Kalau Benar Surplus Beras, Kenapa Impor?

Jakarta - Kontroversi impor beras terjadi karena data pasokan dan permintaan berbeda di tiap instansi pemerintah. Kementerian Pertanian menyatakan panen September 2017 dan Maret 2018 normal, bahkan surplus bila dibanding kebutuhan dalam negeri 2,6 juta ton. Dengan demikian tidak ada alasan impor.

Namun kenyataannya stok Bulog yang seharusnya mencapai 1,5 juta ton tinggal 875.000 ton dan harga di pasaran naik sejak Desember sehingga Kementerian Perdagangan memutuskan untuk mengimpor beras guna mengendalikan inflasi.

Kesimpangsiuran ini menjadi perbincangan publik dan menimbulkan penafsiran impor hanyalah akal-akalan untuk mengeruk keuntungan di tahun politik. Apalagi bila impor 500.000 ton beras dari Vietnam atau Thailand diperkirakan dapat menghasilkan keuntungan hingga Rp 1,5 triliun.

Pemerintah Harus Terbuka
Rencana impor beras yang diumumkan pemerintah menuai kritikan pedas. Pemerintah perlu memberikan penjelasan gamblang dengan data akurat untuk menepis anggapan bahwa impor hanyalah akal-akalan untuk mengeruk keuntungan di tahun politik. Data terkait produksi dan kebutuhan dalam negeri harus akurat antarinstansi. Pemerintah juga tidak perlu ragu mengakui bila ada miskoordinasi antarkementerian.

Demikian benang merah pendapat Direktur Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika dan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, dan Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo yang dihubungi terpisah, awal pekan ini.

Awalnya pemerintah akan mengimpor 500.000 ton beras khusus dari Vietnam dan Thailand. Ditunjuklah PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), bukan Bulog, berdasarkan Permendag No 1/2018 tertanggal 3 Januari 2018. Impor dilakukan karena pemerintah tak ingin kekurangan stok yang saat ini tinggal 875.000 ton, serta mengantisipasi lonjakan harga beras.

Terkait kebijakan impor beras, menurut Ombudsman RI, terdapat gejala maladministrasi dalam pengelolaan data stok dan rencana impor. Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, Senin (15/1), mengatakan, telah terjadi penyampaian informasi stok yang tidak akurat kepada publik, pengabaian prinsip kehati-hatian, dan penggunaan kewenangan untuk tujuan lain. Selain itu, terjadi penyalahgunaan kewenangan, prosedur tak patut atau pembiaran, serta konflik kepentingan.

Menurut Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf, faktor penyebab kenaikan harga beras di pasaran dan ketidakstabilan pasokan beras saat ini antara lain karena rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian, sistem distribusi beras yang rawan aksi spekulasi, serta peran Bulog belum optimal.

Pada hari yang sama, pemerintah mengubah kebijakan. Menurut Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah tetap mengimpor 500.000 ton beras namun pengimpornya adalah Bulog, bukan PT PPI. Jenis berasnya pun bukan lagi beras khusus melainkan beras umum.

Menurut Yeka Hendra, penunjukan PT PPI sebagai pengimpor beras melanggar Perpres No 48/2016 dan Inpres No. 5/2015 yang mengatur bahwa institusi yang diberikan tugas impor dalam upaya menjaga stabilitas harga beras adalah Perum Bulog. Karena itu, pemerintah mengubahnya menjadi Bulog sebagai pengimpor.

Ditambahkan, seharusnya rencana impor ini ditetapkan pada September 2017 sehingga beras bisa mulai masuk pada pertengahan Oktober 2017. Jika ini dilakukan, maka tidak akan terjadi kenaikan harga beras seperti sekarang ini. Dengan kebijakan impor yang baru diputuskan pertengahan Januari, beras diperkirakan masuk di akhir Februari 2018 atau Maret 2018. Pada saat itu, stok beras sudah mengalami peningkatan sehingga tanpa ada impor pun harga beras akan menurun.

“Keterlambatan (impor) ini sebetulnya mencerminkan keragu-raguan sikap Kementerian Perdagangan dalam mengambil keputusan perlunya impor atau tidak. Hal ini disebabkan informasi yang disampaikan Kementerian Pertanian, bahwa panen raya terjadi di mana-mana, dan beras stoknya melimpah di tingkat petani namun ternyata klaim tersebut tidak tercermin dalam indikator harga. Jika benar-benar surplus, maka harga harusnya tidak mengalami kenaikan,” katanya.

“Rencana impor beras diributkan karena memang banyak kejanggalan di dalamnya, baik menyangkut aspek regulasi maupun aspek teknis. Ini perlu penjelasan terbuka,” katanya.

Yeka membenarkan bahwa stok pangan akhir tahun 2017 di Bulog jauh di bawah kondisi idealnya. Padahal stok beras di Bulog yang aman untuk cadangan pangan nasional sebesar 1,5 juta ton antara lain untuk penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) dan untuk operasi pasar serta untuk memberikan keamanan bagi psikologi pasar dalam mencegah efek spekulan.

Menurut Yeka, kenaikan harga beras medium sebetulnya mulai terjadi memasuki bulan November 2017 dan hingga Januari 2018 harga terus meningkat.

“Dengan melihat pada indikator harga, klaim produksi yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian patut diragukan kebenarannya. Masalahnya sederhana, jika kenaikan harga ditimpakan kepada pedagang, maka untuk kali ini kondisinya berbeda. Pascapembentukan Satgas Pangan membuat para pedagang takut melakukan penimbunan dan aksi spekulasi. Jadi, harga yang meningkat, merupakan indikasi nyata adanya masalah di hulu, produksi. Serangan hama dan penyakit yang disangkal oleh Kementerian Pertanian, faktanya memang ada dan masif tapi disebut surplus,” jelasnya kepada SP, Senin (15/1).

Sejak harga beras mengalami peningkatan November 2017, Satgas Pangan sibuk mengawasi rantai pasokan. Penggilingan-penggilingan beras baik yang besar maupun yang kecil dicek, dan jika ada stok gabah, mereka akan meminta segera dilepas ke pasar. Demikian juga dengan para pedagang, mereka takut dengan adanya Satgas Pangan, terlebih pascakejadian yang dialami oleh PT IBU.

“Sekali lagi harga tidak bohong, ini cerminan bahwa pasokan lebih rendah daripada permintaan. Stop kebohongan surplus padi, karena itu akan membuat kegaduhan, dan petani tidak diuntungkan dengan aksi penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan,” tegasnya.

Senada dengan Yeka, Bhima mengungkapkan, peluang dibukanya kran impor membuktikan bahwa data pemerintah soal surplus beras tidak kredibel. Gejala kenaikan harga beras, katanya, sudah terlihat sejak bulan November. Namun, kenaikan ini tidak diantisipasi, kemungkinan karena pemerintah yakin akan produksi dalam negeri. Kekacauan masalah data sebaiknya segera diselesaikan.

“Pemerintah harus tegas bahwa hanya BPS yang berhak untuk mengeluarkan data, bukan masing-masing kementerian. Kalau kementerian yang mengeluarkan data akhirnya jadi ego sektoral masing-masing ingin selamatkan kepentingannya masing-masing,” ujarnya.

Mencermati impor beras, Edhy Prabowo menemukan sejumlah kejanggalan. Pertama, pemerintah tiba-tiba mengimpor beras saat kondisi pangan nasional sedang stabil.

Menteri pertanian, kata dia, pernah menyatakan tidak akan mengimpor beras sekurang-kurangnya hingga pertengahan 2018, karena produksinya mencukupi. Pemerintah juga memiliki serapan beras 8.000 – 9.000 ton per hari.

“Bahkan di beberapa daerah mengalami surplus beras. Impor beras adalah bentuk mengkhianati petani kita sendiri," kata Edhy.

Kedua, beberapa waktu lalu pemerintah berani tidak mengimpor beras meski kemarau panjang melanda. Tapi sekarang, saat iklim normal, pemerintah malah mengimpor beras besar-besaran.

Bulog Percepat Impor
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menegaskan, beras impor yang didatangkan pemerintah akhir bulan ini dari Thailand dan Vietnam hanya akan digunakan sebagai cadangan beras pemerintah. Sesuai penugasan pemerintah, Bulog akan mendatangkan 500.000 ton beras dengan harga beras internasional sebesar Rp 7.300/kg, sehingga dana yang dikucurkan sebesar Rp 3,6 triliun. Beras tersebut tidak akan langsung dilempar ke pasar sampai benar-benar dibutuhkan.

“Untuk pendanaan, dengan international rice price ditambah berbagai biaya tambahan, sebut saja Rp 7.300/kg, maka Bulog memerlukan dana Rp 3,6 triliun. Posisi keuangan kami ada kelonggaran untuk komoditas itu. Ada Rp 9,8 triliun. Jadi, masih cukup pendanaan tanpa menggunakan dana sponsor eksternal,” ujar Djarot di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (16/1).

Dikatakan, beras impor sebanyak 500.000 ton hanya akan digunakan sebagai cadangan beras pemerintah. Artinya, beras tersebut tidak akan dilempar ke pasar sampai benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Sementara, untuk keperluan operasi pasar yang masih terus dilakukan secara masif, Bulog tetap menggunakan stok beras yang tersimpan di gudang. Saat ini, stok beras Bulog sekitar 800.000 ton dan masih cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga beberapa pekan ke depan.

Oleh karena itu, ujar Djarot, beras impor akan dikeluarkan kalau sudah ada instruksi dari pemerintah melalui rapat koordinasi terbatas, termasuk jumlah dan harganya.

“Pada 2015, kami juga melakukan impor untuk CBP cadangan beras pemerintah tidak boleh langsung dikeluarkan,” tuturnya.

Djarot juga menjelaskan, impor beras tersebut tidak dilakukan secara sekaligus, namun dalam beberapa tahap hingga akhir Februari mendatang.

“Harapan saya, pada tahap pertama nanti jumlahnya banyak. Ada kapal yang hanya mampu membawa 10.000 ton beras. Ada kapal raksasa yang bisa mengangkut hingga 100.000 ton. Kami berharap akan masuk banyak,” katanya.

Dikatakan pula, saat ini Bulog telah membuka pendaftaran secara daring kepada para pengusaha yang berminat mengimpor beras ke Indonesia. Pendaftaran lelang impor beras itu bisa dilihat melalui situs resmi milik Bulog.

“Siapa saja yang menjadi anggota asosiasi produsen beras di negara asal importir boleh ikut lelang. Kami juga akan melakukan riset, apakah mereka adalah perusahaan yang profesional dan pernah melakukan ekspor beras sebelumnya. Ini dilakukan untuk menjaga agar tidak ada kebocoran dari pihak-pihak yang tidak layak untuk ikut tender,” tuturnya.

Setelah pemenang lelang terpilih, nantinya barang akan segera dikirim dan diproyeksikan akan sampai ke Indonesia dalam waktu 27 hari. Artinya, pada Februari nanti barang tersebut baru bisa masuk ke Indonesia.

Bulog juga akan mengatur lokasi-lokasi kedatangan. Hal itu dilakukan agar tidak berpengaruh terhadap harga beras di daerah yang menjadi produsen komoditas pangan utama itu.

“Misalnya, diutamakan untuk wilayah-wilayah yang bukan sentra produksi beras, yakni Jakarta, Batam, dan Medan,” jelasnya.

Impor Beras Bukan Hal Tabu
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan, kebijakan impor beras tersebut tidak akan merugikan petani dalam negeri. Sebab, jenis beras impor tidak ditanam di Indonesia.

“Jangan kita mempertentangkan, seolah-olah impor itu akan memiskinkan petani. Kita ingin menjaga harga. Kenaikan harga beras yang tinggi itu akan meningkatkan laju inflasi,” katanya.

Dikatakan, berdasarkan data yang diterima, kekosongan stok beras dan tingginya harga membuat masyarakat terpaksa mengurangi porsi konsumsi mereka.

“Apakah nurani kita tidak tersentuh pada saat kita tahu rakyat (konsumsi berasnya) dari 5 kilogram menjadi 3 kilogram? Rakyat kita memakan nasi aking, apa ini kita biarkan?” ujarnya.

Dijelaskan, waktu kedatangan pun dipilih sesegera mungkin agar tidak mengganggu musim panen raya padi Indonesia, yang diperkirakan akan jatuh pada Februari hingga Maret mendatang.

“Ini untuk mengisi posisi stok kita dan akan masuk sejak akhir Januari. Bagaimana dengan hasil panen? Wajib dibeli oleh Bulog sesuai dengan ketentuan dan harga acuan yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Mendag bahkan menegaskan, impor beras bukan merupakan hal tabu. Impor beras dinilai sebagai solusi sementara mengisi kekosongan stok beras dalam negeri.

“Pada dasarnya, perdagangan adalah ada impor, ada ekspor. Kita pun pernah ekspor, jadi sudahlah. Ini adalah solusi yang sementara sampai dengan kondisi harga stabil dan stok cukup,” jelasnya.

Sebelumnya, Enggar mengaku bahwa pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk menekan tingginya harga beras di pasaran. Namun, hal tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

“Kami melakukan operasi pasar yang diperluas dan masif di pasar-pasar tradisional,” katanya.

Bahkan, dia mengungkapkan pemerintah akan mendatangi dan mengecek semua gudang beras untuk menghindari adanya penimbunan beras yang berakibat kelangkaan pasokan di pasaran, sehingga membuat harga beras terus melambung tinggi.

Kenapa Tidak dari Pulau Lain?
Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo meminta pemerintah membatalkan rencana impor 500.000 ton beras. Sebab, tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan terhadap Perum Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

“Jika 500.000 ton beras saja, sebagaimana yang diputuskan Mendag, daerah lain bisa (pasok) lebih dari 500.000. Sumatera Selatan saja surplus 1 juta ton. Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah juga surplus,” ujar Edhy.

Dia meminta pemerintah tidak terburu-buru melakukan langkah impor sebelum melihat data yang pasti. Karena, selama ini pemerintah memberikan banyak anggaran di bidang pertanian yang digunakan untuk menanam.

Dalam mengimpor beras, kata dia, sangat tidak sesuai dengan Perpres Nomor 48 Tahun 2016. Ia menegaskan impor bukan solusi yang baik bagi para petani.

“Jika ada perbedaan persepsi, ya, harus diluruskan. Jangan tiba-tiba impor,” katanya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, kebijakan impor yang dilakukan pemerintah menjelang panen raya akan sangat merugikan petani. Dia bahkan mempertanyakan alasan pemerintah yang mengimpor beras jenis khusus, padahal menurutnya mayoritas masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras medium.

“Normalnya, beras tiba di pelabuhan mungkin akhir Januari, itu juga dengan proses yang kilat. Artinya, beras itu menambah pasokan yang ada di pasar beras baru pada pertengahan Februari. Dua minggu kemudian, akhir Februari, sudah panen raya. Yang menjadi persoalan, di dalam pasar beras itu adalah beras medium. Di beras medium ini pemerintah perlu hadir untuk menstabilkan harga,” ujarnya.

Dikatakan, ketika petani panen, jangan sampai ada beras premium yang harganya medium. Sementara, beras para petani pada umumnya kebanyakan beras medium.

“Siapa yang mau membeli beras petani? Sudah kualitasnya lebih rendah, harganya sama dengan beras kelas premium,” kata Enny.

Dikatakan, jika akurasi data pemerintah akurat, maka sebenarnya tidak akan terjadi keterlambatan untuk menentukan apakah harus melakukan impor atau tidak. Pasalnya, impor bukan sesuatu hal yang dilarang, karena memang diperbolehkan undang-undang ketika stok atau kebutuhan di dalam negeri kurang.

Pekerja mengemas beras medium di Gudang Bulog Meulaboh, , Aceh, 17 Januari 2018. (Antara Photo)

Ekonom senior Rizal Ramli, melalui akun Twitter-nya @RamliRizal juga mengkritik kebijakan impor beras oleh pemerintah. Dalam salah satu cuitannya, dia mengunggah video Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo yang memastikan produksi beras Sulsel melimpah, bahkan mencapai over stok 2,6 juta ton dan siap dikirim ke seluruh Indonesia.

Menurut Rizal, impor seharusnya tidak terjadi jika antipasi dilakukan lebih baik, terutama lewat tugas Bulog, yang salah satunya menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.

“Biasanya, ada stok cadangan Bulog sekitar 2 juta ton hingga 2,5 juta ton. Kalau harga naik, keterlaluan. Bulog bisa melakukan operasi pasar. Jual di pasar-pasar, sehingga harga turun lagi. Dengan modal stok 2 juta ton, bisa bikin stabil harga pasar 30 juta ton di seluruh Indonesia. Namun, syaratnya Bulog harus aktif. Celakanya, Bulog tidak aktif,” katanya.

Rizal menyebutkan, pada 2017, Bulog seharusnya membeli gabah dari petani sekitar 2 juta ton hingga 2,5 juta ton ekuivalen beras, namun mereka justru hanya membeli setengah dari jumlah itu. Hal ini pun diyakini membuat kondisi stok di lapangan rentan akan adanya risiko kekurangan pasokan.

“Sepertinya, dari awal memang sudah ada rancangan untuk mengimpor. Kalau memang beli dari petani 2,5 juta ton, tidak ada kebutuhan akan impor. Perlu dipertanyakan, kenapa Bulog tidak membeli sesuai target. Kalau sengaja, ini kasihan sekali pemerintah dikerjain,” katanya.

Kredibilitas Data Meragukan
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Berly Martawedaya meminta pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk melakukan perbaikan data terkait dengan produksi beras domestik. Hal itu menjadi penting, karena dapat dijadikan rujukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tentang stok beras di Indonesia, termasuk kebijakan impor.

“Kementerian Pertanian harus memperbaiki data produksi beras domestik, karena selama ini datanya tidak akurat,” kata Berly. Dia menilai, data yang disajikan oleh Kemtan bukan data riil produksi, namun berdasarkan data produksi rata-rata.

“Hal ini justru mempersulit analisis pemerintah antara jumlah kebutuhan dengan pasokan beras yang ada. Apalagi, saat ini indikasinya suplai beras menurun, sehingga harga meningkat,” katanya.

Oleh karena itu, jika asumsi yang digunakan cukup jauh dari kondisi yang sebenarnya di lapangan, maka estimasi yang dihasilkan tentu akan menjadi bias. Perbaikan data, kata dia, sangat mendesak untuk dilakukan, karena kalau data produksi tidak riil maka akan berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan beras.

“Tahun ini, Kemtan harus memperbaiki data riil produksi untuk menganalisis kebijakan ketersedian beras yang tepat pada 2019,” kata Berly.

Hal penting lain yang harus dilakukan oleh Kemtan adalah melakukan pemetaan bibit padi dan pupuk yang cocok dan sesuai dengan jenis tanah di masing-masing daerah. Sehingga, hasil produksi beras akan menjadi maksimal agar produksinya bisa meningkat.

Selain minimnya koordinasi, permainan data produksi beras juga dilakukan untuk melegitimasi impor, menurut pandangan Wakil Ketua Umum Perkumpulan Petani dan Nelayan Nusantara (Peta Nusa) Uun W Untoro

Ironisnya, petani bakal menderita, karena harga anjlok akibat impor tersebut. Apalagi, pada Februari-Maret nanti akan ada panen raya.

Uun menegaskan, impor hanya membuat harga gabah anjlok saat panen raya dalam satu atau dua bulan mendatang. Untuk itu, strategi dan pengawasan terkait impor tersebut perlu diatur dengan baik, yang didukung dengan data yang valid.

“Jika tidak, petani yang selalu dirugikan. Mari membuat strategi yang lebih adil untuk semua pihak,” ujar Uun.

Untuk itu, kata dia, kebijakan impor perlu didukung dengan kepastian data yang bisa diatasi melalui akses dan koordinasi yang lebih bagus di tingkat lapangan.

“Selama ini, masing-masing instansi memiliki data sendiri dan tidak ada koordinasi secara baik. Pendekatan teknologi bisa dilakukan, tetapi perlu ketegasan dan komiitmen bersama,” tegasnya.

Direktur Intensif Agro Maritim (IAM) Indonesia Gideon Ketaren mengatakan meskipun ada argumentasi untuk menurunkan harga beras, impor selalu melibatkan mafia guna mendapatkan keuntungan,

Gideon menambahkan para petani di tingkat desa sebenarnya sangat mudah untuk diajak berkoordinasi dengan arahan dan target yang jelas. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan untuk memperkuat basis data tersebut karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu.

“Ini benar-benar upaya sistematis dari pihak-pihak yang mendorong impor beras untuk mematikan petani Nusantara. Padahal, yang dikejar itu adalah keuntungan sesaat dari fee impor tersebut,” tegasnya.

Dia berharap, Presiden Joko Widodo bisa lebih tegas dan mempercepat koordinasi agar ada solusi yang tepat bagi semua pihak. Jika diperlukan, IAM Indonesia bisa mengerahkan para relawan dan jaringanya agar ada dukungan bagi langkah Jokowi.

“Mafia impor yang menebar fee tersebut sudah lama beredar dan mulai kesulitan karena dalam dua tahun terakhir ini tidak ada impor beras,” tegasnya.

Daerah Menolak
Sementara itu, sejumlah daerah di Jawa menolak untuk menerima beras impor dari pemerintah. Pasalnya, dalam satu atau dua bulan mendatang akan terjadi panen raya, sehingga stok beras berlimpah.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mempersilakan pemerintah melaksanakan kebijakan impor 500.000 ton beras dari Vietnam dan Thailand untuk memperkuat cadangan beras nasional. Namun, ujarnya, stok beras di Jatim aman karena masih surplus.

Dikatakan, Jatim masih surplus 200.000 ton pada akhir 2017. Sementara, produksi Januari 2018 sebanyak 295.000 ton dengan konsumsi 297.000 ton, maka hanya minus 2.000 ton.

“Artinya, sekarang kita masih terdapat stok 198.000 ton dari surplus 2017,” ujar Soekarwo.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Benny Sampir Wanto menambahkan, stok beras untuk 2018, belum termasuk jumlah panen pada Februari mendatang, yakni sebanyak 990.000 ton dan Maret akan panen tidak kurang dari 1,7 juta ton.

“Jadi, masyarakat Jatim tidak perlu panik terkait rencana pemerintah mengimpor beras. Kenaikan harga beras saat ini sedang dicari akar masalahnya oleh tim Bulog dan Satgas Pangan Polda Jatim,” katanya.

Kepala Badan Pengembangan Teknologi Pertanian ( BPTP) Jatim Chendy Tafakresnanto meminta pemprov untuk berani menolak masuknya beras impor. Sebab, sejumlah daerah di Jatim akan melakukan panen raya sebagai hasil program upaya khusus (upsus) pemprov bersama dinas terkait.

“Kita telah mengembangkan jaringan irigasi serta penggunaan benih bibit padi yang kuat terhadap hama dan memiliki rasa yang sama dengan beras yang biasa dikonsumsi penduduk. Silakan diserap Bulog untuk menjadi stok beras nasional,” kata Chendy.

Dikatakan, varietas padi Ciherang dan Membramo yang ditanam petani Jatim pada umumnya mampu mencapai tingkat produktivitas 7,8 ton per hektare per tahun. Sementara, padi varietas Inpari 14 yang juga dikembangkan petani Jatim mampu mencapai panenan sekitar 5 ton hingga 6 ton per hektare.

“Kalau sampai beras impor masuk Jatim, maka akan berpengaruh pada harga hasil panen petani dan mengendurkan semangat petani Jatim untuk tetap mempertahankan predikat sebagai lumbung beras nasional,” katanya.

Ketua Komisi B DPRD Jatim, Firdaus Febrianto juga menolak rencana pemerintah menimpor beras 500.000 ton. Alasannya, panen raya sudah di depan mata, sehingga kebijakan impor beras tidak perlu dilakukan.

Dia menegaskan, impor beras akan merugikan petani. Beberapa waktu lalu, Komisi yang dipimpinnya melakukan inspeksi mendadak di Jember dan Banyuwangi, yang selama ini menjadi lumbung pangan di Jatim. Di dua daerah itu, mulai akhir Januari, telah memasuki musim panen raya.

Penolakan terhadap kebijakan impor beras juga disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dia menyatakan, daerahnya tidak perlu menerima beras impor, karena stok beras hingga kini masih cukup aman. Ganjar mengatakan, beberapa daerah penghasil beras di Jawa Tengah dalam waktu dekat akan panen.

“Akhir Januari ini ada panen. Lalu, Februari nanti panen raya,” kata Ganjar. Terkait dengan persoalan harga beras, katanya, terus dipantau oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Harga beras di pasaran akan distabilkan dengan operasi pasar yang dilakukan Bulog.

Dikatakan, harga beras di pasaran Jateng saat ini sudah menyentuh angka Rp 11.000 hingga Rp 12.000 per kilogram.

“Dengan operasi pasar beras seharga Rp 9.000 per kilogram diharapkan bisa menstabilkan harga di pasaran,” ujarnya.

(Artikel ini sudah terbit di harian Suara Pembaruan edisi 16 dan 17 Januari 2018)

Sumber: Suara Pembaruan

Saksikan live streaming program-program BTV di sini