PI Targetkan Pembangunan 40.000 Rumah di 2019

PI Targetkan Pembangunan 40.000 Rumah di 2019
Dewan Pimpinan Pusat Pengembang Indonesia (DPP PI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Selasa (29/1). ( Foto: Beritasatu Photo / Feriawan Hidayat )
Feriawan Hidayat / FER Selasa, 29 Januari 2019 | 15:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pengembang Indonesia (DPP PI), Barkah Hidayat mengatakan, pihaknya menargetkan pembangunan 40.000 unit rumah subsidi di tahun 2019.

"Tahun ini rencananya DPP PI menargetkan pembangunan sebanyak 40.000 unit rumah subsidi yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia," kata Barkah Hidayat saat ditemui Beritasatu.com, di sela acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP PI, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Selasa (29/1).

Menurutnya, pencapaian pembangunan rumah subsidi yang dikembangkan oleh PI hingga awal Desember 2018 lalu, sudah terealisasi sebanyak 49.000 unit.

"PI sebagai asosiasi pengembang baru berusia 1,5 tahun, namun telah mampu menghasilkan rumah sebanyak itu. Tentunya, hal tersebut merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa,” tegasnya.

Barkah menambahkan, kelahiran PI merupakan gagasan para pengembang untuk memperkuat komitmen bersama dalam penyediaan perumahaan, permukiman dan properti lainnya, khususnya rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saat ini PI telah memiliki 18 DPD dengan keanggotaan yang tercatat sebanyak 463 anggota. Tahun ini, kami menargetkan ada 6 DPD lagi yang akan dilantik. Sedangkan secara total, tahun ini kami menargetkan bisa mencapai 26 DPD,”tandasnya.

Lebih lanjut, Barkah mengatakan, pihaknya juga mendukung langkah pemerintah untuk menaikkan harga rumah rata-rata 5 hingga 6 persen dari patokan harga saat ini yang ditetapkan.

"Dengan begitu, pengembang akan lebih terpacu membangun proyeknya dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat,” jelasnya.

Barkah menambahkan, pihaknya saat ini tengah menjajaki kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam hal pemanfaatkan dana mengendap yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 150 triliun.

"Kami berniat mengajukan 30 persen dari nilai tersebut, yang diharapkan dapat disalurkan kembali untuk mendukung pembiayaan perumahan," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com