TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE DAN KONVENSIONAL DIEVALUASI

Presiden Minta Didasarkan Asas Keadilan

Presiden Minta Didasarkan Asas Keadilan
Koperasi Jasa PRRI yang menaungi GrabCar seusai bertemu Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Anak Agung Gede Puspayoga di Kantor Menkop UKM, Jakarta, Rabu (16/3). ( Foto: SP/Haikal Pasya )
Eko Adityo / Novy Lumanauw / Emanuel Kure / EN Rabu, 23 Maret 2016 | 06:00 WIB

JAKARTA - Presiden menginstruksikan Menteri Perhubungan serta Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mengevaluasi penerapan layanan transportasi umum berbasis aplikasi internet maupun transportasi konvensional. Evaluasi ini harus didasarkan pada asas keadilan.

"Presiden memerintahkan agar ada asas keadilan di situ. Apalagi, undang-undang yang ada sekarang, yang dibuat tahun 2009, belum mengakomodasi perkembangan teknologi yang cepat. Semua akan dipelajari lagi, nanti menhub dan menkominfo bicara lagi besok," kata Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (22/3).

Dia mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak bisa memblokir aplikasi layanan transportasi, karena akan memicu lagi gejolak di masyarakat. Di sisi lain, transportasi berbasis aplikasi harus berbadan hukum, membayar pajak, dan mempunyai izin sesuai dengan undang-undang.

"Perlu juga dipertimbangkan, untuk merevisi undang-undang mengenai angkutan umum butuh waktu yang tidak sebentar. Revisi undang-undang bisa 1-2 tahun," ujar Luhut.

Polemik mengenai transportasi umum berbasis online dan transportasi konvensional terus bergulir dan kemarin kembali terjadi demonstrasi oleh para pengemudi angkutan umum, yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat. Sebelumnya, pekan lalu, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengirimkan surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara untuk memblokir aplikasi transportasi online. Namun, Rudiantara menyerahkan hal itu ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Biar bagaimana pun, ini sektor perhubungan. Regulator perhubungan yang membuat kebijakan, yaitu Kemenhub itu sendiri. Faktanya begitu, saya nggak berubah,” kata Rudiantara saat ditemui di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa, (22/3).

Rudiantara menjelaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum membuat sebuah kebijakan strategis. Sebab, faktanya di satu sisi, ada aturan yang melarang transportasi online untuk beroperasi karena belum memiliki izin resmi di Indonesia. Di sisi lain, masyarakat menginginkan dan membutuhkan transportasi yang berbasis aplikasi online.

“Memang ada aturan-aturan, di sisi lain ada aspirasi masyarakat yang berkembang. Ada aspirasi yang menyatakan memperoleh manfaat dari aplikasi online, tetapi di pihak lain juga ada yang meminta a level playing field atau perlakuan yang sama. Saya mohon izin, saya koordinasikan dulu,” ujar Rudiantara.

Terkait aksi demo yang dilakukan para pengemudi angkutan umum kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan para pengemudi berdemonstrasi asalkan tertib, tidak anarkistis, dan tidak merusak fasilitas umum.

"Demo adalah hak, tetapi harus dilakukan dengan tertib. Mengenai solusi masalah ini atau hal-hal teknis (terkait angkutan umum), biar disampaikan menteri perhubungan," kata presiden seusai memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Kerja Pemerintah dengan Para Pimpinan Kementerian/Lembaga di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Selasa (22/3).

Harus Didaftarkan
Ignasius Jonan mengatakan, pihaknya mengimbau agar kendaraan bermotor yang digunakan sebagai transportasi umum didaftarkan kepada Kemenhub. Uji kelayakan kendaraan bermotor atau KIR juga harus dilakukan sebelum bisa mengangkut penumpang umum.

"Semua kendaraan umum itu harus didaftarkan, ini untuk keamanan masyarakat sendiri. Ini juga harus di-KIR. Sudah ada standarnya, untuk keselamatan," kata Jonan ketika ditemui di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Selasa (22/3).

Jonan juga kembali mengingatkan agar perusahaan yang memfasilitasi jasa transportasi berbasis aplikasi online segera membentuk badan usaha, termasuk untuk mewadahi taksi online. "Ini harus dalam bentuk badan usaha, perkumpulan, atau koperasi, sehingga bisa didata penghasilannya berapa dan juga membayar pajak sesuai dengan ketentuan, sama dengan perusahaan taksi yang lain. Saya mengimbau hendaknya ini untuk mewadahi semua, GrabTaxi atau UberTaxi, dibicarakan konsensus atau kesepakatannya bagaimana," ujarnya.

Terkait tarif, Jonan mengakui ada perbedaan antara taksi meter dan mobil rental. Pada taksi meter, ada ketentuan tarif batas atas dan batas bawah, sesuai aturan masing-masing daerah. Sedangkan untuk kendaraan rental tidak ada ketentuan tarifnya.

Jonan menambahkan, banyak pengemudi taksi sebenarnya merupakan pengguna aplikasi online yang kini diributkan sopir angkutan umum konvensional. "Penggunaan sistem online itu kan teknologi, sebenarnya tidak masalah. Taksi biasa juga bisa menggunakan itu," ujarnya.

Kadin: Jangan Dipertentangkan
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto meminta pemerintah menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif. “Kita jangan terjebak pada pilihan transportasi konvensional atau berbasis aplikasi. Ini tidak perlu dipertentangkan. Yang harus dilakukan adalah menegakkan peraturan yang ada dan terbuka pada peningkatan regulasi sesuai perkembangan zaman,” ujar Carmelita di Jakarta, Selasa (22/3).

Carmelita menilai tepat langkah Kementerian Perhubungan menegakkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Ia menegaskan, moda transportasi publik harus memenuhi aspek-aspek keselamatan dan keamanan seperti yang diatur dalam aturan yang berlaku.

“Mau konvensional atau berbasis aplikasi, kalau dia mengangkut penumpang, maka harus memenuhi regulasi. Sebab, peraturan yang ada ini kan dibuat agar transportasi publik memenuhi aspek keselamatan dan keamanan. Itu memang menjadi tugas negara,” kata Carmelita.

Sedangkan Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengungkapkan, pemerintah harus cermat dan tepat dalam menyikapi perkembangan model bisnis baru, terutama yang berhimpitan dengan model bisnis yang sudah ada serta terikat dengan aturan undang-undang dan diregulasi dengan ketat. "Oleh karena itu, menkominfo dan menhub harus segera duduk bersama, melakukan kajian mendalam dan merekomendasikan kebijakan yang tepat,” ujarnya.

Carmelita mengatakan lebih lanjut, kehadiran teknologi informasi (TI) penting untuk meningkatkan efisiensi dan ekspansi bisnis. Namun demikian, kemajuan TI, tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari kewajiban-kewajiban sebagai pelaku usaha.

“Kami pikir semua pengusaha tidak ada yang anti TI dan inovasi, sebab inovasi adalah kemutlakan dalam berusaha. Namun, Anda berusaha, ya Anda wajib bayar pajak. Kalau tidak bayar pajak, tentu ini merugikan negara. Jadi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga harus dipatuhi,” ucapnya.

Apalagi, pemerintah perlu menggenjot penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir untuk melaksanakan program-program pembangunan yang dibutuhkan. Dunia usaha, lanjut dia, harus menjadi contoh dalam ketaatan membayar pajak sehingga berkontribusi positif dalam pembangunan.

"Ketentuan-ketentuan lainnya juga harus dipatuhi oleh perusahaan transportasi berbasis aplikasi, ini diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Keppres Nomor 90 Tahun 2006 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, serta PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Seluruh kegiatan bisnis di Indonesia harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang ada di sini,” katanya.

Aman dan Terjangkau
Dihubungi terpisah, PR Manager Grab Indonesia Ekhel Liu mengatakan sebelumnya, perusahaannya sudah berbadan hukum di Indonesia dan selalu memenuhi semua ketentuan yang berlaku di sini. Grab ini merupakan aplikasi layanan transportasi yang terkemuka di Asia Tenggara.

Mengenai armada, Ekhel mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan perorangan dan perusahaan independen. "Namun, kami sekarang sedang berusaha untuk terus melengkapi keperluan para pengemudi dan armada. Mengenai pentarifan, Grab berusaha menyediakan layanan yang terjangkau dan aman bagi seluruh konsumen di Indonesia," ujar dia.

Dalam siaran pers di Jakarta sebelumnya, Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan, Grab secara proaktif berkomunikasi dengan pihak pemerintah maupun pemangku kepentingan di industri ini untuk dapat menyediakan layanan transportasi yang efisien dan aman bagi masyarakat Indonesia. "Kami juga sudah merupakan entitas legal di Indonesia, terdaftar sebagai pembayar pajak. Grab juga berkomitmen untuk menaati semua peraturan dan ketentuan lokal yang berlaku," kata dia.

Ridzki mengatakan, Grab telah meningkatkan standar transportasi di daerah di mana perusahaan beroperasi, yakni Jakarta, Bandung, Padang, Surabaya, dan Bali. Seluruh mitra pengemudi yang tergabung dalam jaringan Grab telah melalui proses seleksi dan pelatihan yang ketat, serta memiliki surat izin mengemudi (SIM).

"Untuk layanan GrabCar, kami hanya mengizinkan mobil-mobil di bawah umur lima tahun. Kebijakan ini melebihi ketentuan Perda No 5 Tahun 2014 yang menetapkan batasan maksimal umur kendaraan yang beroperasi di Jakarta adalah 10 tahun untuk bus dan tujuh tahun untuk taksi. Grab juga membantu membuka lapangan pekerjaan lebih luas dan meningkatkan kehidupan para pengemudinya," ujar dia.

Sweeping Ditindak
Terkait demonstrasi pengemudi angkutan umum kemarin, Luhut mengatakan, aksi demonstrasi merupakan hak setiap warga negara. Namun, aksi itu harus sesuai dengan peraturan yang ada. "Di antaranya, ada izin untuk tempat yang telah ditentukan yakni di depan Istana Negara, Patung Proklamasi, dan di sekitar gedung MPR/DPR. Selain itu, dilakukan dari jam 06.00 sampai 18.00 WIB," ujar dia.

Apabila aksi tersebut keluar dari ketentuan, seperti terjadi sweeping, pihak keamanan akan melakukan tindakan sesuai peraturan. "Dari aksi demonstrasi tadi ada 83 orang yang saat ini diperiksa," imbuhnya.

Senada, Jonan meminta agar aparat penegak hukum menindak tegas para pendemo yang anarkis. "Seperti yang sudah dijelaskan Bapak Presiden, bahwa kalau demo haknya, tetapi tidak boleh anarkis atau tidak boleh merusak. Kalau merusak itu pidana. Itu saya minta harus diproses hukum, kalau anarkis," kata Jonan. 

Sumber: Investor Daily