DPR Setujui Privatisasi 4 BUMN
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

DPR Setujui Privatisasi 4 BUMN

Kamis, 25 Agustus 2016 | 10:00 WIB
Oleh : Kunradus Aliandu / NAS

Jakarta – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui privatisasi empat badan usaha milik negara (BUMN) dengan disertai langkah penyertaan modal negara (PMN). Namun demikian, dewan mensyaratkan kepada pemerintah untuk mempertahankan minimal kepemilikan saham di empat perusahaan tersebut hingga tingkat tertentu.

Hal itu ditetapkan dalam rapat kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mewakili Menteri BUMN bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Rabu (24/8).

Komisi VI DPR pun memberikan catatan minimal kepemilikan saham pemerintah yang harus dipertahankan pada empat perusahaan yang diprivatisasi, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar 65,05%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 70%, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk 80%, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengan saham minimal 51%.

Sedangkan PMN yang diberikan kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 4 triliun, PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rp 1,25 triliun, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp 1,5 triliun, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Rp 2,25 triliun.

Penggunaan PMN tersebut diberikan catatan agar BUMN yang menerimanya mempergunakan untuk prioritas program pemerintah yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan program kelangsungan kredit usaha rakyat dan UMKM. Penggunaan PMN juga dilakukan pengawasan dan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tidak boleh digunakan untuk program pembangunan kereta api cepat.

Komisi VI DPR RI juga meminta kepada Kementerian BUMN untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan pekerja lokal, sinergi BUMN, dan kontraktor nasional dalam pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, Kementerian BUMN diharuskan membuat laporan secara berkala kepada Komisi VI untuk melakukan pengawasan pelaksanaan PMN. BUMN yang menerima PMN juga diminta membuat business plan. Komisi VI DPR juga akan membentuk panitia kerja (panja) pengawasan pelaksanaan PMN 2016.

Tidak Diajukan
Sementara itu, pemerintah tidak mengajukan PMN di tahun 2017 karena struktur permodalan BUMN dianggap cukup kuat untuk melakukan kegiatan operasional hingga pembangunan infrastruktur.

Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, skema PMN dilakukan cukup dua kali yakni dalam APBN 2015 dan 2016. "Tahun depan kita tidak butuh PMN lagi. Jadi BUMN me-leverage equity yang didapatkan dari negara untuk pembangunan," kata Rini, di Jakarta, belum lama ini.

Terlebih lagi di tahun depan, kata Rini, ada beberapa perusahaan BUMN dan anak usahanya akan melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO). Dengan begitu perusahaan tersebut akan mendapat dana segar dari investor pasar saham.

"Kalau tahun ini kami targetkan ada beberapa right issue. Tapi tahun depan anak-anak usaha BUMN seperti Hutama Karya Realty akan IPO, Tugu Pratama juga akan IPO, dan ada beberapa anak cucu BUMN lainnya, untuk dapat meningkatkan kemampuan BUMN," kata Rini.

Selain mencari modal lewat IPO, terdapat sejumlah perusahaan BUMN yang berencana menjaring modal melalui penerbitan surat utang (obligasi). Rini mengatakan, tahun depan penerbitan obligasi perusahaan BUMN ditargetkan mencapai Rp 165 triliun dan US$ 1,5 miliar. "Untuk yang obligasi valas tahun depan rencananya dilakukan oleh PT Pertamina (Persero)," kata Rini.

Selain itu, Kementerian BUMN juga akan menambah kapasitas belanja modalnya menjadi Rp 555 triliun. Angka ini mencakup seluruh BUMN yang sebagian besar sahamnya dimiliki negara. "Untuk 2015 capex (capital expenditure) kita Rp 219 triliun, tahun ini targetnya Rp 416 triliun. Tahun depan sekitar Rp 555 triliun. Dengan jumlah ini kita lakukan leveraging," ujarnya.





Sumber: Investor Daily


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

OJK Optimistis Amnesti Pajak Pacu Kredit Properti

Pertumbuhan kredit properti tumbuh pesat karena amnesti pajak membawa likuiditas yang berpotensi menunjang pembiayaan.

EKONOMI | 25 Agustus 2016

Investasi dan PNBP Perikanan Naik, Susi Kian Optimistis

Investasi perikanan semester I 2016 lebih tinggi dari angka tahunan periode sebelumnya.

EKONOMI | 24 Agustus 2016

Pemerintah Terbitkan SBN, Likuiditas Bank Tetap Aman

BI memastikan bank tidak akan lagi mengalami kondisi kekeringan likuiditas seperti yang sempat terjadi pada akhir tahun lalu.

EKONOMI | 25 Agustus 2016

Petrokimia Lokal Kewalahan Hadapi Serbuan Impor

Akibat banjirnya produk impor dari Tiongkok kinerja industri petrokimia dalam negeri menyusut.

EKONOMI | 25 Agustus 2016

Western Union Umumkan Pemenang Program 30 Hari Untuk Kebaikan

Western Union, perusahaan solusi pembayaran global mengumumkan para pemenang dari kampanye promosi program 30 Hari Untuk Kebaikan

EKONOMI | 24 Agustus 2016

Jokowi Minta Percepatan Reformasi Agraria

Semangat reformasi agraria adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam.

EKONOMI | 25 Agustus 2016

Kawasan Hutan untuk Pangan Bebas PNBP

Investasi pangan strategis tersebut mencakup industri gula berbasis tebu, pembibitan atau pengembangbiakan sapi, serta budidaya jagung.

EKONOMI | 25 Agustus 2016

Susi Diminta Buat Peta Jalan Industri Perikanan

npres yang diteken 22 Agustus 2016 itu diperlukan dalam rangka percepatan pembangunan industri perikanan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

EKONOMI | 25 Agustus 2016

Perkuat Sawit, PTPN III Holding Siapkan Rp 3 Trilliun

Target perusahaan adalah bisa mencapai produktivitas 20 ton tandan buah segar (TBS) per hektare (ha)

EKONOMI | 25 Agustus 2016

Industri Beton dan Konstruksi Butuh Stimulus

UBM menggelar pameran industri beton dan konstruksi se-Asia Tenggara, sebagai salah satu sarana dalam mendukung percepatan pembangunan.

EKONOMI | 24 Agustus 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS