Hipmi: Pemerintah Seharusnya Konsisten Terapkan Tarif Batas Atas
INDEX

BISNIS-27 538.843 (9.76)   |   COMPOSITE 6321.86 (107.9)   |   DBX 1200.53 (9.93)   |   I-GRADE 184.241 (6.4)   |   IDX30 532.439 (13.05)   |   IDX80 142.581 (3.74)   |   IDXBUMN20 424.518 (18.32)   |   IDXESGL 148.639 (1.84)   |   IDXG30 144.207 (3.69)   |   IDXHIDIV20 468.297 (10.48)   |   IDXQ30 151.63 (3.41)   |   IDXSMC-COM 289.047 (5.63)   |   IDXSMC-LIQ 360.181 (16.02)   |   IDXV30 145.782 (3.85)   |   INFOBANK15 1071.04 (26.84)   |   Investor33 457.812 (8.8)   |   ISSI 186.628 (3)   |   JII 657.942 (12.88)   |   JII70 230.141 (4.83)   |   KOMPAS100 1272.98 (29.01)   |   LQ45 989.051 (25.8)   |   MBX 1747.76 (32.18)   |   MNC36 338.242 (6.45)   |   PEFINDO25 338.749 (2.41)   |   SMInfra18 324.227 (7.63)   |   SRI-KEHATI 391.331 (7.38)   |  

Hipmi: Pemerintah Seharusnya Konsisten Terapkan Tarif Batas Atas

Senin, 10 April 2017 | 11:23 WIB
Oleh : L Gora Kunjana / GOR

Jakarta — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta Presiden Joko Widodo menghapus tarif batas bawah taksi online.

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan BPP Hipmi Anggawira menyatakan, bila pemerintah ingin berpihak kepada konsumen dan persaingan usaha yang sehat serta berkembangnya industri kreatif, justru tarif batas atas taksi online yang harus konsisten diterapkan.

“Kita dalam posisi mendukung langkah KPPU menghapus tarif bawah taksi online,” ujar Anggawira dalam rilisnya di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, KPPU telah bertemu Presiden dan meminta Kemenhub mengevaluasi aturan transportasi online, Kamis (30/3). Syarkawi mengatakan, setidaknya ada tiga poin yang harus dievaluasi Presiden dari aturan transportasi online yang terdapat dalam revisi Permenhub No. 32 Tahun 2016 tentang Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek. Pertama, menyangkut pengaturan tarif batas bawah.

KPPU ingin agar aturan tarif batas bawah tersebut dihilangkan. Menurut mereka, pengaturan justru akan mematikan inovasi pelaku usaha di sektor angkutan transportasi. "Mereka tidak akan mencari cara kurangi biaya agar harganya di masyarakat bisa terjangkau, makanya kami dorong itu," katanya usai pertemuan di Istana, Kamis (30/3).

Sejalan dengan KPPU, Hipmi menilai Kemenhub tidak sejalan dengan semangat Presiden Jokowi yang berupaya memangkas inflasi, memotong tingginya beban komponen biaya transportasi di masyarakat, serta mendorong tumbuh kembangnya industri kreatif. “Ada banyak masukan dari pengusaha-pengusaha muda start-up yang terganggu dengan revisi Kemenhub itu. Mereka curiga, revisi ini cuma jadi pintu masuk bagi model-model bisnis konvensional untuk memberangus mereka sebab bisnisnya terancam,” ujar Anggawira.

Sebab itu, sejak awal Hipmi meminta agar Kemenhub tidak mempersulit keberadaan taksi berbasis online dengan berbagai regulasi baru. Hipmi khawatir, revisi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan PM Nomor 32 Tahun 2016 akan menjadi pintu masuk pemberangusan industri kreatif nasional.

Tak hanya itu, pengaturan tarif taksi online hanya akan menguntungkan korporasi besar dan mematikan semangat ekonomi kerakyatan yang sedang tumbuh pesat di masyarakat.

”Kebijakan ini hanya akan menguntungkan segelintir orang pemilik korporasi dan investor saham di pasar modal. Sementara sopir-sopir taksi konvensional dari lahir sampai mati hanya jadi karyawan dengan gaji seadanya,” ujar Anggawira.

Hipmi juga setuju dengan keberatan KPPU yang mewajibkan STNK armada angkutan berbasis online yang harus atas nama badan hukum. KPPU merekomendasikan agar kewajiban tersebut dihapus.

Hipmi dan KPPU juga sejalan mendorong agar pemerintah sebaiknya mengembangkan regulasi yang dapat mengakomodasi sistem taksi online dengan badan Hukum koperasi yang asetnya dimiliki Oleh anggota. Sehingga, meskipun STNK tetap tercatat sebagai milik perseorangan akan tetapi dapat memenuhi seluruh kewajiban sebagai perusahaan jasa angkutan taksi dalam naungan badan hukum koperasi.




BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Jonan: Proyek HVDC Jawa-Sumatera Dimulai 2021

Pasokan listrik dari Jawa ke Sumatera itu akan dialirkan melalui kabel bawah laut.

EKONOMI | 10 April 2017

Presiden Batal Hadiri Rapimnas HKTI

Presiden melimpahkan kepada Menteri Pertanian.

EKONOMI | 10 April 2017

PLN Dinilai Tak Transparan Soal Penurunan Laba Bersih 2016

Pada 2016 PLN hanya membukukan laba bersih sebesar Rp 10,5 triliun. Angka tersebut jauh di bawah laba bersih 2015, yaitu Rp 15,6 triliun.

EKONOMI | 10 April 2017

Awal Perdagangan, Rupiah Dilanda Aksi Jual

Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 13.318-Rp 13.333 per dolar AS.

EKONOMI | 10 April 2017

Presiden Jokowi Hadiri Rapimnas HKTI

Rapimnas juga mengagendakan pergantian Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Mahyudin yang mengajukan pengunduran diri.

EKONOMI | 10 April 2017

Dukungan Bagi Layanan Terpadu Satu Atap TKI Sangat Diperlukan

Dengan LTSA maka semua urusan TKI yang bekerja di luar negeri bisa dilayani dengan cepat.

EKONOMI | 10 April 2017

Bandara Adi Soemarmo Dicanangkan Menjadi Airport City

Bandara Adi Soemarmo nantinya akan dikembangkan tidak hanya menjadi prasarana perhubungan udara saja tapi juga disertai dukungan kawasan bisnis.

EKONOMI | 9 April 2017

BPJS Ketenagakerjaan Usul Manfaat JKK dan Jaminan Kematian Dinaikkan

Manfaat JKK dan jaminan kematian sebaiknya dinaikkan tanpa perubahan besaran iuran.

EKONOMI | 9 April 2017

Jasa Marga Minta Maaf Soal Kepadatan di Tol Jakarta-Tangerang

PT Jasa Marga Tbk meminta maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan tol akibat kepadatan yang terjadi pada Minggu (9/4) di sekitar jalan tol Jakarta-Tangerang.

EKONOMI | 9 April 2017

Simalungun Kembangkan Jagung Hibrida

Pemerintah Kabupaten Simalungun, pada tahun 2017 berupaya mengembangkan tanaman jagung, selain padi yang lebih dulu dikenal di Sumatera Utara.

EKONOMI | 9 April 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS