Ini Dua Langkah Pemerintah Gugat UE ke WTO
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ini Dua Langkah Pemerintah Gugat UE ke WTO

Rabu, 20 Maret 2019 | 13:29 WIB
Oleh : L Gora Kunjana / AO

Pontianak, Beritasatu.com - Pemerintah tengah mempersiapkan dua langkah untuk menggugat Uni Eropa (UE) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyusul disetujuinya rancangan aturan Delegated Regulation oleh Komisi Uni Eropa pada 13 Maret 2019.

“Kita mempersiapkan dua cara atau langkah untuk melakukan gugatan ke WTO, yakni melalui panel dan dispute settlement body (DSB). Ini memerlukan proses enam bulan untuk diajukan ke WTO,” kata Deputi bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdalifah Mahmud, dalam pembukaan acara Borneo Forum ke-3 di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (20/3/2019).

Musdalifah menjelaskan, Indonesia memiliki senjata strategis untuk melakukan gugatan ke WTO dengan mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) mengingat kebijakan WTO selalu mengacu pada SDGs.

“Sawit menjadi alat untuk mencapai SDGs. Karena, yang utama adalah pengurangan kemiskinan. Tanpa sawit, bagaimana mengatasi kemiskinan yang ada di negara kita. Bagaimana membangun perekonomian rakyat di daerah-daerah terpencil,” katanya.

Dalam SDGs, jelas dia, ada 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan bumi, di antaranya pengentasan masyarakat miskin.

“SDGs itu sudah diratifikasi oleh 158 negara. Artinya, secara global sudah diterima. Tetapi, kenapa di antara 17 tujuan itu, UE menunjuk masalah lingkungan sebagai tolok ukur untuk menolak kelapa sawit sebagai pencampur biodiesel. Ini bisa menjadi pemicu, kalau kita tidak menolak berarti kita mengakui bahwa Indonesia melakukan praktik-praktik deforestasi,” ucapnya.

Menurut Musdalifah, ini yang perlu diluruskan bahwa sawit penyebab deforestasi. Padahal, sawit justru menghijaukan kembali lahan kosong yang kayu hutannya sudah diambil untuk pembangunan. “Kelapa sawit tumbuh di lahan terbuka. Untung ada kelapa sawit, sehingga hutan di Kalimantan itu hijau kembali dan menghasilkan oksigen,” ujarnya.

Dalam hal ini, UE mengabaikan kontribusi kelapa sawit yang lain, seperti meningkatkan produktivitas, efisiensi lahan, dan yang terutama memberikan kehidupan kepada jutaan rakyat Indonesia. “Tidak sampai di situ, kelapa sawit juga berkontribusi membangun akses infrastruktur jalan, sarana dan prasarana, tempat ibadah, hingga sekolah," ujar dia.

Mengenai efisiensi lahan dan produktivitas, Sekjen Dewan Masyarakat Sawit Indonesia (DMSI) Bambang Aria Wisena mengungkapkan, berdasarkan kajian International Union for Conservation of Nature (IUCN), sawit lebih hemat sembilan kali lipat dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lain dalam penggunaan lahan.

“Selain itu, kelapa sawit memiliki produktivitas 3,8 metrik ton (MT) per hektare per tahun. Sementara, rapeseed oil (minyak biji bunga mataharai) hanya 0,6 MT dan minyak kedelai 0,5 MT per hektare per tahun,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Musdalifah juga meminta seluruh pemangku kepentingan sawit untuk bersatu melawan perlakuan diskriminatif UE terhadap kelapa sawit Indonesia. “Kalau tidak bersatu, kita bisa tumbang. Karena, goyangannya sudah pada level dunia. Mereka (UE) sudah melihat kelapa sawit sebagai ancaman terhadap komoditas mereka, yakni soybean dan rapeseed. Kita harus melawan keputusan UE. Ini perjuangan yang tidak gampang. Karena itu kita harus bersatu,” kata dia.



Sumber: Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Edukasi Finansial, Prime Academy Gelar "Ngobrol Bareng Trader"

Dalam pasar finansial akan selalu ada risiko, tidak melulu bagaimana meraih profit.

EKONOMI | 20 Maret 2019

Sesi I, IHSG Naik 4 Poin ke 6.484

Sebanyak 187 saham naik, 172 saham melemah dan 160 saham stagnan.

EKONOMI | 20 Maret 2019

Fitch Tempatkan Lippo Karawaci pada Rating Watch Positive

Peningkatan peringkat oleh Fitch Ratings didapat setelah Moody's Investors Service dan S&P menaikkan prospek dan peringkat utang Lippo Karawaci.

EKONOMI | 20 Maret 2019

Harga Minyak Bervariasi Akibat Ekspektasi Kenaikan Stok AS

Brent untuk pengiriman Mei, naik US$ 0,07 menjadi US$ 67,61 per barel.

EKONOMI | 20 Maret 2019

Awal Perdagangan, IHSG Naik di Tengah Tekanan Bursa Asia

Pukul 09.10 WIB, IHSG naik 6 poin (0,09 persen) menjadi 6.486.

EKONOMI | 20 Maret 2019

Awal Sesi, Rupiah Menguat di Tengah Pelemahan Mata Uang Asia

Dolar Hong Kong melemah 0,0001 (0,00 persen) mencapai 7,8499 per dolar AS.

EKONOMI | 20 Maret 2019

Harga Emas Menguat Jelang Berakhirnya Pertemuan the Fed

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April, naik US$ 5,00 atau 0,38 persen, menjadi US$ 1.306,50 per ounce.

EKONOMI | 20 Maret 2019

Dow Jones dan S&P Melemah, Nasdaq Menguat

Para pelaku pasar akan memantau tentang prospek ekonomi The Fed.

EKONOMI | 20 Maret 2019

BPKN: Penyelesaian Aduan Konsumen Terkendala Aturan

BPKN menerima ratusan pengaduan setiap tahun, sejak 2017 lalu. Namun masih banyak pengaduan yang belum tuntas terkait keterbatasan peraturan yang ada.

EKONOMI | 20 Maret 2019

Gapki-DMSI Dukung Pemerintah Gugat UE ke WTO

UE dianggap tidak memperdulikan kondisi di Indonesia bahwa sawit memiliki tiga peran yang sangat penting.

EKONOMI | 20 Maret 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS