Soal Caleg Koruptor, MA Tetap Minta MK Percepat Putusan UU Pemilu

Soal Caleg Koruptor, MA Tetap Minta MK Percepat Putusan UU Pemilu
Ilustrasi Mahkamah Agung (Foto: Istimewa)
Yustinus Paat / WBP Rabu, 5 September 2018 | 12:56 WIB

Jakarta - Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Suhadi meminta Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan semua uji materi terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasalnya, MA belum bisa memutuskan uji materi Peraturan KPU yang malarang mantan koruptor menjadi bakal calon legislatif (bacaleg).

"Kita minta MK segera memutuskan uji materi UU Pemilu. Karena sesuai UU MK, kita belum bisa memproses peraturan perundangan jika UU di atasnya sedang diuji di MK," ujar Suhadi saat dihubungi, Rabu (5/9).

Suhadi menjelaskan, dalam Pasal 53 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK menyebutkan, MK harus memberitahukan permohonan uji materi yang masuk ke MK, kepada MA. Pemberitahuan ini dilakukan dalam waktu tujuh hari setelah perkara uji materi didaftarkan ke MK.

Sementara Pasal 55 UU mengatur bahwa uji materi terhadap aturan perundangan di MA wajib dihentikan sementara, manakala ada proses uji materi terhadap undang-undang yang ada di atasnya. "Peraturan tersebut jelas mengharuskan kami menunggu putusan MK," tandas dia.

Terkait pernyataan MK bahwa MA bisa memproses uji materi Peraturan KPU tanpa harus menunggu uji materi UU Pemilu di MK, Suhadi menilai bunyi undang-undang MK jelas bahwa pihaknya wajib menghentikan proses uji materi Peraturan KPU jika UU Pemilu diuji di MK.

"Itu kan sangat clear, disebutkan UU, bukan suatu norma dari UU, tetapi disebutkan UU yang sedang diuji di MK. Jadi keseluruhan UU, bukan norma tertentu. Kalaupun diartikan norma terkait, berarti harus dibuktikan melalui putusan," jelas Suhadi.

Senada dengan itu, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah menegaskan UU Pemilu merupakan satu kesatuan sehingga MK harus menunggu putusan UU Pemilu baru bisa memproses uji materi Peraturan KPU. "Satu ayat kurang tidak bisa jadi UU Pemilu. UU itu satu kesatuan bulat utuh. Kan UU yang dilihat bukan pasalnya, maka dari itu MK sebaiknya selesaikan proses uji materi UU Pemilu," kata Abdullah.

Abdullah menjelaskan bahwa semua permohonan uji materi terhadap Peraturan KPU Nomor 20 tentang Pencalonan DPR dan DPRD dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPD sudah mencantumkan argumentasi hukum secara lengkap. Argumentasi itu pun telah disampaikan kepada pihak termohon (dalam hal ini KPU RI).

"Lalu termohon sudah memberikan jawaban. Dan sekarang menunggu, (masih) berhenti belum masuk kepada hakimnya. Karena kalau sudah masuk hakimnya (nanti prosesnya) selama 14 hari mulai dihitung. Jadi sekarang belum masuk ke majelis hakimnya," ungkap dia.



Sumber: BeritaSatu.com