Jakarta- Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana meminta pemerintah berhati-hati mengeluarkan kebijakan ekonomi yang bisa berdampak buruk terhadap usaha rakyat kecil. Hal itu terkait dengan pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang dalam waktu dekat akan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IX.
Salah satu kebijakan adalah Perpres tentang perluasan negara yang dapat mengekspor daging sapi atau ruminansia, yang saat ini hanya dari negara yang statusnya bebas dari Penyakit Hewan Menular Utama, termasuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), maka melalui Perpres akan dibuka peluang impor dari zona atau wilayah suatu negara yang statusnya belum bebas PMK.
Terkait dengan hal tersebut, PPSKI menyampaikan pernyataan. Pertama, meminta Pemerintah menunda/membatalkan rencana kebijakan tersebut. Sebab, sangat riskan membuka kran impor sapi dari negara yang terkena PMK ke wilayah Indonesia yang saat ini statusnya telah bebas PMK melalui perjalanan yang sangat panjang.
"Masuknya PMK akan mengancam populasi sapi dan hewan berkuku genap lainnya, seperti kerbau, kambing, domba, dan babi. PMK adalah penyakit hewan paling berbahaya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Pengalaman di Inggris tahun 2001 karena PMK maka pemerintahnya harus memusnahkan sekitar 600.000 ekor sapi dan sekitar 4 juta hewan berkuku genap lainnya," ujar Teguh, kepada SP, di Jakarta, Rabu (13/1).
Pernyataan kedua, katanya, kalau pertimbangan pemerintah untuk masuknya daging sapi/kerbau yang murah, maka kebijakan tersebut sangat melukai hati para peternak rakyat. Sebab, masuknya daging impor dengan harga yang murah akan berimplikasi pada menurunnya hasrat peternak rakyat memelihara sapi, dan akibatnya Indonesia berpotensi menjadi net importir daging sapi dan hewan ruminansia lainnya.
Ketiga, katanya, saat ini judicial review atas pasal 36 UU No 41/2014 tentang perubahan atas UU No 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan masih dalam proses di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor registrasi 129/PUU-XIII/2015. Judicial Review terkait sistem zona dalam pemasukan hewan dan produk hewan ruminansia. Diharapkan Pemerintah menunggu sampai ada keputusan dari MK. Dijadwalkan sidang lanjutan dilaksanakan awal Maret 2016.
"PPSKI mengharapkan agar Menko Perekonomian tidak pragmatis untuk mengatasi gonjang-ganjing daging sebagai akibat kegagalan program swasembada daging dari pemerintahan di waktu lalu. Jangan sampai pemerintah mengambil kebijakan ibarat mengulum peluru berbalut gula di mana bila gula habis peluru akan meledak," ucap Teguh.
Sumber: Suara Pembaruan
