Menkominfo Sebut Layanan Fintech P2P Lending Salah Sasaran

Menkominfo Sebut Layanan Fintech P2P Lending Salah Sasaran
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, saat pemaparan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), selama 4 tahun kepemimpinan Pemerintahan Jokowi-JK di Gedung Kemkominfo, Jakarta, Kamis, (25/10). (Foto: Beritasatu Photo / Emanuel Kure)
Herman / YUD Rabu, 13 Februari 2019 | 18:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara mengkritisi model bisnis yang selama ini dijalankan perusahaan financial technology (fintech), terutama penyedia layanan peer-to-peer lending (P2P). Pasalnya layanan tersebut belum secara optimal membantu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia yang ditargetkan mencapai 75% pada 2019.

"Fintech ini kan harusnya menjadi alat untuk meningkatkan inklusi keuangan, menyasar yang unbanked, ke masyarakat yang tidak punya akses terhadap layanan perbankan," kata Rudiantara, di acara seminar nasional Fintech Syariah yang dihadiri Beritasatu.com, di Jakarta, Rabu (13/2).

Menurut Rudiantara, yang terjadi saat ini adalah fintech P2P lending justru menyasar existing market atau masyarakat yang sudah memiliki akses terhadap layanan perbankan.

"Fintech harusnya menyasar ke masyarakat yang belum terjamah layanan keuangan. Tetapi yang disasar malah existing market dan existing produk, di mana syarat (mendapatkan pinjaman) salah satunya adalah harus punya rekening bank. Padahal kalau sudah punya rekening, berarti kan dia bukan unbanked, lagi karena sudah punya akses ke perbankan," kata menteri yang akrab disapa Chief RA tersebut.

Karenanya, Rudiantara berharap agar fintech juga menyasar masyarakat di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar yang belum tersentuh layanan perbankan. Dari sisi infrastruktur internet, Rudiantara mengatakan pemerintah juga telah menyediakan akses pitalebar (broadband) di Indonesia melalui proyek Pala Ring, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses layanan fintech melalui smartphone mereka.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun satelit sendiri dengan teknologi internet berkecepatan tinggi yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2022. Sambil menunggu satelit tersebut beroperasi, Pemerintah akan menyewa satelit lain yang juga memiliki teknologi serupa.

Sebagai informasi, dari data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan 1 Februari 2019, total jumlah penyelenggara fintech P2P lending terdaftar dan berizin adalah sebanyak 99 perusahaan.



Sumber: BeritaSatu.com