KPK Berkomitmen Kawal Roadmap Implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.662 (-0.19)   |   COMPOSITE 6338.51 (20.69)   |   DBX 1329.17 (13.03)   |   I-GRADE 184.48 (-0.19)   |   IDX30 515.715 (0.41)   |   IDX80 138.838 (-0.03)   |   IDXBUMN20 409.612 (-1.08)   |   IDXESGL 142.422 (-0.38)   |   IDXG30 145.816 (-0.74)   |   IDXHIDIV20 454.583 (0.64)   |   IDXQ30 147.765 (0.09)   |   IDXSMC-COM 298.595 (-0.51)   |   IDXSMC-LIQ 365.651 (-2.93)   |   IDXV30 136.758 (-0.11)   |   INFOBANK15 1078.32 (-6.36)   |   Investor33 444.53 (0.07)   |   ISSI 183.756 (1.09)   |   JII 631.17 (2.63)   |   JII70 223.177 (0.26)   |   KOMPAS100 1240.03 (1.04)   |   LQ45 967.718 (-0.06)   |   MBX 1724.61 (3.72)   |   MNC36 328.799 (0.24)   |   PEFINDO25 328.487 (-1.79)   |   SMInfra18 313.342 (1.77)   |   SRI-KEHATI 378.358 (-0.22)   |  

KPK Berkomitmen Kawal Roadmap Implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Rabu, 13 Februari 2019 | 16:03 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) sepakat menandatangani nota kesepahaman bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/2).

Nota kesepahaman ini merupakan komitmen penuh BPJSTK untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi serta gratifikasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. “BPJSTK dan KPK nantinya akan berkoordinasi sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya yang diatur sesuai dengan ketentuan perundangan,” kata Direktur Utama BPJSTK, Agus Susanto, sesaat seusai acara tersebut kepada pers.

Menurut Agus Susanto, ruang lingkup kerja sama ini meliputi pertukaran data dan informasi, pencegahan tindak pidana korupsi, pelatihan, sosialisasi berkesinambungan, hingga pelaksanaan kajian dan penelitian.

Agus Susanto menyampaikan, nota kesepahaman ini merupakan implementasi dari rencana besar BPJSTK untuk menegakkan integritas institusi, dengan mempersiapkan seluruh aspek baik infrastruktur maupun sumber daya manusianya. “Kami sangat serius menegakkan integritas institusi untuk menjaga amanah yang dipercayakan negara dan masyarakat pekerja kepada kami,” kata Agus Susanto.

Untuk itu, kata Agus Susanto, pihaknya bersama-sama dengan KPK akan mengawal pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJSTK dan juga mengawal implementasi sistem jaminan sosial di level nasional sesuai dengan amanah UU.

Agus Susanto menambahkan, sebelumnya BPJSTK telah mendapatkan apresiasi dari KPK selama dua tahun berturut-turut terkait pengelolaan gratifikasi.

“Jaminan sosial ketenagakerjaan ini merupakan kebutuhan masyarakat pekerja, dan terdapat dana pekerja dalam jumlah besar yang harus dikelola sepenuhnya untuk kepentingan pekerja, sehingga tentunya KPK berkepentingan mengawal pelaksanaannya,” kata Agus Susanto.

Sementara itu, Ketua KPK, Agus Rahardjo menyampaikan, KPK akan mengkaji secara menyeluruh implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan, untuk memastikan kepatuhan pada UU terkait jaminan sosial nasional.

"KPK akan memastikan apakah pemerintah telah menyiapkan roadmap terkait bergabungnya program Taspen dan Asabri dalam skema jaminan sosial yang dikelola BPJSTK. KPK akan memanggil Taspen dan Asabri untuk melihat kondisi di lapangan saat ini terkait implementasi jaminan sosial apakah masih sesuai dengan UU", tegas Agus Rahardjo.

Menurut Agus Rahardjo, fokus KPK adalah manfaat yang diterima oleh masyarakat pekerja. Untuk itu, hasil kajian yang dilakukan akan disampaikan kepada pemerintah untuk menata sistem jaminan sosial nasional.

Agus Susanto menjelaskan, melalui kerja sama ini nantinya BPJSTK juga akan melaksanakan kegiatan bersama seperti pendidikan, pelatihan, kajian dan penelitian dengan semangat pencegahan tindak pidana korupsi dan gratifikasi di BPJSTK.

“Kami harap KPK mengawal aktivitas operasional BPJSTK, agar semua proses pengelolaan dana kepesertaan di BPJSTK dapat berjalan dengan baik, tanpa ada penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Agus Susanto.

Agus Susanto menambahkan, KPK juga dapat memastikan pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia sesuai dengan UU, seperti memenuhi prinsip nirlaba, dimana semua dana dioptimalkan utk kepentingan peserta, bukan untuk mencari keuntungan, atau kepentingan pihak tertentu.

“Selain itu juga mengawal harmonisasi regulasi turunan jangan sampai ada yang melenceng dari amanat UU,” pungkas Agus Susanto.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemenkop dan UKM Prioritas Penanggulangan Bencana bagi KUMKM

Kemkop dan UKM prioritas bantu pelaku usaha KUMKM yang terkena bencana.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Ini Hambatan yang Dihadapi Fintech Syariah

Fintech Syariah terhambat salah satu syarat memiliki dewan pengawas.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Kemhub Hitung Kembali Komponen Biaya Maskapai

Harga tiket pesawat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurs rupiah, avtur, dll.

EKONOMI | 13 Februari 2019

1.500 Hektare Lahan Didaftarkan Asuransi via Aplikasi SIAP

SIAP menjadi salah satu jawaban keluhan dinas pertanian di seluruh Indonesia.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Sesi I, IHSG Menguat 0,2% ke 6.438,3

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,2 persen (11,98 poin) ke kisaran 6.438,3.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Siang Ini, Rupiah Menguat 49 Poin ke Rp 14.018

Rupiah berada di level Rp 14.018,5 per dolar AS atau terapresiasi 49 poin (0,35 persen).

EKONOMI | 13 Februari 2019

Holding BUMN Tambang Didorong Akuisisi Sebagian Saham Vale

Tahun ini pemegang saham Vale Indonesia berniat melakukan divestasi 20 persen saham.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Rupiah Menguat 42 Poin ke Rp 14.025

Rupiah berada di level Rp 14.025,5 per dolar AS atau terapresiasi 42 poin (0,3 persen).

EKONOMI | 13 Februari 2019

IHSG Dibuka Menguat Seiring dengan Pergerakan Bursa Asia

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,33 persen (22,2 poin) ke kisaran 6.448,54.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Bumi Resources Rencanakan Kawasan Industri US$ 2,5 M

Kawasan industri tersebut untuk gasifikasi batubara yang akan mengurangi beban biaya bahan bakar.

EKONOMI | 13 Februari 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS