Pemerintah Segera Tempatkan PRT di Timteng

Pemerintah Segera Tempatkan PRT di Timteng
Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid dalam acara Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dilaksanakan di Madrasah Tsana awiyah Qudsiyyah Putri, Kabupaten Kudus, Minggu (22/10). ( Foto: istimewa )
Siprianus Edi Hardum / EHD Rabu, 23 Mei 2018 | 19:52 WIB

Jakarta – Pemerintah akan segera menempatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor pekerja rumah tangga (PRT) di negara-negara Timur Tengah (Timteng). Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan formalisasi dan sejumlah ketentuan untuk itu. “Kami sedang mempersiapkan formalisasi yang bagus. Tak lama lagi kita tempatkan PRT di negara-negara itu,” kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid.

Nusron mengatakan itu kepada wartawan sesaat seusai melantikan Tatang Budie Utama Razak, sebagai Sekretaris Utama BNP2TKI dan Anjar Budi Winarso sebagai Deputi Perlindungan TKI, BNP2TKI di Gedung BNP2TKI, Jakarta, Rabu (23/5). Tatang Budie Utama Razak sebelumnya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kuwait. Turut hadir pada kesempatan itu adalah Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Sompie.

Menurut Nusron, untuk tahap pertama pemerintah akan menempatkan PRT di Riyadh, Mekkah dan Madinah (Arab Saudi) dan Qatar. “Kenapa di dua negara ini dulu, karena dua negara itu siap melindungi semua tenaga kerja asing termasuk TKI. Terutama Qatar, hukum mereka sudah bagus,” kata Nusron.

Menurut Nusron, rencananya Indonesia akan menempatkan 30.000 PRT setiap bulan untuk dua negara itu. Nusron menegaskan, aturan pengirimannya adalah dari Indonesia ditangani satu grup perusahaan swasta dan di negara-negara penerima harus diterima satu grup agensi. “Harus jelas. Perumahan pengiriman dan penerima harus bertanggung jawab penuh dalam perlindungan TKI, selain pemerintah Indonesia dan pemerintah negara penerima,” kata dia.

Hal penting lain, kata Nusron, adalah TKI walaupun PRT harus tinggal di asrama atau kosan, tidak boleh tinggal di rumah majikan. “Jam kerja mereka terbatas, seperti jam kerja kantoran atau perusahaan swasta. Selesai jam kerja pulang ke asrama atau kosan mereka, sebaimana tenaga kerja dari Filipina di negara-negara itu” tegas Nusron.

Pemerintah menghentikan pengiriman TKI sektor PRT ke Timteng sejak Mei 2015. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mengatakan, alasan penghentikan itu antara lain umumnya di negara-negara Timteng menetapkan budaya atau sistem sponsorship, dimana hak privasi majikan sangat kuat daripada perjanjian kerja maupun peraturan ketenagakerjaan.

“Hal ini seringkali mengakibatkjan TKI sangat bergantung pada sifat majikan dan melemahkan posisi TKI, menyangkut kondisi kerja dan kehidupannya,” kata Hanif.

Akibat sistem ini antara lain, banyak TKI tidak dapat pulang ke Tanah Air, karena dilarang majikan, meskipun masa kontrak telah habis atau TKI dipindahtangankan ke majikan lain. Selain itu, banyak indikasi trafficking (perdagangan) TKI antarnegara di Timteng juga menjadi latar belakang lahirnya kebijakan ini.