Perpres ISPO Ditargetkan Rampung Pertengahan 2018

Perpres ISPO Ditargetkan Rampung Pertengahan 2018
Ilustrasi petani kelapa sawit. (Foto: Antara / Syifa Yulinnnas)
Tri Listiyarini / WBP Jumat, 13 April 2018 | 07:59 WIB

Jakarta - Pemerintah menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) standar sawit berkelanjutan Indonesia atau Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO) bisa dirampungkan pada pertengahan 2018. Pembahasan ISPO sudah berjalan sejak awal 2016 atau selama dua tahun dan hingga saat ini Kemko Perekonomian terus melaporkan perkembangannya ke Presiden.

Asisten Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Willistra Danny di sela Focus Group Discussion (FGD) Sawit dan Deforestasi Hutan Tropika di Bogor, Kamis (12/4), mengatakan, salah satu yang dimasukkan dalam Perpres ISPO tersebut nantinya yakni aspek keterlacakan atau traceability terhadap produk minyak sawit (crude palm oil/CPO) sehingga diketahui asal-usul produksinya, produsen (petani, perusahaan swasta atau perusahaan negara) bahkan hingga luasan perkebunan produsen CPO tersebut. "Perpres ditargetkan pertengahan tahun ini atau paling lambat akhir 2018," kata Willistra yang juga Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) ISPO tersebut.

Pentingnya memasukkan aspek traceability adalah untuk dapat memperkuat data base sehingga memudahkan dalam penyusunan kebijakan maupun membuat perencanaan. Selain itu dengan traceability, maka data akan lebih kredibel dalam upaya perbaikan tata kelola industri sawit.

Menyinggung keberterimaan ISPO oleh negara-negara konsumen CPO, kata Willistra, sudah seharusnya konsumen mau menerima standar yang disusun Indonesia itu. Apalagi, Indonesia selaku produsen sawit sudah memenuhi syarat-syarat keberlanjutan (sustainability) seperti yang mereka tentukan terhadap produk-produk CPO yang diekspor ke pasar global, khususnya Uni Eropa.

Salah satu pembicara dalam forum tersebut Yanto Santosa mengungkapkan, sejak 2006 industri sawit di Tanah Air selalu diterpa isu deforestasi karena LSM dan peneliti membayangkan komoditas tersebut ditanam di hutan primer dan menurunkan keanekaragaman hayati. "LSM internasional bersumber dari LSM di Indonesia seperti Greenpeace, Sawit Watch, dan Walhi. Tudingan deforestasi berulang terus, lalu tahun 2017, parlemen Eropa menuding hutan berkurang disebabkan peningkatkan poduksi dan konsumsi komoditi salah satunya sawit," katanya seperti dilansir Antara.

Sayangnya, menurut dia, sampai 1996, definisi deforestasi masih ngawur karena secara definisi belum jelas sehingga data berubah-ubah. "Yang menjadi pertanyaan perkebunan sawit siapa atau yang mana lahannya hasil deforestasi? Jika tudingan berdasarkan hasil pengamatan sampling, apakah valid mengatakan kebun sawit Indonesia hasil deforestasi?" ujarnya mempertanyakan.

Menurut dia, hal Itu tidak bisa disebut deforestasi karena setiap kebun punya riwayat berbeda bergantung kebijakan wilayah dan adat istiadat setempat. "Perlu ketegasan pemerintah terhadap pelaku deforestasi negatif dan pihak yang secara sistematis menyebarkan isu deforestasi tanpa data akurat dan valid. Juga diperlukan keberanian semua pemangku kepentingan terkait perkebunan sawit untuk memperkarakan secara hukum," katanya.

Senada dengan itu, Supiandi Sabiham menegaskan, sawit bukan penyebab deforestasi secara umum. "Kerusahakan hutan lebih banyak mismanajemen saat pengelolaan lahan untuk pembangunan dan bisnis kayu secara besar-besaran, karena sawit sudah menempati hutan yang rusak dan lahan pertanian," katanya.



Sumber: Investor Daily