Menkeu: Aturan Pajak e-Commerce Tak Perlu Ditakuti

Menkeu: Aturan Pajak e-Commerce Tak Perlu Ditakuti
Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat seminar dan dialog bertajuk "Penyiapan SDM Indonesia menghadapi Revolusi Industri ke-4" di Jakarta, Senin (14/1/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Uthan A Rachim / Uthan A Rachim )
Herman / YUD Senin, 14 Januari 2019 | 18:46 WIB

Jakarta - Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-Commerce). Aturan ini efektif berlaku mulai 1 April 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah sebetulnya tidak membebankan jenis pajak baru bagi aktivitas perdagangan e-Commerce melalui regulasi yang baru diterbitkan tersebut, melainkan hanya mempertegas tata laksananya saja. Sehingga para pelaku e-Commerce tidak perlu takut dengan aturan pajak ini.

"Kami tidak melakukan perpajakan baru, yang sekarang ini mungkin sedang diributkan. Yang kami atur adalah tata laksananya. Namun ini juga sesuatu yang masih sangat sensitif di Indonesia. Karena kalau orang dengar pajak, kepalanya langsung korslet, sudah tidak bisa mikir, tidak bisa diajak ngomong, pokoknya dia takut langsung khawatir saja. Padahal kita memungut pajak dengan tema sangat hati-hati," kata Sri Mulyani, di acara seminar yang digelar Perhimpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia (Himpuni), di Jakarta, Senin (14/1).

Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan dirinya tentu tidak akan sembarangan dalam menarik kewajiban perpajakan yang bisa menghambat iklim investasi di Indonesia.

"Saya tentu sebagai Menteri Keuangan selalu menjaga iklim investasi, sehingga ketakutan itu tidak perlu terjadi, sehingga kita bisa menata Indonesia menjadi jauh lebih baik tanpa merusak pondasinya," ujar Menkeu.

Indonesia sendiri dikatakan Sri Mulyani merupakan destinasi investasi yang menarik. Selain karena populasinya yang besar, middle class meningkat, juga keinginan masyarakatnya untuk terhubung dengan ekonomi digital yang sangat tinggi. Tidak mengherankan bila kemudian perusahaan raksasa global seperti Amazon ingin masuk ke Indonesia.

"Kami juga membuat peraturan agar e-Commerce memiliki comparative advantage di dalam perekonomian Indonesia dibandingkan negara lain. Ini sesuatu yang tidak mudah, karena sekarang ini isu mengenai perpajakan e-Commerce menjadi salah satu isu yang sedang dibahas secara internasional," kata Sri Mulyani.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2018, ruang lingkup pengaturan pemberlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-Commerce meliputi Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas transaksi di dalam Daerah Pabean, dan bea masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas impor barang.



Sumber: BeritaSatu.com