RI Mampu Kelola Kekayaan Sumber Daya Alam
Logo BeritaSatu

RI Mampu Kelola Kekayaan Sumber Daya Alam

Rabu, 13 Januari 2016 | 11:16 WIB
Oleh : Lona Olavia, Merdhy Pasaribu / MPA


[JAKARTA] Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menegaskan, pemerintah harus berpikir optimistis dan yakin bahwa rakyatnya mampu mengelola sumber daya alam sendirian tanpa menyerahkannya ke pihak asing. “Sangat siap, kalau tidak siap pun, kita harus bilang siap supaya itu menjadi dorongan agar kita benar-benar melakukan perbaikan dan meningkatkan kemampuan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (13/1).

Apalagi, tambahnya banyak sumber daya manusia Indonesia yang memiliki banyak pengalaman mengelola perusahaan tambang, bahkan ada yang sampai keluar negeri. Dari segi pendidikan pun, sudah banyak generasi muda yang mumpuni.
Jadi, dalam negosiasi kontrak, pemerintah harus tegas dan menjunjung tinggi konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Jikapun perusahaan pengelola asing itu hengkang dari Indonesia, pemerintah jangan takut dan tak percaya diri bahwa negara tak bisa mengelolanya.

Pasalnya, kemampuan anak bangsa untuk bisa mengelola lahan itu cukup mumpuni. Selain itu, pemerintah juga bisa menyewa jasa ahli dari luar dan membeli teknologi terkininya. “Jangan seolah-olah kita tidak mampu, inferior dibanding bangsa lain, karena kita ragu atas kemampuan bangsa kita. Kita pasti mampu. Soal bagaimana caranya, itu banyak cara," tegasnya.

Jika sumber daya alam sendiri, jelas dia memang ada plus dan minusnya. Plusnya, negara bisa mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, karena tidak membaginya dengan pihak asing. Sedangkan, minusnya adalah resiko harus ditanggung sendiri.
Sebagai contoh, keuntungan yang didapat PT Freeport Indonesia dari hasil tambangnya di Papua mencapai triliunan rupiah. Hal ini dihitung dari hasil laporan cadangan mineral pada 2010. Adapun emas 55 juta ounce, tembaga 56,6 pounds dan perak 180,8 juta ounce di tambang Grasberg. Cadangan ini berpotensi menghasilkan US$ 500 miliar atau sekitar Rp 4.000 triliun.

“Setelah beroperasi lebih empat dasawarsa, total kontribusi PT Freeport Indonesia hingga Juni 2011 sebesar US$ 12,8 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas royalti US$ 1,3 miliar, deviden US$ 1,2 miliar, PPh badan US$ 7,9 miliar, PPH karyawan dan pajak lainnya US$ 2,4 miliar. Tentu saja ini tidak relevan,” tegasnya.

Adapun, kerugian negara dari sektor migas tahun lalu, sebut dia sekitar US$ 600 juta. Angka yang cukup besar, yang seharusnya bisa ditekan bila ditangani dengan bijak. “Harga minyak dunia memang sedang turun, pemerintah harus meninjau ulang belanja di sektor ini. Meski banyak negara yang mengalami kerugian dari penurunan harga minyak, tapi itu tak boleh jadi alasan kita tidak efisien,” imbuhnya.

Marwan menambahkan, soal penjualan hasil pengelolaan sumber daya alam ke luar negeri jika dikelola sendiri, menurutnya hal itu jangan dikhawatirkan. Pemerintah bisa melakukan pertemuan khusus dengan negara konsumen. “Itu sama saja halnya ketika presiden atau menteri bertemu dengan pemimpin Timur Tengah untuk bahas impor minyak, termasuk soal harganya. Artinya kalau kita mau jual nikel atau komoditas lainnya, kita juga bisa seperti itu,” ucapnya.

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

JK Puji Go-Jek sebagai Inovasi Atasi Ketimpangan Ekonomi

Salah satu contoh inovasi oleh generasi muda yang menurut JK mampu mengatasi ketimpangan ekonomi di masyarakat, adalah Go-Jek

EKONOMI | 13 Januari 2016

Perbaiki Sistem Tata Kelola Sumber Daya Alam

Pemerintah bisa mengevaluasinya bahkan jika tidak sesuai sudah sepantasnya tidak memperpanjangnya.

EKONOMI | 13 Januari 2016

Rupiah Menguat 60 Poin

Rupiah dibuka di Rp 13.858 dan sempat terdepresiasi ke Rp 13.877 dan menguat ke level Rp 13.836.

EKONOMI | 13 Januari 2016

Pemerintah Kaji Penurunan Tarif Batas Atas Penerbangan

Dengan turunnya harga avtur, kami mengkaji penurunan tarif batas atas. Saat ini sedang dirumuskan dan akan diumumkan dalam waktu dekat ini

EKONOMI | 13 Januari 2016

Menhub Keluarkan Izin Trase KA Cepat Jakarta-Bandung

Penetapan trase merupakan tonggak penting pelaksanaan Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana KA Cepat antara Jakarta-Bandung

EKONOMI | 13 Januari 2016

Multifinance Harus Tingkatkan Pembiayaan Produkif

Kenaikan total pembiayaan industri perusahaan multifinance tidak lebih dari 5 persen tahun lalu.

EKONOMI | 13 Januari 2016

BNI dan BRI Segera Layani Pembayaran E-Toll

Realisasi proses integrasi Himbara dengan PT Jasa Marga (Persero) terkait pembayaran e-Toll diprediksi dapat dilakukan pada minggu ketiga Januari 2016

EKONOMI | 13 Januari 2016

Mendagri Setuju, Pendirian Bank Banten Dilanjutkan

Pekan depan akan dikeluarkan Permendagri yang mengatur tentang pembentukan Bank Banten.

EKONOMI | 13 Januari 2016

Temuan KPK: Porsi Daerah Blok Migas Banyak Dinikmati Swasta

Dalam kasus Blok Cepu, kepemilikan swasta di atas 70%, sementara pemda mendapat sisanya.

EKONOMI | 13 Januari 2016

Musim Lebaran, Tol Trans-Sumatera 98 Km Ditargetkan Fungsional

Kontraktor bisa menyelesaikan pekerjaan hingga jalan tanah atau aspal dulu, dan yang jelas jalan bisa dilewati saat musim mudik nanti

EKONOMI | 13 Januari 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS