Perlu Kajian Mendalam Ubah Kontrak Karya SDA Jadi Perizinan
Logo BeritaSatu

Perlu Kajian Mendalam Ubah Kontrak Karya SDA Jadi Perizinan

Rabu, 13 Januari 2016 | 11:37 WIB
Oleh : Carlos Roy Fajarta / YS

Jakarta - Rencana pemerintah meninjau ulang kontrak karya dan menggantinya dengan pemberian izin kepada perusahaan investor asing dalam bidang Sumber Daya Alam (SDA) perlu ditelusuri lagi dampak negatif dari berbagai penyelewengan yang terjadi selama ini.

Selain itu, kesiapan APBN pemerintah untuk membiayai teknologi ekplorasi dan pengolahan SDA juga masih perlu dipertanyakan. Sebab, teknologi yang dimiliki oleh asing selama ini membutuhkan jumlah dana investasi yang tidak sedikit

Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng‎ mengatakan, dengan kasus Newmont dan Freeport yang selama ini menyandera perekonomian Indonesia, maka perubahan kontrak karya menjadi perizinan perlu mengambil sikap kehati-hatian.

"Perubahan dari kontrak karya menjadi perizinan bisa menjadi alasan bagi pihak asing untuk tidak perlu menaati kontrak karya yang sudah dia setujui, seperti kontrak divestasi dan kewajiban masa lalu untuk melakukan pengolahan di mana ada pasal-pasal yang menguntungkan kepentingan nasional," ujar Salamuddin, Selasa (13/1).

Sedangkan terkait perubahan kontrak karya menjadi perizinan juga sering memiliki dampak negatif yang ditunjukkan dengan berbagai pelanggaran perizinan yang dilakukan pemerintah daerah.

"Banyak perizinan yang diberikan oleh pemda justru tidak menguntungkan masyarakat secara keseluruhan dan hanya mementingkan kelompok kepentingan tertentu‎," tambahnya.

Sebagai contoh, ia mengungkapkan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemda yang mengeluarkan perizinan baru untuk pengeboran dari PT Lapindo merupakan bentuk ekses negatif.

"Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengubah kontrak karya, karena jika diganti perizinan maka banyak kepentingan sesaat yang diutamakan dibandingkan kepentingan nasional," lanjut Salamuddin.

Terkait kesiapan sumber daya manusia Indonesia, Praktisi dan Pakar Migas Rizqi Syawal mengatakan, tenaga kerja Indonesia sebenarnya siap untuk menjalankan operasional dari berbagai proyek pertambangan maupun migas.

"Banyak sumber daya manusia kita sudah siap karena sudah bekerja dengan perusahana asing dan adapula yang bekerja di perusahaan asing di luar negeri, jadi pemerintah tidak perlu meragukan kapabilitas SDM Indonesia," ujar Rizqi.

Namun, ia meragukan kemampuan pemerintah untuk mendanai sepenuhnya eksplorasi atau pembelian alat teknologi‎ yang selama ini sudah digunakan oleh perusahaan asing karena nominal harganya yang melebihi APBN Indonesia.

"Solusinya cuma satu, pemerintah tetap mengizinkan perusahaan asing untuk berinvestasi dan menjadi sumber dana pengolahan migas atau pertambangan, namun para pekerjanya harus menggunakan tenaga kerja lokal," tambah Rizqi.

Ia juga meminta pemerintah bertindak tegas agar Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sudah mulai berlaku tahun ini, jangan menjadikan dampak negatif kepada para pekerja Indonesia.

"Tenaga asing yang masuk ke Indonesia seharusnya bukan tipe buruh kasar, tapi para peneliti ataupun SDM yang belum ‎dimiliki oleh Indonesia, karena untuk pekerjaan kasar, pemerintah seharusnya bisa menggunakan tenaga kerja dalam negeri," tuturnya.

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

RI Mampu Kelola Kekayaan Sumber Daya Alam

Banyak sumber daya manusia Indonesia yang memiliki banyak pengalaman mengelola perusahaan tambang bahkan ada yang sampai keluar negeri.

EKONOMI | 13 Januari 2016

JK Puji Go-Jek sebagai Inovasi Atasi Ketimpangan Ekonomi

Salah satu contoh inovasi oleh generasi muda yang menurut JK mampu mengatasi ketimpangan ekonomi di masyarakat, adalah Go-Jek

EKONOMI | 13 Januari 2016

Perbaiki Sistem Tata Kelola Sumber Daya Alam

Pemerintah bisa mengevaluasinya bahkan jika tidak sesuai sudah sepantasnya tidak memperpanjangnya.

EKONOMI | 13 Januari 2016

Rupiah Menguat 60 Poin

Rupiah dibuka di Rp 13.858 dan sempat terdepresiasi ke Rp 13.877 dan menguat ke level Rp 13.836.

EKONOMI | 13 Januari 2016

Pemerintah Kaji Penurunan Tarif Batas Atas Penerbangan

Dengan turunnya harga avtur, kami mengkaji penurunan tarif batas atas. Saat ini sedang dirumuskan dan akan diumumkan dalam waktu dekat ini

EKONOMI | 13 Januari 2016

Menhub Keluarkan Izin Trase KA Cepat Jakarta-Bandung

Penetapan trase merupakan tonggak penting pelaksanaan Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana KA Cepat antara Jakarta-Bandung

EKONOMI | 13 Januari 2016

Multifinance Harus Tingkatkan Pembiayaan Produkif

Kenaikan total pembiayaan industri perusahaan multifinance tidak lebih dari 5 persen tahun lalu.

EKONOMI | 13 Januari 2016

BNI dan BRI Segera Layani Pembayaran E-Toll

Realisasi proses integrasi Himbara dengan PT Jasa Marga (Persero) terkait pembayaran e-Toll diprediksi dapat dilakukan pada minggu ketiga Januari 2016

EKONOMI | 13 Januari 2016

Mendagri Setuju, Pendirian Bank Banten Dilanjutkan

Pekan depan akan dikeluarkan Permendagri yang mengatur tentang pembentukan Bank Banten.

EKONOMI | 13 Januari 2016

Temuan KPK: Porsi Daerah Blok Migas Banyak Dinikmati Swasta

Dalam kasus Blok Cepu, kepemilikan swasta di atas 70%, sementara pemda mendapat sisanya.

EKONOMI | 13 Januari 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS