Wamen ESDM: Aturan Tarif Energi Terbarukan untuk Listrik Tetap Menarik bagi Investor

Wamen ESDM: Aturan Tarif Energi Terbarukan untuk Listrik Tetap Menarik bagi Investor
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar (tengah) bersama pendiri dan Chairman Mayapada Group Dato Sri Tahir (kanan) dan Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Amman Nico Adam (kiri) saat jamuan makan malam bersama warga Indonesia di Wisma Duta di Amman, Yordania, Sabtu (1/4) ( Foto: SP/Aditya L Djono )
Aditya L Djono / ALD Minggu, 2 April 2017 | 07:01 WIB

Amman - Aturan baru mengenai tarif listrik yang bersumber dari energi terbarukan (renewable energy) dinilai tetap menarik bagi investor. Di samping itu, ketentuan baru tarif dengan mekanisme penetapan batas atas (ceiling price) dianggap akan mampu menurunkan tarif dalam jangka panjang sehingga tidak memberatkan konsumen.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, seusai bertemu masyarakat Indonesia di Wisma Duta, Amman, Yordania, Sabtu (1/4) malam. Dalam pertemuan itu juga hadir pengusaha nasional, yang juga pendiri dan Chairman Mayapada Group, Dato Sri Tahir, yang berada di Amman untuk mengunjungi kamp pengungsi internasional.

Arcandra mengungkapkan, kunjungannya ke Amman dalam rangka menghadiri pertemuan energi internasional "The 3rd Jordan International Energy Summit" pada Minggu (2/4). "Saya akan menjelaskan mengenai strategi Indonesia terkait pemanfaatan sumber energi terbarukan di sektor kelistrikan," jelasnya.

Salah satu poin penting adalah ketentuan tarif listrik yang bersumber dari energi terbarukan yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Dalam Permen ESDM tersebut, Indonesia menetapkan mekanisme ceiling price bukan mekanisme feed in tariff (FIT). Dengan ceiling price, pemerintah menetapkan batas atas tarif yang nantinya dibayar Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pada akhirnya berdampak pada harga yang dibayar konsumen. Sedangkan, FIT adalah mematok harga listrik per unit yang harus dibayar perusahaan penyedia utilitas (PLN) untuk listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan.

Menurutnya, perubahan mekanisme itu dilakukan untuk menghindari beban APBN mensubsidi sektor energi. "Kalo semisal ada selisih antara biaya pokok produksi dengan tarif yang sudah ditetapkan, siapa yang menanggung? Subsidi dari APBN," jelasnya.

Dia menambahkan, mekanisme ceiling price kerap dikritik dan dinilai tidak memberi insentif bagi investor. "Beberapa investor listrik mengkritik mekanisme ceiling price karena dianggap tidak investor friendly," jelasnya.

Kritik tersebut, lanjutnya, karena investor belum memahami sepenuhnya ketentuan dari mekanisme baru tersebut. Dijelaskan, dengan ceiling price, nantinya kalau ada produsen listrik dari sumber energi terbarukan yang BPP-nya di atas rata-rata, maksimal tarifnya 85% dari BPP setempat. Namun kalau sebaliknya kalau BPP di bawah rata-rata, maksimal 100% dari BPP. Saat ini rata-rata BPP Rp 900 per KwH. "Dengan mekanisme ceiling price tersebut, bisa menarik tarif listrik ke bawah," jelasnya.

Arcandra mengungkapkan, aturan baru tersebut juga diharapkan bisa mendorong lebih banyak energi terbarukan yang dikembangkan di luar Jawa. "Banyak daerah yang membutuhkan listrik dengan energi terbarukan. Apalagi ini sudah terbukti. Jadi ini sebenarnya kesempatan bagi investor," ujarnya.

Dia mengakui, saat ini kapasitas penggunaan sumber energ terbarukan untuk listrik di Indonesia masih sangat rendah, yakni berkisar 18-20%. Ada banyak faktor penyebabnya, seperti tarif pajak, penyediaan lahan, dan suku bunga bank.

"Kendala-kendala itu membuat capacity factor kita rendah. Bandingkan di Uni Emirat Arab yang hampir tidak ada kendala, misalnya, lahan di sana gratis, suku bunga bank hanya 2,5% per tahun sedangkan di Indonesia masih 10-12%. Kendala-kendala ini yang kita upayakan bisa diatasi," jelasnya.

Menurut rencana, dari Amman, Yordania, Wamen ESDM melanjutkan lawatan ke Kuwait dan Qatar. Di dua negara itu Arcandra akan menjajaki peluang investasi. "Peluang investasi ini sifatnya resiprokal. Investasi apa yang bisa kita masuki, dan juga peluang investasi bagi mereka di Indonesia," jelasnya.

Salah satu yang dijajaki termasuk pendanaan untuk sumber energi terbarukan kelistrikan. "Untuk energi terbarukan, butuh investasi sekitar US$ 3 juta sampai US$ 4 juta per megawatt," ujarnya.

Dia berharap, dengan mendorong energi terbarukan kelistrikan, bisa meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. "Saat ini masih sekitar 91%, kita harapkan 2019 bisa meningkat lagi. Selain itu juga meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan menjadi 23% dalam strategi energy mix nasional pada 2024. Saat ini masih rendah baru 6-7%," ungkapnya.





Sumber: Suara Pembaruan