Apindo: Pengusaha dan Pekerja Inginkan Revisi UU Ketenagakerjaan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Apindo: Pengusaha dan Pekerja Inginkan Revisi UU Ketenagakerjaan

Jumat, 13 Mei 2016 | 11:29 WIB
Oleh : GOR

Jakarta - Pelaku usaha kembali meminta Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan direvisi karena tidak mendukung perkembangan iklim berusaha di Indonesia termasuk dalam hal investasi, kesejahteraan pekerja dan produktivitas kerja.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan, tengah menyusun usulan resmi atas revisi beleid ketenagakerjaan. Menurut Apindo, ada 12 pasal yang mesti direvisi, antara lain menyangkut masalah pesangon, outsourcing, perjanjian kerja waktu tertentu, perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, putusan sela serta jaminan sosial.

Dalam perbincangan bisnis yang diadakan oleh PAS FM Radio Bisnis Jakarta, di Tawangmangu Terrace (Batik Semar// Maxx Coffee), Rabu (11/5) malam, Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Harijanto menjelaskan bahwa pengusaha dan pekerja sebenarnya sama-sama menghendaki adanya perubahan pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003.

“Para calon investor asing menilai Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 terlalu kaku. Sementara Apindo sendiri juga mengalami kesulitan menciptakan investasi yang padat karya,” katanya.

Di sisi lain bila ada perusahaan yang tidak patuh maka itu harus diselesaikan secara bersama antara Apindo, pekerja dan pemerintah.

Harijanto meyakini bila lapangan pekerja tersedia cukup banyak, maka para pekerja memiliki alternatif tempat bekerja sehingga penyelesaian permasalahan tenaga kerja dapat lebih mudah

Di tempat sama, Ketua DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, Mustakim Ishak menjelaskan, meskipun dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada beberapa yang memadai, ada juga yang harus ditinjau kembali.

“Kami mengingatkan perlunya fungsi pengawasan berjalan dengan baik, mengingat bila hal tersebut tidak dilaksanakan maka hal-hal yang sudah cukup baik, tidak akan dinikmati oleh para tenaga kerja dan buruh,” ujarnya.

Lebih jauh Mustakim Ishak juga menekankan jika Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini akan direvisi, maka masalah outsourcing harus diutamakan.

Sementara itu menurut Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial Kemenakertrans, Sahat Sinurat, jika dilihat dari uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ada 17 kali uji yang hasilnya 9 dikabulkan, 2 masih dalam proses dan sisanya dicabut dan ditolak.

Sementara terkait dengan masalah outsourcing, Mahkamah Konstitusi sudah memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan outsourcing, dimana perusahaan diperbolehkan menyerahkan sebagian pekerjaan ke pihak ke-tiga, dan hal tersebut tidak bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Ketua Komisi 9 DPR Dede Yusuf, pihaknya sebenarnya siap untuk melakukan perubahan asalkan tujuan akhirnya sudah jelas.

“Apakah hanya merevisi untuk memberikan penguatan kepada sisi tertentu, atau merevisi secara keseluruhan agar sesuai dengan tuntutan jaman ke depan,” katanya.

Dede Yusuf menjelaskan saat ini DPR belum menerima draft mengenai apa yang ingin dirubah, sehingga masih harus menunggu semua input dari masyarakat, stakeholder termasuk pemerintah.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Bursa Eropa Bervariasi, Investor Pantau Hasil Pemilu Jerman

Pan-European Stoxx 600 ditutup sedikit melemah, setelah naik 0,7% di awal sesi.

EKONOMI | 28 September 2021

Deli Pratama Akuisisi 49,56% Saham Perdana Karya

Deli Pratama membeli 297.383.762 lembar atau 49,56% porsi saham Perdana Karya.

EKONOMI | 28 September 2021

Jaloor Bantu UMKM Ekspor Produk ke Mancanegara Tanpa Ribet

Pelaku UMKM dipastikan dapat lebih mudah melakukan kegiatan ekspor melalui program pendampingan yang disediakan oleh Jaloor.

EKONOMI | 27 September 2021

Dekatkan Diri dengan Pelanggan, Lixil Resmikan Showroom di Pondok Indah

Showroom Lixil menghadirkan brand-brand unggulan dalam satu atap sekaligus mendekatkan diri dengan pelanggan Indonesia.

EKONOMI | 27 September 2021

Wagub Emil: Klinik Kekayaan Intelektual Dorong Daya Saing UMKM Jatim

Emil berharap, kehadiran Klinik Kekayaan Intelektual dapat lebih meningkatkan minat pelaku usaha dan UMKM di Jatim untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya.

EKONOMI | 27 September 2021

Bamsoet Dorong Penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

EKONOMI | 27 September 2021

BI Proyeksikan Ekonomi Jakarta Tumbuh Hingga 4,4% di 2021

BI Perwakilan DKI memproyeksikan laju perekonomian DKI Jakarta sepanjang 2021 ini akan bertumbuh sekitar 3,6 hingga 4,4%. Hal ini didorong sejumlah faktor.

EKONOMI | 27 September 2021

KAI Dukung Integrasi Antarmoda di Jabodetabek

Integrasi antarmoda di kawasan Jabodetabek mempermudah masyarakat dalam mengakses sarana transportasi umum.

EKONOMI | 27 September 2021

KAI Gandeng PT Inti Implementasikan Train Control Monitoring System

Train control monitoring system (TCMS) merupakan sistem kontrol kereta terpusat untuk peralatan dan fasilitas kereta yang dapat dipantau secara realtime.

EKONOMI | 27 September 2021



TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Update Covid-19


# Lionel Messi


# Kebakaran Lapas Tangerang


# SUN



TERKINI
Bursa Eropa Bervariasi, Investor Pantau Hasil Pemilu Jerman

Bursa Eropa Bervariasi, Investor Pantau Hasil Pemilu Jerman

EKONOMI | 22 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings