Pemerintah Diminta Hapus Premium
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Diminta Hapus Premium

Selasa, 13 Maret 2018 | 21:48 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta- Mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmy Radhi mendesak pemerintah agar segera menghapus Premium. Selain potensial menjadi sarang mafia migas, juga karena berdampak sangat buruk terhadap lingkungan dan kesehatan, bahkan menjadi pemicu kanker. “Makanya, Premium harus dihapuskan. Semakin cepat semakin baik,” kata Fahmy di Jakarta, Selasa (13/3).

Menurut Fahmy, BBM oktan rendah memang rawan dimanfaatkan para pemburu rente untuk meraup keuntungan. Itu pula yang menjadi dasar Tim Reformasi Tata Kelola Migas, dalam merekomendasikan penghapusan Premium, sesaat sebelum Tim tersebut dibubarkan. Menyikapi rekomendasi tersebut, ketika itu Pertamina menyetujui penghapusah Premium dalam waktu dua tahun. Namun, sekitar tiga tahun hingga saat ini, ternyata BBM oktan rendah masih juga beredar.

Fahmy menambahkan, dari hasil temuan Tim, terdapat dua tempat yang rawan memunculkan mark-up. Pertama, pada saat proses bidding, yaitu pengadaan (lelang). Kedua, pada saat proses blending (pencampuran). Hal itu terjadi, imbuhnya, karena BBM oktan 88 tidak dijual di pasar internasional. Akibatnya, untuk memproduksi Premium harus dilakukan melalui proses pencampuran BBM oktan yang lebih tinggi.

“Selain itu, karena tidak dijual di pasar internasional, maka sama sekali tidak ada acuan harga untuk Premium. Ini berbeda dengan Pertamax atau Pertalite saat ini, yang punya harga acuan, sehingga kalau di-mark up akan ketahuan,” kata Fahmy.

Selain itu, Fahmy juga menyinggung soal faktor lingkungan dan kesehatan. Terkait faktor lingkungan, Fahmy mengingatkan komitmen Presiden pada Conference of Parties 21 Paris tahun 2015, di mana Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29% di bawah business as usual pada tahun 2030 atau 41% dengan bantuan internasional.

Di sisi lain, hasil penelitian bersama antara Universitas Indonesia (UI) dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menyebutkan, bahwa emisi BBM oktan rendah bisa menjadi pemicu penyakit mematikan, yaitu kanker. “Semua itu semakin menguatkan desakan untuk segera menghapus Premium secepatnya,” tegas Fahmy.

Fahmy sendiri meyakini, bahwa penghapusan premium tidak akan memunculkan resistensi pada masyarakat, terutama di Jawa, Madura, dan Bali. Apalagi, menurut pengamatannya, migrasi konsumen dari Premium ke BBM oktan tinggi, ternyata dilakukan atas kesadaran sendiri. Bahkan di berbagai SPBU, lanjut dia, terlihat begitu banyak sepeda motor yang antre Pertamax, bukan lagi Pertalite.

“Makanya patut dicurigai, jika ada yang mengatasnamakan rakyat demi mempertahankan Premium. Saya mengindikasi, mereka memiliki kepentingan atas Premium,” kata dia.

Terpisah, Koordinator Indonesia Energy Watch (IEW) Adnan Rarasina juga mendesak penghapusan BBM oktan rendah. Jika tidak dihapuskan, maka yang menjadi korban adalah masyarakat sendiri. “Pemerintah jangan membodohi masyarakat. Kasihan, kendaraan mereka akan rusak. Pemerintah harus terbuka, bahwa BBM oktan rendah tidak cocok untuk mesin sekarang,” kata Adnan.

Menurut Adnan, harusnya Pemerintah melihat bahwa hampir semua negara telah menghapuskan BBM oktan di bawah 90, kecuali untuk keperluan terbatas, seperti militer dan kendaraan keluaran tua. Bahkan, Filipina dan Vietnam, juga sudah meninggalkan BBM berkualitas rendah tersebut.

Adnan menduga, bahwa sikap Pemerintah yang masih mempertahankan BBM RON 88, karena masih kuatnya keberadaan para mafia. Mereka tentu tidak rela, jika lahan bisnis yang subur akan dihabisi. “Harusnya bersihkan saja sekalian sarangnya. Dulu Pemerintah sukses ketika konversi minyak tanah ke gas, dimana minyak tanah pun diduga menjadi sarang mafia. Lantas, mengapa sekarang seperti setengah hati?” tanya Adnan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Jajaran Komisaris Inspeksi 3 Proyek Waskita di Jabodebek

Ke depan diharapkan tidak terjadi lagi kecelakaan kerja di proyek PT Waskita.

EKONOMI | 13 Maret 2018

Luncurkan Logo Baru, VIT Bidik Segmen Anak Muda

VIT meluncurkan logo baru sebagai bagian dari strategi untuk memenangkan pasar.

EKONOMI | 13 Maret 2018

Budaya Inovasi Pertamina Catatkan Penghematan Rp 39,79 Triliun

ahun ini APQ Awards mengusung tema “Insan Mutu Bersinergi Mendukung Pelaksanaan 8 Prioritas World Class Pertamina dalam Mencapai Visi Perusahaan”.

EKONOMI | 13 Maret 2018

Pedagang Ayam Raup Omzet Rp 24,5 Juta Per Hari

pedagang ayam potong yang sukses di Pasar Modern BSD City (Pasmod BSD), meraih omzet mencapai Rp 24,5 juta per hari.

EKONOMI | 13 Maret 2018

Shriya Artha Nusantara Ekspor Biji Kopi ke Iran

Kalangan konsumen di kawasan Timur Tengah dinilai cukup potensial.

EKONOMI | 13 Maret 2018

Hingga 2027, Pembangunan Pembangkit Listrik Direncanakan 56.000 MW

Ini melebihi 35 GW yang sampai 2024.

EKONOMI | 13 Maret 2018

Pengembang Belitung Golf and Resort Gandeng Projek

Proyek Black Rocks Golf Belitung memiliki luas lahan 100 hektar (ha).

EKONOMI | 13 Maret 2018

Sri Mulyani Beri Penghargaan Kepada 31 Wajib Pajak Kakap

Menkeu Sri Mulyani memberikan penghargaan dan apresiasi kepada 31 wajib pajak besar.

EKONOMI | 13 Maret 2018

Ini 31 Wajib Pajak Kakap yang Berkontribusi pada Penerimaan Negara

12 wajib pajak dari KPP Wajib Pajak Besar Satu.

EKONOMI | 13 Maret 2018

LKPP Dorong Penguatan Kebijakan Pengadaan Publik

Belanja pemerintah harus dilakukan secara efisien dan efektif.

EKONOMI | 13 Maret 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS