Pemerintah Diminta Hapus Premium

Pemerintah Diminta Hapus Premium
Petugas SPBU mengisi Performance 90 pada kendaraan konsumen. ( Foto: Istimewa / - )
Asni Ovier / AO Selasa, 13 Maret 2018 | 21:48 WIB

Jakarta- Mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmy Radhi mendesak pemerintah agar segera menghapus Premium. Selain potensial menjadi sarang mafia migas, juga karena berdampak sangat buruk terhadap lingkungan dan kesehatan, bahkan menjadi pemicu kanker. “Makanya, Premium harus dihapuskan. Semakin cepat semakin baik,” kata Fahmy di Jakarta, Selasa (13/3).

Menurut Fahmy, BBM oktan rendah memang rawan dimanfaatkan para pemburu rente untuk meraup keuntungan. Itu pula yang menjadi dasar Tim Reformasi Tata Kelola Migas, dalam merekomendasikan penghapusan Premium, sesaat sebelum Tim tersebut dibubarkan. Menyikapi rekomendasi tersebut, ketika itu Pertamina menyetujui penghapusah Premium dalam waktu dua tahun. Namun, sekitar tiga tahun hingga saat ini, ternyata BBM oktan rendah masih juga beredar.

Fahmy menambahkan, dari hasil temuan Tim, terdapat dua tempat yang rawan memunculkan mark-up. Pertama, pada saat proses bidding, yaitu pengadaan (lelang). Kedua, pada saat proses blending (pencampuran). Hal itu terjadi, imbuhnya, karena BBM oktan 88 tidak dijual di pasar internasional. Akibatnya, untuk memproduksi Premium harus dilakukan melalui proses pencampuran BBM oktan yang lebih tinggi.

“Selain itu, karena tidak dijual di pasar internasional, maka sama sekali tidak ada acuan harga untuk Premium. Ini berbeda dengan Pertamax atau Pertalite saat ini, yang punya harga acuan, sehingga kalau di-mark up akan ketahuan,” kata Fahmy.

Selain itu, Fahmy juga menyinggung soal faktor lingkungan dan kesehatan. Terkait faktor lingkungan, Fahmy mengingatkan komitmen Presiden pada Conference of Parties 21 Paris tahun 2015, di mana Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29% di bawah business as usual pada tahun 2030 atau 41% dengan bantuan internasional.

Di sisi lain, hasil penelitian bersama antara Universitas Indonesia (UI) dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menyebutkan, bahwa emisi BBM oktan rendah bisa menjadi pemicu penyakit mematikan, yaitu kanker. “Semua itu semakin menguatkan desakan untuk segera menghapus Premium secepatnya,” tegas Fahmy.

Fahmy sendiri meyakini, bahwa penghapusan premium tidak akan memunculkan resistensi pada masyarakat, terutama di Jawa, Madura, dan Bali. Apalagi, menurut pengamatannya, migrasi konsumen dari Premium ke BBM oktan tinggi, ternyata dilakukan atas kesadaran sendiri. Bahkan di berbagai SPBU, lanjut dia, terlihat begitu banyak sepeda motor yang antre Pertamax, bukan lagi Pertalite.

“Makanya patut dicurigai, jika ada yang mengatasnamakan rakyat demi mempertahankan Premium. Saya mengindikasi, mereka memiliki kepentingan atas Premium,” kata dia.

Terpisah, Koordinator Indonesia Energy Watch (IEW) Adnan Rarasina juga mendesak penghapusan BBM oktan rendah. Jika tidak dihapuskan, maka yang menjadi korban adalah masyarakat sendiri. “Pemerintah jangan membodohi masyarakat. Kasihan, kendaraan mereka akan rusak. Pemerintah harus terbuka, bahwa BBM oktan rendah tidak cocok untuk mesin sekarang,” kata Adnan.

Menurut Adnan, harusnya Pemerintah melihat bahwa hampir semua negara telah menghapuskan BBM oktan di bawah 90, kecuali untuk keperluan terbatas, seperti militer dan kendaraan keluaran tua. Bahkan, Filipina dan Vietnam, juga sudah meninggalkan BBM berkualitas rendah tersebut.

Adnan menduga, bahwa sikap Pemerintah yang masih mempertahankan BBM RON 88, karena masih kuatnya keberadaan para mafia. Mereka tentu tidak rela, jika lahan bisnis yang subur akan dihabisi. “Harusnya bersihkan saja sekalian sarangnya. Dulu Pemerintah sukses ketika konversi minyak tanah ke gas, dimana minyak tanah pun diduga menjadi sarang mafia. Lantas, mengapa sekarang seperti setengah hati?” tanya Adnan.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE