BPKN: Penyelesaian Aduan Konsumen Terkendala Aturan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

BPKN: Penyelesaian Aduan Konsumen Terkendala Aturan

Rabu, 20 Maret 2019 | 08:17 WIB
Oleh : Adi Marsiela / LES

Bandung, Beritasatu.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menerima ratusan pengaduan setiap tahun, sejak 2017 lalu. Hal ini memperlihatkan, tingginya kesadaran dan harapan konsumen akan perlindungan atas haknya dalam transaksi barang dan jasa. Namun dari 426 pengaduan di tahun 2018, BPKN baru bisa menuntaskan sekitar 30 persennya saja.

Menurut Komisioner sekaligus Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN, Arief Safari, masih banyaknya pengaduan yang belum tuntas terkait keterbatasan peraturan yang ada. “Sehingga tidak bisa langsung menyelesaikan masalah,” ujar Arief Safari di acara peringatan Hari Konsumen Nasional yang berlangsung di depan Gedung Sate, Bandung, Selasa (19/3/2019).

Pengaduan paling banyak, ungkap Arief Safari terkait sektor perumahan. Mulai dari keluhan konsumen terkait status tanah tidak jelas, klausul baku jual beli yang mengalihkan tanggung jawab, ketidakjelasan adanya sertifikat, dokumen yang jadi jaminan kredit, sampai pemahaman konsumen atas perjanjian yang tidak memadai, serta cara pembayaran dengan kredit kepemilikan rumah.

Kendala terkait ketiadaan aturan seperti ini banyak terjadi dalam kasus-kasus lainnya. Arief Safari memprediksi, tren pengaduan itu, selain sektor perumahan, ke depannya akan didominasi sektor e-commerce. BPKN mencatat sejak Oktober 2017-Desember 2018, ada 549 pengaduan konsumen. Dari data itu, 57 persen pengaduan terkait sektor perumahan, 6,5 persen terkait sektor telekomunikasi, dan 5,6 persen terkait sektor e-commerce.

Laporan awal tahun hingga Februari 2019 sudah ada 70 pengaduan. Sekitar 45 persen di antaranya terkait sektor perumahan. “Prediksi kami di tahun 2019 ini mulai naik sektor e-commerce. Kalau tidak ditangani multi sektor bisa meledak (pengaduannya),” imbuh Arief Safari memprediksi.

Hal ini seiring makin maraknya konsumen yang menggunakan platform online untuk memenuhi kebutuhannya. Mulai dari sektor transportasi hingga kebutuhan makan. Berbagai pengaduan yang sudah masuk, antara lain, konsumen sudah memesan barang lewat internet namun tidak sampai, barang yang dipesan sudah diterima namun tidak sesuai spesifikasi, hingga pembatalan pembelian barang namun pengembalian uang tidak kunjung terealisasi.

“Kalau beli (makan) lewat platform online terus keracunan, jadi tanggungjawab siapa? Kalau makanan itu kaitan sama BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), soal transportasi online itu tanggungjawab Kementerian Perhubungan. Sementara transaksinya itu jadi kewenangan Kementerian Perdagangan. Makanya harus ada platform kuat yang bisa menaungi (tanggung jawab) lintas sektor ini. Undang-Undang ITE belum masuk soal ini,” kata Arief Safari sembari menambahkan perdagangan dengan sistem elektronik belum mengatur rinci tentang tempat dan waktu kejadian pelanggaran pidananya.

Perlindungan terhadap konsumen ini jadi penting. Selama lima tahun terakhir, konsumsi masyarakat berkontribusi rata-rata 55,94 persen terhadap pendapatan domestik bruto. Makanya dalam Peringatan Hari Konsumen Nasional, Kementerian Perdagangan, BPKN, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar pameran yang menampilkan 60 stan pelayanan pengaduan konsumen dan 30 stan produk unggulan usaha kecil, mikro, dan menengah Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Bandung mulai 19-20 Maret 2019. Pameran ini mengangkat tema edukasi perlindungan konsumen.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berharap, kegiatan ini dapat mengedukasi publik terkait hak-haknya. “Konsumen diedukasi soal hak-haknya, sekaligus kita dorong produsen bertanggung jawab. Karena kalau mau usaha dengan baik, penuhi janji dan komitmennya, kalau tidak pada satu titik akan ditinggalkan,” terang Enggartiasto Lukita sembari menambahkan, konsumen di Indonesia secara umum sudah paham soal haknya tapi belum tahu mekanisme pengaduan apabila haknya dilanggar.

Arief Safari memaparkan, pengaduan yang masuk ke BKPN mayoritas didominasi pelapor berusia 35-50 tahun. Umumnya mereka adalah tenaga produktif yang sudah mampu menghasilkan uang sendiri. “Pelapor yang muda-muda itu masih kurang. Makanya kita juga kemarin edukasi ke 1.600 mahasiwa di 11 kampus di Bandung. Mereka influencer di keluarga, harapannya informasi yang mereka pahami bisa disampaikan ke keluarganya,” kata Arief Safari.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gapki-DMSI Dukung Pemerintah Gugat UE ke WTO

UE dianggap tidak memperdulikan kondisi di Indonesia bahwa sawit memiliki tiga peran yang sangat penting.

EKONOMI | 20 Maret 2019

OVO Perluas Layanan dengan Tiga Kemitraan Strategis

OVO terus menghadirkan inovasi untuk menjawab kebutuhan pengguna dan merchant.

EKONOMI | 19 Maret 2019

Startup Industri Alas Kaki Dinilai Potensial

Kemperin mendorong generasi milenial berkecimpung di industri alas kaki.

EKONOMI | 19 Maret 2019

Kemperin Dorong Pemda Gunakan Produk Sneaker Lokal

Produk sneakers lokal dinilai memiliki potensi besar baik di pasar dalam negeri maupun ekspor.

EKONOMI | 19 Maret 2019

Pemerintah Seharusnya Tidak Impor Bawang Putih

Kenaikan harga bawang putih dipicu regulasi RIPH yang semakin memberatkan swasta.

EKONOMI | 19 Maret 2019

Menperin Tunjuk 12 Lembaga Sertifikasi Produk Pelumas

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menunjuk 12 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang bertugas menerbitkan SNI pelumas.

EKONOMI | 19 Maret 2019

Mendorong Kiprah JICT di Tengah Persaingan Global

JICT agresif mewujudkan Tanjung Priok sebagai pelabuhan hub di Asia Tenggara.

EKONOMI | 19 Maret 2019

Jonan Ingatkan Pemetaan Wilayah Rawan Bencana

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengingatkan para investor berkonsultasi terlebih dahulu kepada Badan Geologi menyangkut potensi rawan bencana.

EKONOMI | 19 Maret 2019

Fujitsu Kuasai Pasar Scanner Dokumen

Pasar scanner dokumen di Indonesia mencapai lebih dari 20.000 unit per tahun.

EKONOMI | 19 Maret 2019

Peningkatan IKK Dorong Daya Saing Indonesia

Naiknya IKK menunjukkan konsumen di Indonesia semakin mengerti hak mereka dalam membeli barang.

EKONOMI | 19 Maret 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS