Koordinasi dan Kesetaraan Kultur, Kunci Sukses OJK

Petugas berjaga di meja pendaftaran pada hari pertama Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kementerian Keuangan, Jakarta. FOTO ANTARA/Rosa Panggabean ()
Jangan sampai kultur orang perbankan lebih tinggi dari kultur orang Bapepam-LK, atau sebaliknya karena bisa menghancurkan OJK
Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan pengawasan dari industri jasa keuangan yang merupakan penggabungan dari sektor perbankan dan pasar modal harus melakukan berjalan dengan koordinasi yang baik.
Menurut Ekonom BNI, Ryan Kiryanto, koordinasi yang baik akan menjadi kunci sukses bagi keberhasilan dari keberadaan OJK.
"Jangan sampai kultur orang perbankan lebih tinggi dari kultur orang Bapepam-LK, atau sebaliknya karena bisa menghancurkan OJK," katanya dalam Forum Group Discusion “Nasabah Butuh Perlindungan Paripurna“ di Jakarta, hari ini.
Ryan mengatakan, pasca terbentuknya OJK harus ada penyeragaman kultur antar dua lembaga tersebut karena kesetaraan ini akan menjadi kultur baru di OJK yang bisa menjadi kunci sukses.
Menurut Ryan, tidak adanya koordinasi yang baik dan tidak adanya kesetaraan kultur bisa dilihat dari beberapa kegagalan lembaga serupa OJK di negara lain.
Struktur sistem pengawasan industri jasa keuangan di beberapa negara juga terdiri dari beberapa bagian, seperti perbankan, asuransi, pasar modal dan keterlibatan bank sentral.
"Beberapa contoh yang gagal ada pada Financial Service Authority (FSA) di Inggris dan Korea," ujarnya.
Ryan menambahkan, masa rentan keberadaan OJK ada di saat transisi, di sini semua pihak dalam menuju OJK harus komitmen untuk melaksanakan amanat pasal 57 UU No 21 tahun 2011 tentang OJK secara konsekuen dan bertanggung jawab.
Selain itu, struktur organisasi, tupoksi, rancang bangun infrastruktur dan teknologi informasi, sumber daya manusia dan standar operasional prosedur (SOP) juga harus jelas.
"Faktor kuncinya pengawas keuangan harus independen, bank sentral harus diikutsertakan dalam pengawasan bank, pengawasab harus fokus pada upaya mencegah terjadinya financial fraudulent, pengawasan efektif harus dilakukan secara konsolidasi," tuturnya.
Kerentanan keberadaan OJK dalam masa transisi menurut Ryan juga sejalan dengan besarnya harapan masyarakat untuk lembaga superbodi ini yang seolah-olah bisa menyelesaikan semua masalah tentang industri jasa keuangan.
Untuk itu Ryan berharap agar Komisioner dan orangIorang yang ada di dalamnya dapat berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikannya.
"Masyarakat juga harus ikut untuk membantu pembentukan OJK ini," paparnya.
Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan pengawasan dari industri jasa keuangan yang merupakan penggabungan dari sektor perbankan dan pasar modal harus melakukan berjalan dengan koordinasi yang baik.
Menurut Ekonom BNI, Ryan Kiryanto, koordinasi yang baik akan menjadi kunci sukses bagi keberhasilan dari keberadaan OJK.
"Jangan sampai kultur orang perbankan lebih tinggi dari kultur orang Bapepam-LK, atau sebaliknya karena bisa menghancurkan OJK," katanya dalam Forum Group Discusion “Nasabah Butuh Perlindungan Paripurna“ di Jakarta, hari ini.
Ryan mengatakan, pasca terbentuknya OJK harus ada penyeragaman kultur antar dua lembaga tersebut karena kesetaraan ini akan menjadi kultur baru di OJK yang bisa menjadi kunci sukses.
Menurut Ryan, tidak adanya koordinasi yang baik dan tidak adanya kesetaraan kultur bisa dilihat dari beberapa kegagalan lembaga serupa OJK di negara lain.
Struktur sistem pengawasan industri jasa keuangan di beberapa negara juga terdiri dari beberapa bagian, seperti perbankan, asuransi, pasar modal dan keterlibatan bank sentral.
"Beberapa contoh yang gagal ada pada Financial Service Authority (FSA) di Inggris dan Korea," ujarnya.
Ryan menambahkan, masa rentan keberadaan OJK ada di saat transisi, di sini semua pihak dalam menuju OJK harus komitmen untuk melaksanakan amanat pasal 57 UU No 21 tahun 2011 tentang OJK secara konsekuen dan bertanggung jawab.
Selain itu, struktur organisasi, tupoksi, rancang bangun infrastruktur dan teknologi informasi, sumber daya manusia dan standar operasional prosedur (SOP) juga harus jelas.
"Faktor kuncinya pengawas keuangan harus independen, bank sentral harus diikutsertakan dalam pengawasan bank, pengawasab harus fokus pada upaya mencegah terjadinya financial fraudulent, pengawasan efektif harus dilakukan secara konsolidasi," tuturnya.
Kerentanan keberadaan OJK dalam masa transisi menurut Ryan juga sejalan dengan besarnya harapan masyarakat untuk lembaga superbodi ini yang seolah-olah bisa menyelesaikan semua masalah tentang industri jasa keuangan.
Untuk itu Ryan berharap agar Komisioner dan orangIorang yang ada di dalamnya dapat berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikannya.
"Masyarakat juga harus ikut untuk membantu pembentukan OJK ini," paparnya.
Bagikan
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI
Prediksi Asian Games Uzbekistan vs Indonesia: Garuda Muda Berharap kepada Sananta
SPORT
20 menit yang lalu
1069040
1069039
1069037
Gerindra: Penentuan Cawapres Prabowo Sudah Tahap Pematangan Akhir
BERSATU KAWAL PEMILU
34 menit yang lalu
1069038
1069036
Lirik Lagu Walking Back Home dari Vira Talisa Berikut Terjemahannya yang Viral di TikTok
LIFESTYLE
47 menit yang lalu
1069035
1069034
1069033
KPK Duga Gratifikasi Eko Darmanto Lebih dari Rp 10 Miliar, Masih Bisa Bertambah
NASIONAL
1 jam yang lalu
1069032
1069031
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
B-FILES


ASEAN di Tengah Pemburuan Semikonduktor Global
Lili Yan Ing
Perlukah Presiden/Kepala Negara Dihormati?
Guntur Soekarno
Urgensi Mitigasi Risiko Penyelenggara Pemilu 2024
Zaenal Abidin