Serap Aspirasi Pengusaha, Jokowi Batalkan Relaksasi DNI

Serap Aspirasi Pengusaha, Jokowi Batalkan Relaksasi DNI
Presiden Jokowi memberikan keterangan usai menutup Rapimnas Kadin Indonesia 2018 di Surakarta, Jateng, Rabu 28 November 2018 ( Foto: ANTARA/Agus Salim )
Novy Lumanauw / WBP Rabu, 28 November 2018 | 15:15 WIB

Surakarta-Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dari paket kebijakan ekonomi XVI, alias membatalkan relaksasi DNI. Langkah ini menyusul keluhan dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) yang tidak dilibatkan dalam pembahasan DNI.

"Barangnya itu belum sampai ke Istana, perpresnya belum saya tanda tangani. Jadi nggak perlu ragu. Saya pastikan akan saya keluarkan relaksasi DNI (dari paket kebijakan ekonomi XVI), dah, saya putuskan di sini," kata Presiden ketika menutup Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Alila Surakarta, Rabu (28/11).

Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, dan jajaran pengurus Kadin se-Indonesia.

Jokowi mengatakan, rencana relaksasi DNI masih menyimpan masalah. "Yang ada masalah relaksasi DNI, ini sudah disampaikan oleh Ketua Kadin, Ketua Hipmi yang komplain dengan masalah itu," katanya.

Adapun soal tax holiday dan devisa hasil ekspor (DHE) pada paket kebijakan ekonomi XVI, Presiden mengatakan, tidak ada masalah. Diketahui, relaksasi DNI masuk dalam paket kebijakan ekonomi 16, yaitu membuka 25 sektor industri dapat dikuasai asing hingga 100 persen.

Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan komitmennya mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berperan besar dalam perekonomian Indonesia. "Jangan meragukan komitmen saya dalam UMKM," kata Presiden Jokowi

Menurut Jokowi, aspirasi UMKM adalah aspirasi yang presiden inginkan. "Saya ini alumni UMKM, keluarga saya juga masuk dalam kategori UMKM. Usaha anak-anaknya juga masuk kategori UMKM yaitu jualan martabak, dan pisang goreng," katanya.

Jokowi mengungkapkan, kontribusi UMKM sangat signifikan yakni 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. "Ada 62 juta UMKM dan mempekerjakan 116 juta orang, jumlah yang sangat besar, artinya mayoritas atau lebih dari 80 peran tenaga kerja Indonesia berada di sektor UMKM," katanya.

Menurut dia, pemerintah juga sudah menurunkan bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 24 persen menjadi 7 persen. Sementara PPh untuk pelaku UMKM juga turun dari satu persen menjadi 0,5 persen.

Sebelumya Ketua Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyatakan, Kadin tidak dilibatkan dalam penyusunan relaksasi DNI yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. "Tidak seperti paket kebijakan ekonomi lainnya. Kadin tidak dilibatkan dalam penetapan DNI," kata Rosan saat berpidato pada pembukaan Rapimnas Kadin di Solo, Jawa Tengah, Selasa (27/11).

Sementara Ketua Badan Otonom Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Ajib Hamdani menolak relaksasi DNI. Berkaca dari pengalaman 2016, pemerintah seharusnya tidak merelaksasi DNI tetapi harus merelaksasi investasi. Ajib mengatakan, kajian paket kebijakan ekonomi XVI yang mengatur Devisa Hasil Ekspor (DHE), perluasan tax holiday dan relaksasi DNI sebenarnya memiliki semangat yang positif untuk menarik investasi. Namun khusus DNI, cukup menimbulkan keresahan karena tidak memiliki alur yang jelas.



Sumber: Investor Daily