SCI: Pemerintah Perlu Tetapkan Rencana Induk Tol Laut

SCI: Pemerintah Perlu Tetapkan Rencana Induk Tol Laut
Ilustrasi lalu lintas laut. ( Foto: AFP )
Thresa Sandra Desfika / GOR Selasa, 13 September 2016 | 02:15 WIB

Jakarta - Supply Chain Indonesia (SCI) mendesak pemerintah menyusun dan menetapkan rencana induk (master plan) program tol laut. Pasalnya, rencana induk diperlukan sebagai acuan setiap kementerian dan lembaga dalam mengimplentasikan program, serta stakeholders lain untuk bisa terlibat di dalamnya.

Chairman SCI Setijadi mengungkapkan, pihaknya memandang tol laut menjadi salah satu strategi penting pengembangan transportasi laut untuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan atau negara maritim. Konsep tol laut perlu dikembangkan dan diimplementasikan agar transportasi laut menjadi basis sistem transportasi multimoda Indonesia yang terintegrasi. Karena itu, diperlukan integrasi perencanaan yang termaktub dalam rencana induk tol laut.

“Rencana induk terutama mencakup perencanaan rute, pelaku, mekanisme, rencana pengembangan pelabuhan dan infrastruktur lainnya, serta industri pendukung termasuk galangan kapal,” kata Setijadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (12/9).

Lebih jauh, dia mengungkapkan, untuk perencanaan rute harus mempertimbangkan arus dan volume barang antar wilayah, termasuk potensi setiap wilayah. Perencanaan ini bersifat jangka menengah dan panjang di mana harus terintegrasi dengan rencana kementerian terkait, seperti Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Perencanaan program tol laut harus terintegrasi dan sinergi dengan rencana pembangunan wilayah, baik terkait dengan rencana pengembangan komoditas unggulan maupun rencana tata ruang wilayah (RTRW) masing-masing. Karakteristik komoditas wilayah akan menentukan infrastruktur fisik dan suprastruktur pelabuhan,” imbuh Setijadi.

Selain itu, program tol laut juga hendaknya melibatkan perusahaan pelayaran nasional, baik badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta. Setijadi menambahkan, kegiatan operasional tol laut pun perlu diintegrasikan dengan pelayaran yang sudah berjalan, termasuk dengan pelayaran rakyat.

“Tol laut juga harus terintegrasi dengan sistem transportasi hinterland masing-masing wilayah. Integrasi mencakup dukungan infrastruktur transportasi, yakni jalan dan rel kereta api, serta para pelakunya termasuk perusahaan jasa transportasi sebagai feeder,” terang dia.

Menurut Setijadi, program tol laut diharapkan mendorong keseimbangan pertumbuhan wilayah, baik ekonomi maupun industri dengan meningkatnya konektivitas dan arus barang, baik ke maupun dari Kawasan Timur Indonesia (KTI). Selanjutnya, dengan pertumbuhan KTI, maka volume pengiriman barang akan meningkat dan balik mendorong implementasi konsep tol laut.



Sumber: Investor Daily