Tekanan Diperkirakan Reda, Ekonomi RI Harus Tetap Waspada

Tekanan Diperkirakan Reda, Ekonomi RI Harus Tetap Waspada
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan kepada media terkait hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia di kantor Bank Indonesia, Jakarta, Kamis 15 November 2018. Dalam keterangannya, Bank Indonesia pada 14-15 November 2018 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75%, dimana keputusan tersebut sebagai langkah lanjutan Bank Indonesia untuk memperkuat upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman. ( Foto: Antara / Muhammad Adimaja )
Nasori Ahmad / HA Rabu, 23 Januari 2019 | 04:21 WIB

TEKANAN DOMESTIK DAN GLOBAL MEREDA
Berkolaborasi Mencairkan 'Puncak Gunung Es' Perekonomian

Jakarta - Gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mungkin bisa disebut sebagai topik ekonomi paling seksi sepanjang 2018 hingga akhirnya beberapa kali muncul sebagai trending topic. Tak hanya pejabat dari otoritas terkait, ekonom, dan pegusaha, isu ini juga menjadi perbincangan khalayak luas mulai dari ibu-ibu penguasa dapur rumah tangga hingga beliau-beliau yang terhormat para penguasa kursi-kursi di Senayan. Dengan rentang pemahaman yang sangat lebar dan variatif, perbincangan pun terasa lebih gemuruh di media sosial (medsos).

Meski tak semata dialami rupiah, nilai tukar mata uang merah putih ini nyaris terus-menerus mengalami tekanan sepanjang 2018. Rupiah yang pada awal tahun masih berada di level Rp 13.542 per dolar AS berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI), pernah mencapai level nilai terendahnya yaitu Rp 15.253 per dolar AS pada 11 Oktober 2018. Ini berarti rupiah mengalami pelemahan hingga 12,6%. Kondisi ini berangsur membaik hingga akhirnya nilai tukar rupiah ditutup di level Rp 14.481 per dolar AS pada hari pamungkas 2018.

Tekanan terhadap rupiah dan sejumlah mata uang dunia ini dipicu oleh normalisasi kebijakan moneter di AS yang di antaranya ditandai dengan penaikan beberapa kali suku bunga acuan Federal Reserve, the Fed funds rate (FFR). Ini membuat sejumlah mata uang emerging market, termasuk rupiah, susut daya tariknya dibanding dolar AS. Alhasil, dolar AS pun ramai-ramai pulang kandang atau mengalami capital reversal. Isu ketegangan perang dagang antara AS dan Tiongkok turut menambah tekanan terhadap rupiah.

Dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah muncul akibat posisi defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang terus melebar. CAD yang sepanjang 2017 tercatat hanya US$ 17,31 miliar atau 1,7% dari produk domestik bruto (PDB), melonjak menjadi US$ 22,42 miliar atau 2,9% dari PDB hanya untuk periode Januari-September 2018. Bahkan, untuk periode triwulan III-2018 saja, posisi CAD tercatat sebesar US$ 8,8 miliar atau 3,37% dari PDB, lebih tinggi dibandingkan dengan defisit triwulan sebelumnya yang sebesar US$ 8 miliar atau 3,02% dari PDB.

Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, akankah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mereda pada akhir 2018 terus berlanjut secara persisten? Menjawab pertanyaan ini, sejumlah ekonom tak melulu memberikan jawaban yang seragam. Staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi tak memberikan jawaban hitam putih. Ia melihat, tekanan terhadap rupiah tak ubahnya seperti puncak gunung es dari keseluruhan fenomena perekonomian nasional.

Pelebaran posisi CAD yang selalu muncul sebagai salah satu 'aktor' kuat pemicu tiap kali rupiah melemah, kian menegaskan bahwa tekanan pada rupiah sebenarnya bukan semata permasalahan di moneter. Tekanan juga ikut diberikan oleh sektor manufaktur yang secara struktural masih menyimpan banyak 'PR' yang belum terselesaikan. Oleh karenanya, secara jangka panjang, upaya menstabilkan rupiah tak bisa semata hanya dengan menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate yang sepanjang 2018 telah naik hingga enam kali dengan total kenaikan 175 basis poin.

Menurut Fithra, sektor manufaktur yang kedodoran juga ikut membuat kinerja ekspor Indonesia loyo, yang tergambar pada neraca perdagangan yang kembali defisit belakangan ini dan ujung-ujungnya adalah CAD yang semakin melebar. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan mengalami defisit US$ 2,05 miliar pada November 2018 dengan kontribusi sektor minyak dan gas (migas) mencapai US$ 1,46 miliar atau 70% lebih.

Supply dan Demand
Kondisi neraca perdagangan yang defisit ini, lanjut Fithra, harus segera diatasi dengan memperbaiki sektor supply dan demand, terutama migas yang kontribusinya terhadap defisit neraca perdagangan beberapa bulan terakhir sangat signifikan. Untuk ini, pemerintah harus melakukan investasi guna membangun ketahanan energi. Dalam jangka panjang, diperlukan insentif terhadap pengembangan sektor energi terbarukan (renewable).

“Selain mengendalikan demand, kita harus memperbaiki produktivitas dari sisi supply dengan cara memperbaiki sisi industri,” ucap dia kepada Investor Daily, baru-baru ini.

Upaya lain yang harus dilakukan untuk memperbaiki neraca perdagangan adalah mempercepat kerja sama dengan negara-negara nontraditional. Apalagi, pada saat perekonomian negara besar seperti AS dan Tiongkok melambat, sejumlah negara nontradisional seperti di kawasan Afrika pertumbuhan ekonominya di atas 7%, sehingga bisa menjadi pasar potensial.

“Saya rasa ini bisa lebih efektif untuk meningkatkan surplus neraca pedagangan. Adanya perang dagang antara AS dan Tiongkok seharusnya membuat pemerintah bisa melihat peluang lain yang ada,” tandas Fithra.

Dengan kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai, upaya untuk memacu kinerja ekspor menjadi tantangan yang tidak mudah. Apalagi, saat ini komoditas ekspor Indonesia sulit berkompetisi dengan negara-negara sekelas karena masih didominasi oleh sumber daya alam.

“Kita nggak punya basis ekspor di industri manufaktur. Artinya, untuk mendorong ekspor, langkah jangka pendek tidak banyak. Yang harus dilakukan masih langkah jangka panjang,” tutur dia.

Kendati demikian, ia masih meyakini bahwa tekanan global pada 2018 akan mereda dibandingkan tahun lalu. Sebagai indikasinya, pertama, penaikan FFR yang hanya dua kali. Kemudian kedua, kondisi perang dagang AS dan Tiongkok tidak akan sekencang 2018, karena ada gencatan senjata yang dugaannya masing-masing pihak sudah merasakan dampak pada 2018, sehingga melunak pada 2019.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Anton Gunawan berpandangan, seiring dengan harga komoditas yang akan sedikit membaik, kondisi defisit CAD pada 2019 diprediksi sedikit melandai menjadi 2,57%, turun dari CAD 2018 yang diperkirakan berada di level 2,88% dari PDB.

"Tahun depan CAD lebih baik. Dari sisi harga komoditas akan sedikit lebih tinggi, ekspor akan ada daya dorong sedikit. Untuk impor, adanya upaya untuk menahan beberapa impor yang kurang produktif, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah," ucap Anton.

Untuk sektor moneter, suku bunga acuan BI pada 2019 diperkirakan akan naik dua kali lagi atau 50 basis poin menjadi 6,5% dari level saat ini 6%. Namun, semua ini kembali ke kebijakan The Fed dalam menaikkan FFR. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada di bawah Rp 15.000 per dolar dengan asumsi kenaikan FFR tidak lebih dari tiga kali.

“Ini membuat kami yakin depresiasi rupiah lebih kecil. Tapi masih ada potensi lebih kuat kalau benar ada slowdown ekonomi (AS) sehingga FFR tidak naik tiga kali dan harga minyak mentah mulai meningkat lagi,” ucap Anton.

Sementara itu, tekanan pada perekonomian domestik diperkirakan tidak akan setinggi tahun ini. Harga komoditas yang stabil diperkirakan bakal meningkatkan daya dorong ekspor. Sementara dari sisi impor, pemerintah terus melakukan sejumlah langkah untuk mengendalikan impor. Perubahan sentimen di pasar juga membuat Indonesia mendapat tambahan dana dari capital inflow, sehingga balance of payment Indonesia akan lebih baik dan cadangan devisa meningkat.

APBN Sehat dan Kredibel
Tentu saja, pemerintah dan otoritas pun tidak tinggal diam terhadap segala persoalan yang ada itu, terutama masalah CAD. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah akan terus memperbaiki sisi neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan yang berasal dari capital outflow. Untuk menghindari terjadi capital outflow, langkah yang dilakukan pemerintah adalah menjaga stabilitas prospek dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap baik sehingga Indonesia terus menarik bagi pemilik modal.

Untuk itu, Menkeu mengaku terus berusaha untuk menjaga APBN tetap sehat dan kredibel. Upaya ini mulai menampakkan hasil pada APBN 2018. Dalam catatan Refleksi Akhir Tahun yang diunggah di akun media sosialnya, Sri Mulyani mengungkapkan, penerimaan negara 2018 baik pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tumbuh tinggi dan sehat. Belanja negara juga terealisasi dengan baik, baik di pusat maupun daerah.

Pembiayaan juga mengalami kontraksi, dengan defisit APBN sebesar 1,72% dari PDB, jauh lebih rendah dari target APBN 2018 yang sebesar 2,19%. Ini merupakan defisit terkecil sejak 2012. Sedangkan keseimbangan primer sebesar Rp 4,1 triliun dan merupakan surplus keseimbangan primer pertama sejak 2011.

“Namun kita tetap memiliki tantangan untuk memperkuat ekspor saat situasi perekonomian dunia sedang mengalami ketidakpastian bahkan proyeksi ekonomi akan direvisi ke bawah,” ucap Sri Mulyani pada kesempatan terpisah. Oleh Karena itu, untuk memperbaiki neraca perdagangan, tambah dia, pemerintah juga terus berupaya mengendalikan impor dengan menerapkan kebijakan biodiesel 20% (B20), menaikan tarif pajak 1.147 barang konsumsi, dan meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Terkait CAD, Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku, bersama pemerintah pihaknya terus berupaya langsung masuk ke inti masalah dengan memperbaiki struktur perekonomian.

“Kami terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah antara lain melalui Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat-Daerah (Rakorpusda) secara triwulanan yang difokuskan pada perbaikan defisit transaksi berjalan melalui pengembangan industri manufaktur berorientasi ekspor, pariwisata, pembiayaan investasi khususnya infrastruktur, dan pengembangan ekonomi-keuangan digital,” tandas dia.

Dengan upaya kolaboratif itu, kata Perry, 'puncak gunung es' CAD 2019 diharapkan akan mencair turun menjadi sekitar 2,5% dari PDB. Sedangkan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir berkeyakinan, dengan segala upaya yang telah dilakukan pemerintah, neraca perdagangan 2018 yang hampir dipastikan masih mengalami defisit, tahun depan akan pulih dan kembali surplus. Semoga.

Catatan: Artikel ini sudah terbit di harian Investor Daily edisi 2 Januari 2019 dengan judul "Berkolaborasi Mencairkan 'Puncak Gunung Es' Perekonomian"

 



Sumber: Investor Daily