Perbaiki Sistem Tata Kelola Sumber Daya Alam
Logo BeritaSatu

Perbaiki Sistem Tata Kelola Sumber Daya Alam

Rabu, 13 Januari 2016 | 11:08 WIB
Oleh : Lona Olavia, Merdhy Pasaribu / MPA


Jakarta- Pengamat Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengapresiasi hasil Rakernas PDI-P yang merekomendasikan penyelamatan aset negara melalui peninjauan kembali kontrak-kontrak karya yang ada di Indonesia. Menurutnya, hal itu memang sesuai dengan ketentuan konstitusi Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa segala macam bentuk kekayaan yang terkandung di dalam bumi, permukaan, dan sebagainya seyogyanya dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemajuan, kesejahteraan, dan perkembangan bangsa.

“Kembalikan saja ke Pasal 33, disitu sangat jelas bahwa sumber daya alam, aset strategis harus dikuasai negara melalui pengelolaan BUMN. Sangat simple, karena sudah ada di konstitusi kalau tidak itu namanya mengkhianati rakyat,” katanya di Jakarta, Rabu (13/1).

Lebih lanjut, jika ada kontrak karya dengan asing yang sudah habis masa kontraknya terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, menurut Marwan adalah kesempatan yang sangat baik untuk pemerintah. Pemerintah bisa mengevaluasinya, bahkan jika tidak sesuai sudah sepantasnya tidak memperpanjangnya. “Kesalahan masa lalu jangan dilanjutkan, kalau dilanjutkan ini pengkhianatan terhadap konstitusi,” tegas dia.

Ambil contoh Freeport, Marwan menambahkan, pemerintah bisa saja menetapkan royalti hingga 7% ke Freeport, namun hal itu tergantung negosiasi dan aspek lain yakni perpajakan. Royalti dan pajak bagi sebuah usaha pertambangan yang dikelola asing adalah hal yang harus diperhitungkan bersama ke penerimaan negara. Di negara lain, dia memberi contoh pada umumnya royaltinya ada di kisaran 2%-3%, bahkan ada yang sampai 15%.

Namun, hal yang mendasar adalah seberapa besar negara mendapatkan pendapatan dari semua item yang menjadi sumber pemasukan termasuk dari pajak, royalti, dan dividen.
Sambung Marwan, sebagai pemilik lahan pertambangan, sewajarnya bagian pendapatannya harus lebih besar daripada kontraktor. Jika pemerintah menerapkan pola production sharing contract (PSC), maka pendapatan negara akan lebih banyak daripada kontraktor.

“Pendapatan kontraktor yang lebih besar daripada negara selaku yang punya lahan menunjukkan adanya kerugian di kita. Padahal, ada yang bisa diperbaiki melalui royalti dan bagi hasil yang bisa ikuti sektor migas. Jadi, kalau mau mendapatkan penerimaan yang lebih besar sudah sewajarnya kita perbaiki pola kerjasamanya,” tegas Marwan.

Penerapan pola tersebut, sambungnya harus berdaulat dan tetap menjaga martabat bangsa. Itu sebabnya perlu lebih dulu penerbitan Perppu dan PP, sambil memperoleh jaminan bahwa sejak 2021-2025, Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas di Freeport.

Freeport, kata Marwan, bukanlah segala-galanya bagi Indonesia. Segala-galanya itu adalah rakyat dan kedaulatan. Freeport dapat menjadi bahan pembelajaran dalam tata kelola pertambangan di negeri ini. Sumberdaya alam yang melimpah akan menjadi tidak bermakna jika tanpa pengelolaan yang baik dan berpihak ke dalam negeri.

Sementara itu, untuk mendorong agar pemerintah tidak mudah memberikan izin tambang atau migas kepada pihak asing, ada beberapa hal yang perlu dikaji terkait pemberian izin itu. Misalnya dengan perbaiki sistemnya dan orang-orangnya. “Sistemnya harus diperbaiki termasuk tata kelolanya. Lalu orang-orang yang bermasalahnya harus dibersihkan. Ini harus dimulai dari presiden dengan menetapkan orang-orangnya sesuai kemampuan, amanah, profesionalitas bukannya karena mengangkat orang karena kedekatan,” tegas Marwan.

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Rupiah Menguat 60 Poin

Rupiah dibuka di Rp 13.858 dan sempat terdepresiasi ke Rp 13.877 dan menguat ke level Rp 13.836.

EKONOMI | 13 Januari 2016

Pemerintah Kaji Penurunan Tarif Batas Atas Penerbangan

Dengan turunnya harga avtur, kami mengkaji penurunan tarif batas atas. Saat ini sedang dirumuskan dan akan diumumkan dalam waktu dekat ini

EKONOMI | 13 Januari 2016

Menhub Keluarkan Izin Trase KA Cepat Jakarta-Bandung

Penetapan trase merupakan tonggak penting pelaksanaan Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana KA Cepat antara Jakarta-Bandung

EKONOMI | 13 Januari 2016

Multifinance Harus Tingkatkan Pembiayaan Produkif

Kenaikan total pembiayaan industri perusahaan multifinance tidak lebih dari 5 persen tahun lalu.

EKONOMI | 13 Januari 2016

BNI dan BRI Segera Layani Pembayaran E-Toll

Realisasi proses integrasi Himbara dengan PT Jasa Marga (Persero) terkait pembayaran e-Toll diprediksi dapat dilakukan pada minggu ketiga Januari 2016

EKONOMI | 13 Januari 2016

Mendagri Setuju, Pendirian Bank Banten Dilanjutkan

Pekan depan akan dikeluarkan Permendagri yang mengatur tentang pembentukan Bank Banten.

EKONOMI | 13 Januari 2016

Temuan KPK: Porsi Daerah Blok Migas Banyak Dinikmati Swasta

Dalam kasus Blok Cepu, kepemilikan swasta di atas 70%, sementara pemda mendapat sisanya.

EKONOMI | 13 Januari 2016

Musim Lebaran, Tol Trans-Sumatera 98 Km Ditargetkan Fungsional

Kontraktor bisa menyelesaikan pekerjaan hingga jalan tanah atau aspal dulu, dan yang jelas jalan bisa dilewati saat musim mudik nanti

EKONOMI | 13 Januari 2016

La Nina Ancam Produksi Palawija, Tembakau, dan Garam

Komoditas yang cukup sensitif dengan kelebihan curah hujan adalah palawija seperti kedelai, saat akan panen harusnya curah hujan berkurang.

EKONOMI | 13 Januari 2016

Transaksi Pelanggan TCASH Meningkat 150% Selama 2015

Kenaikan TCASH yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan adanya sambutan positif dari masyarakat terhadap layanan mobile money

EKONOMI | 12 Januari 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS