Membangun Infrastruktur Tanpa Mangkrak

Membangun Infrastruktur Tanpa Mangkrak
Presiden Joko Widodo, beserta pejabat terkait meresmikan pengoperasian Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 1 (Ciawi-Cigombong) di Gerbang Tol Cigombong, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 1 Desember 2018. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao / SP/Joanito De Saojoao )
Tri Murti / HA Rabu, 23 Januari 2019 | 05:19 WIB

Jakarta - Setelah berhasil mengatasi berbagai kendala, pemerintah akhirnya dapat menyambung Tol Trans-Jawa dari Merak (Banten) hingga Grati di Pasuruan (Jawa Timur) sepanjang 933 km di pengujung tahun lalu. Sejumlah proyek strategis nasional juga telah resmi dioperasikan, di antaranya KA Bandara Soekarno-Hatta, Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan, dan Bandara Kertajati. Kini, di tahun terakhir periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur dipastikan akan terus digenjot agar penyelesaian proyek tercapai sesuai target.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pun menjamin semua proyek pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan tidak akan ada yang mangkrak, atau dengan kata lain tak ada proyek yang tertinggal saat masa Kabinet Kerja berakhir.

Tahun ini, Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 110 triliun yang siap digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, bendungan, irigasi dan pengentasan banjir, perumahan, serta pengembangan infrastruktur wilayah. "Tahun 2019, kami harus memastikan semua proyek berjalan, tidak boleh ada yang ditinggalkan," kata Basuki di Jakarta, belum lama ini.

Langkah pemerintah yang tidak kendur membangun infrastruktur sangatlah wajar mengingat kondisi infrastruktur di Tanah Air sudah jauh tertinggal dari negara-negara lain. Padahal, kata Menteri PUPR, selain dapat menaikkan daya saing, pembangunan infrastruktur juga sudah menyumbang 0,82% pertumbuhan ekonomi nasional.

Mengingat hal itu, upaya mengejar ketertinggalan terus dilakukan. Pemerintah pun tidak bisa lagi menggunakan cara biasa, melainkan harus membuat terobosan luar biasa agar pembangunan bisa semakin masif. "Jadi, pembangunan infrastruktur ini sebenarnya untuk mengejar ketertinggalan yang banyak sekali dari negara-negara lain. Tidak mudah, perlu cara rock and roll untuk melakukannya," kata Menteri Basuki.

Pada 2015-2019, Kementerian PUPR menargetkan mampu menyelesaikan pembangunan dan mengoperasikan jalan tol baru sepanjang 1.852 km, pembangunan jalan nasional baru sepanjang 2.650 km dan 500 km jalan akses menuju 24 pelabuhan utama, serta 60 pelabuhan penyeberangan dan jalan pendukung pengembangan 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kementerian PUPR juga akan berfokus pada pembangunan 48 bendungan tahun ini.

Dari sejumlah proyek tersebut, Kementerian PUPR di antaranya siap melanjutkan proyek Tol Trans-Jawa hingga Banyuwangi. Pada periode 2015-2018 tercatat dari 1.150 km Tol Trans-Jawa yang menghubungkan Merak-Banyuwangi, sepanjang 616 km sudah tuntas. Hal itu menyusul diresmikannya tujuh ruas tol Trans-Jawa oleh Presiden Joko Widodo, bulan lalu.

Dengan diresmikannya tujuh ruas tol tersebut, tol Trans-Jawa dari Merak hingga Grati di Pasuruan sepanjang 933 km bisa tersambung. Adapun ruas tol dari Pasuruan hingga Banyuwangi sepanjang 217 km ditargetkan beroperasi pada 2021. Progres tersebut melengkapi ruas-ruas jalan tol Trans-Jawa yang sudah beroperasi pada masa sebelumnya, yakni pada kurun 1978-2004 sepanjang 242 km serta pada kurun 2005-2014 sepanjang 75 km.

Selain meneruskan pembangunan tol di Pulau Jawa, Kementerian PUPR pun membidik pengoperasian 714,25 km jalan tol dengan nilai investasi total Rp 123,96 triliun di luar Pulau Jawa tahun ini. Jalan tol itu berada di Pulau Sumatera yang masuk dalam jaringan Tol Trans-Sumatera sepanjang 575 km, Tol Balikpapan-Samarinda di Pulau Kalimantan sepanjang 99,35 km, dan Tol Manado-Bitung di Pulau Sulawesi sepanjang 39,90 km.

“Tentu yang di luar Jawa harus diselesaikan setelah Trans-Jawa tersambung. Kami tidak ingin pembangunan tol ada di Pulau Jawa saja, tetapi juga di luar Jawa,” ungkap Direktur Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto.

Upaya-upaya membangun konektivitas ini ditujukan untuk menurunkan waktu tempuh di jalur logistik utama dari 2,7 jam per 100 km pada 2014 menjadi 2,2 jam per 100 km pada 2019. Selain itu, biaya logistik bakal diturunkan dari 24% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 20%, serta menggerakkan potensi ekonomi wilayah, terutama di luar Pulau Jawa yang selama ini terpendam.

Berdasarkan data World Economic Forum (WEF) 2018, keseluruhan pembangunan tersebut secara agregat telah memperbaiki daya saing infrastruktur Indonesia sebanyak 20 peringkat dari urutan ke-72 pada 2014-2015 menjadi urutan ke-52 pada 2017-2018 serta daya saing global di peringkat ke-36 untuk 2017-2018.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono pun menambahkan, Tol Trans-Jawa sudah memberikan pengaruh positif pada sektor ekonomi masyarakat. Menurut dia, jalan tol yang dibuat Kementerian PUPR itu didasari pada kebutuhan terhadap kelancaran logistik dan permintaan volume kendaraan yang terus meningkat.

Ditinjau dari sisi transportasi, Jalan Tol Trans-Jawa terbukti memperlancar arus, meningkatkan perpindahan arus, serta meningkatkan perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa. Lalu, dari segi pengembangan wilayah, kata Hadi, jalan tol ini berhasil mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi baru baik berupa pusat-pusat kegiatan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga bermunculannya kawasan industri di sepanjang jalur Trans-Jawa.

Adanya akses jalan bebas hambatan dan bermunculannya kawasan industri dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas arus barang dan manusia, sehingga akan berdampak pada penurunan ongkos transportasi. “Transportation cost-nya kita tekan sehingga harga barang akan lebih murah,” ungkap Hadi.

Sektor Perhubungan
Pada bagian lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga memproyeksikan sejumlah proyek strategis nasional di sektor transportasi dioperasikan tahun ini. Proyek tersebut di antaranya Mass Rapid Transit (MRT) fase 1 Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI), Bandara Kulonprogo (Yogyakarta), LRT Jabodebek, dan Pelabuhan Patimban (Subang, Jawa Barat).

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menargetkan pengoperasian MRT fase 1 terlaksana Maret 2019. Sampai akhir Desember 2018, progres pengerjaan konstruksi MRT fase 1 sudah mencapai 98%.

"Pemerintah membangun MRT yang nantinya terintegrasi dengan moda transportasi massal lainnya, seperti KRL (kereta rel listrik), bus Trans Jakarta, dan sebagainya. Dengan demikian, itu diharapkan lebih menarik minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum," kata Budi.

Tahun ini, sejumlah proyek besar di lingkup perhubungan juga dibangun, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kereta Api Semi Cepat Jakarta-Surabaya, Bandara Bali Utara, dan sebagainya. Saat ini, sejumlah BUMN di lingkup Kemenhub, seperti PT Angkasa Pura I-II dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV tengah mengerjakan proyek-proyek besar, seperti pembangunan Bandara Kulonprogo, pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, serta pembangunan Pelabuhan Kijing, Makassar New Port, dan Kuala Tanjung.

Kemudian, Ditjen Perkeretaapian Kemenhub membidik penyelesaian 300 km jalur KA baru dan reaktivasi sehingga total panjang jalur rel KA di Tanah Air akan mencapai 6.469 km pada akhir 2019. Tercatat akhir tahun lalu, total panjang jalur rel mencapai 6.169 km, terdiri atas jalur rel existing 5.434 km ditambah jalur KA yang dibangun dan diaktifkan kembali pada kurun 2015-2018 sepanjang 735 km.

"Kami memang fokus meningkatkan konektivitas dan melakukan pembangunan jalur KA. Tahun ini lebih dari 90% anggaran Ditjen Perkeretaapian dialokasikan untuk pembangunan jalur dan pembangunan perkeretaapian," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri.

Kemenhub juga membuat konsep kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) bagi proyek-proyek yang sudah memiliki nilai komersial untuk mengoptimalkan penggunaan APBN guna pembangunan dan pengoperasian infrastruktur di daerah lainnya.

Terdapat lima proyek yang menjadi percontohan dengan potensi penghematan anggaran hingga Rp 6,2 triliun. Proyek percontohan tersebut adalah pengembangan Bandara Komodo (Labuan Bajo), KA Makassar-Parepare, Pelabuhan Baubau (Sulawesi Tenggara), Pelabuhan Anggrek (Gorontalo), Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad (Tangerang), Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan, dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi.

Catatan: Artikel ini sudah terbit di harian Investor Daily edisi 8 Januari 2019 dengan judul "Membangun Infrastruktur Model Rock ‘n’ Roll".



Sumber: Investor Daily