34 mengenai PI. Pahala menyatakan, jika tidak memiliki uang untuk membiayai dan mengambil hak PI, pemda sebaiknya meminjam uang kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat atau ke Pusat Investasi Pemerintah.

"Jangan participating lagi. Kalau perlu bentuknya profit sharing (pembagian keuntungan) sehingga Pemda tidak perlu membiayai. Jadi ada alternatif yang kami sodorkan," katanya.

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Musim Lebaran, Tol Trans-Sumatera 98 Km Ditargetkan Fungsional

Kontraktor bisa menyelesaikan pekerjaan hingga jalan tanah atau aspal dulu, dan yang jelas jalan bisa dilewati saat musim mudik nanti

EKONOMI | 13 Januari 2016

La Nina Ancam Produksi Palawija, Tembakau, dan Garam

Komoditas yang cukup sensitif dengan kelebihan curah hujan adalah palawija seperti kedelai, saat akan panen harusnya curah hujan berkurang.

EKONOMI | 13 Januari 2016

Transaksi Pelanggan TCASH Meningkat 150% Selama 2015

Kenaikan TCASH yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan adanya sambutan positif dari masyarakat terhadap layanan mobile money

EKONOMI | 12 Januari 2016

Bank Artos Baru Akan Buka Cabang Baru

Saat ini memang masih fokus ke bisnis kemitraan namun kedepan kami memang berencana menambah kantor cabang baru.

EKONOMI | 12 Januari 2016

Bank Artos Optimistis Kredit Tumbuh 20% di 2016

Dalam penyaluran kredit di 2016 perusahaan masih akan fokus pada kredit Usaha Mikro Kecil Menengah.

EKONOMI | 12 Januari 2016

Pacu Penyaluran Kredit, Bank Artos Andalkan Segmen UMKM

Bank Artos menyasar kenaikan kredit, aset, dana pihak ketiga (DPK) sebesar 20 persen.

EKONOMI | 12 Januari 2016

Tahun Ini, Bank Artos Sasar Kenaikan Laba 20 Persen

Pihak Bank Artos optimistis dapat meraih kenaikan laba sebesar 20 persen pada akhir 2016.

EKONOMI | 12 Januari 2016

Dukung Energi Terbarukan, IIF Suntik Rp 300M ke Sumberdaya Sewatama

Dana tersebut untuk membiayai pembangunan proyek-proyek pembangkit listrik menggunakan energi terbarukan.

EKONOMI | 12 Januari 2016

Genjot Market Share, BNI Syariah Gandeng Kementerian Agama

Market share perbankan syariah saat ini masih berada di bawah lima persen.

EKONOMI | 12 Januari 2016

Harga Minyak Terus Anjlok, OPEC Rencanakan Pertemuan Darurat

Terakhir kali OPEC bertemu di Wina Desember lalu, para anggota terpecah dan menolak memangkas produksi.

DUNIA | 12 Januari 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS