Peternak Sapi: Hati-hati Keluarkan Kebijakan Ekonomi
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

Peternak Sapi: Hati-hati Keluarkan Kebijakan Ekonomi

Rabu, 13 Januari 2016 | 12:00 WIB
Oleh : Sumedi Tjahaja Purnama, Merdhy Pasaribu / MPA

Jakarta- Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana meminta pemerintah berhati-hati mengeluarkan kebijakan ekonomi yang bisa berdampak buruk terhadap usaha rakyat kecil. Hal itu terkait dengan pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang dalam waktu dekat akan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IX.

Salah satu kebijakan adalah Perpres tentang perluasan negara yang dapat mengekspor daging sapi atau ruminansia, yang saat ini hanya dari negara yang statusnya bebas dari Penyakit Hewan Menular Utama, termasuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), maka melalui Perpres akan dibuka peluang impor dari zona atau wilayah suatu negara yang statusnya belum bebas PMK.

Terkait dengan hal tersebut, PPSKI menyampaikan pernyataan. Pertama, meminta Pemerintah menunda/membatalkan rencana kebijakan tersebut. Sebab, sangat riskan membuka kran impor sapi dari negara yang terkena PMK ke wilayah Indonesia yang saat ini statusnya telah bebas PMK melalui perjalanan yang sangat panjang.

"Masuknya PMK akan mengancam populasi sapi dan hewan berkuku genap lainnya, seperti kerbau, kambing, domba, dan babi. PMK adalah penyakit hewan paling berbahaya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Pengalaman di Inggris tahun 2001 karena PMK maka pemerintahnya harus memusnahkan sekitar 600.000 ekor sapi dan sekitar 4 juta hewan berkuku genap lainnya," ujar Teguh, kepada SP, di Jakarta, Rabu (13/1).

Pernyataan kedua, katanya, kalau pertimbangan pemerintah untuk masuknya daging sapi/kerbau yang murah, maka kebijakan tersebut sangat melukai hati para peternak rakyat. Sebab, masuknya daging impor dengan harga yang murah akan berimplikasi pada menurunnya hasrat peternak rakyat memelihara sapi, dan akibatnya Indonesia berpotensi menjadi net importir daging sapi dan hewan ruminansia lainnya.

Ketiga, katanya, saat ini judicial review atas pasal 36 UU No 41/2014 tentang perubahan atas UU No 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan masih dalam proses di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor registrasi 129/PUU-XIII/2015. Judicial Review terkait sistem zona dalam pemasukan hewan dan produk hewan ruminansia. Diharapkan Pemerintah menunggu sampai ada keputusan dari MK. Dijadwalkan sidang lanjutan dilaksanakan awal Maret 2016.

"PPSKI mengharapkan agar Menko Perekonomian tidak pragmatis untuk mengatasi gonjang-ganjing daging sebagai akibat kegagalan program swasembada daging dari pemerintahan di waktu lalu. Jangan sampai pemerintah mengambil kebijakan ibarat mengulum peluru berbalut gula di mana bila gula habis peluru akan meledak," ucap Teguh.

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Kurs Jual Rupiah di Mandiri Rabu Ini Rp 13.925

Kurs jual rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di Bank Mandiri hari ini berada di angka Rp 13.925.

EKONOMI | 13 Januari 2016

Perlu Kajian Mendalam Ubah Kontrak Karya SDA Jadi Perizinan

Kesiapan APBN pemerintah untuk membiayai teknologi ekplorasi dan pengolahan SDA juga masih perlu dipertanyakan.

EKONOMI | 13 Januari 2016

RI Mampu Kelola Kekayaan Sumber Daya Alam

Banyak sumber daya manusia Indonesia yang memiliki banyak pengalaman mengelola perusahaan tambang bahkan ada yang sampai keluar negeri.

EKONOMI | 13 Januari 2016

JK Puji Go-Jek sebagai Inovasi Atasi Ketimpangan Ekonomi

Salah satu contoh inovasi oleh generasi muda yang menurut JK mampu mengatasi ketimpangan ekonomi di masyarakat, adalah Go-Jek

EKONOMI | 13 Januari 2016

Perbaiki Sistem Tata Kelola Sumber Daya Alam

Pemerintah bisa mengevaluasinya bahkan jika tidak sesuai sudah sepantasnya tidak memperpanjangnya.

EKONOMI | 13 Januari 2016

Rupiah Menguat 60 Poin

Rupiah dibuka di Rp 13.858 dan sempat terdepresiasi ke Rp 13.877 dan menguat ke level Rp 13.836.

EKONOMI | 13 Januari 2016

Pemerintah Kaji Penurunan Tarif Batas Atas Penerbangan

Dengan turunnya harga avtur, kami mengkaji penurunan tarif batas atas. Saat ini sedang dirumuskan dan akan diumumkan dalam waktu dekat ini

EKONOMI | 13 Januari 2016

Menhub Keluarkan Izin Trase KA Cepat Jakarta-Bandung

Penetapan trase merupakan tonggak penting pelaksanaan Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana KA Cepat antara Jakarta-Bandung

EKONOMI | 13 Januari 2016

Multifinance Harus Tingkatkan Pembiayaan Produkif

Kenaikan total pembiayaan industri perusahaan multifinance tidak lebih dari 5 persen tahun lalu.

EKONOMI | 13 Januari 2016

BNI dan BRI Segera Layani Pembayaran E-Toll

Realisasi proses integrasi Himbara dengan PT Jasa Marga (Persero) terkait pembayaran e-Toll diprediksi dapat dilakukan pada minggu ketiga Januari 2016

EKONOMI | 13 Januari 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS