Dukungan Bagi Layanan Terpadu Satu Atap TKI Sangat Diperlukan

Dukungan Bagi Layanan Terpadu Satu Atap TKI Sangat Diperlukan
Kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Heriyanto / HS Senin, 10 April 2017 | 07:09 WIB

Jakarta - Keberadaan layanan terpadu satu atap (LTSA) penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri (PPTKLN) semakin mendesak diperlukan. Hal itu untuk menjamin hak-hak tenaga kerja Indonesia (TKI), mencegah TKI ilegal, dan perdagangan manusia (human trafficking). Dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan LTSA tersebut.

Demikian disampaikan Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Atap TKI, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Reyna Usman kepada SP di Jakarta, pekan lalu.

Dikatakan, pihaknya terus mendorong berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah agar segera mewujudkan LTSA tersebut. Sekalipun, tantangan dan sejumlah kendala masih membutuhkan kontribusi dari banyak pihak yang akan terlibat dalam LSA tersebut. Apalagi, LTSA merupakan salah satu saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah korupsi dalam pengiriman TKI.

“LTSA ini akan memudahkan pengawasan dan perlindungan bagi calon TKI sehingga semua sesuai prosedur dan pelayanannya terpadu dengan melibatkan semua instansi terkait. Selama ini masing-masing berjalan sendiri dan tidak terkoordinasi dalam satu layanan terpadu,” ujar Reyna.

Seperti diketahui, pemerintah dalam hal ini Kemnaker bekerja sama dengan pemerintah daerah membangun pelayanan satu atap di tiga provinsi. Ketiga provinsi yang dimaksud adalah Kalimantan Barat yakni di Entikong (berbatasan dengan Malaysia), Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Tanjung Pinang, dan Provinsi NTT yang akan dibangun di Pulau Sumba, Pulau Flores dan Pulau Timor.

Entikong dan Tanjung Pinang, lanjutnya, dipilih sebagai pusat LTSA TKI karena dua kota itu merupakan pintu masuk dan keluarnya TKI ke Malaysia, terutama TKI ilegal. Sedangkan NTT dipilih karena NTT merupakan provinsi yang rawan dengan perdagangan manusia yang berkedok pengiriman TKI.

Disebutkan, dukungan dari berbagai pihak tersebut harus diwujudkan dari regulasi hingga operasional LTSA sehingga sistem yang dibangun bisa terlaksana. Hal itu sesuai amanat Peraturan Menteri Kenetenagakerjaan (Permenaker) Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

“Dari sisi regulasi, Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum dibentuknya LTSA sangat diperlukan, kemudian harus diikuti dengan dukungan operasional mulai dari gedung, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia,” ujar Reynna.

Dia menjelaskan, keunggulan LTSA TKI adalah semua perizinan yang berkaitan dengan TKI bekerja di luar negeri, mulai dari kemampuan teknis TKI, kesehatan, paspor, dan sebagainya dilayani satu atap.
“TKI hanya datang ke satu kantor, maka semuanya akan terpenuhi dalam waktu singkat.



Sumber: Suara Pembaruan