ESDM Hapus Wilayah Tambang Emas Silo

ESDM Hapus Wilayah Tambang Emas Silo
Ilustrasi tambang emas di Halmahera Utara, Maluku ( Foto: istimewa )
Rangga Prakoso / MPA Selasa, 12 Februari 2019 | 17:07 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghapus wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) eksplorasi blok Silo di Jember, Jawa Timur. Pencabutan wilayah tersebut seiring dengan adanya penolakan masyarakat Jember terkait kegiatan pertambangan di daerah tersebut. Bahkan Pemerintah Kabupaten Jember pun menyampaikan aspirasi tersebut langsung kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan wilayah tambang Silo sudah ditetapkan sebagai WIUP sejak 2018 kemarin. Setelah penetapan itu maka pemerintah provinsi bisa melakukan lelang. "Bupati tidak setuju maka kami cabut enggak jadi WIUP walaupun sudah ditetapkan sebelumnya," kata Bambang, di Jakarta, Selasa (12/2).

Silo merupakan daerah yang memiliki kandungan emas. Tercatat luas wilayah yang bakal jadi konsesi tambang mencapai 4.023 hektar. Bambang menerangkan wilayah tersebut kini diserahkan kepada pemda peruntukkannya. Dia hanya menegaskan tidak ada lagi izin kegiatan tambang untuk daerah Silo tersebut. "Terserah pemda mau jadi apa. Perkebunan atau apa. Yang jelas tidak lagi dilelang untuk pertambangan," ujarnya.

Berdasarkan catatan Beritasatu.com, Silo termasuk dalam 10 WIUP yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Setelah penetapan itu maka pemerintah provinsi diberikan wewenang untuk melakukan lelang WIUP. Penetapan WIUP itu atas rekomendasi dari pemerintah provinsi.

Proses pencabutan WIUP ini sudah bergulir sejak tahun lalu. Masyarakat Jember tidak menginginkan kegiatan pertambangan berada di wilayahnya. Aspirasi ini kemudian disampaikan ke tingkat pemerintah provinsi yang kemudian menjadi rekomendasi pencabutan WIUP ke Kementerian ESDM. Bahkan penolakan aktivitas tambang itu masuk dalam sidang non litigasi di Kementerian Hukum dan HAM. Sidang ini guna menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan yang kemudian menghasilkan rekomendasi.



CLOSE