Pemerintah Minta Uni Eropa Tinjau Kembali Kebijakan Tolak CPO Indonesia
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Minta Uni Eropa Tinjau Kembali Kebijakan Tolak CPO Indonesia

Rabu, 20 Maret 2019 | 17:40 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah meminta Uni Eropa agar meninjau kembali kebijakan penolakan sawit Indonesia. Pasalnya apabila sawit ditolak pemerintah Indonesia tidak bisa membela rakyatnya.

"Tolong Uni Eropa melihat juga dari kaca mata kami, kalau Presiden tidak bela ini, lalu kami bela rakyat kami bagaimana ? Tadi Presiden kasih statement keras soal ini," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, di Kementerian Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019). Turut hadir sebagai pembicara dalam acara itu adalah Menteri Koordinator Bidang Perokonomian, Darmin Nasution.

Sementara Darmin Nasution mengatakan, pemerintah Indonesia akan kembali menyampaikan pendapatnya ke parlemen Uni Eropa (UE) terkait langkah diskriminatif UE terhadap komoditi sawit nasional. Pemerintah ingin komoditas sawit nasional mendapat perlakuan yang setara di pasar komoditas UE.

"Kita ingin membatalkan Union Delegated Act RED (Renewable Energy Directive) II, sebagai diskirkminasi minyak kelapa sawit dengan minyak lainnya. Indonesia akan membawa ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dalam langkah melawan, artinya kita tidak mau diperlakukan begini oleh negara Eropa," tegas Darmin Nasution.

Darmin Nasution menegaskan, pemerintah menolak apa yang sedang mau dilegalkan melalui delegated act. “Karena itu menurut kita adalah tindakan yang diskriminatif. Kalau mau diuji, ya mari kita uji," kata Darmin Nasution.

European Union's Delegation Act adalah rancangan peraturan yang telah disetujui oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 dan akan dibawa ke Parlemen UE. Rancangan aturan ini akan diserahkan ke parlemen untuk melalui tahap scrutunize document dalam kurun waktu maksimal dua bulan ke depan.

Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan kembali mengirimkan delegasi ke UE untuk bertemu dengan parlemen membicarakan hal ini. Poin yang akan disampaikan pada intinya untuk memberikan pemahaman yang nondiskriminatif terhadap sawit nasional.

"Karena ini tindakan diskriminatif, kita juga akan membawa ke WTO. Apakah langkah ini fair atau hanya protectionism yang sebenarnya dilindungi dengan berbagai macam tudingan dan tuduhan," kata Darmin Nasution.

Darmin Nasution mengatakan, pihaknya juga kerja sama dengan negara-negara ASEAN. Dalam pertemuan terakhir di ASEAN, Presiden Jokowi telah mengangkat isu ini dan disambut PM Malaysia Mahathir dan mendukung bahwa Asean sebagai lembaga atau asosiasi akan bekerja bersama mendukung negara-negara penghasil CPO yang diperlakukan tidak adil," tambahnya.

UE sendiri merupakan pasar ekspor terbesar kedua produk minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya. Tahun lalu, ekspor ke UE mencapai 4,7 juta ton atau 14,67% dari total ekspor sebesar 32,02 juta ton.

Darmin Nasution sendiri memandang langkah yang dilakukan UE dalam EU's Delegation Act adalah kompromi politis di internal UE yang bertujuan untuk mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel UE. Sementara hal ini merugikan sawit nasional, di satu sisi tindakan ini memberikan untung kepada minyak nabati maupun biofuel yang diproduksi UE.

"Pemerintah melihat langkah-langkah yang diambil UE melalui tahap komisi perlu ditanggapi. Karena selain substansinya penting, juga prosesnya tinggal menunggu waktu tidak lama akan dibahas di parlemen Eropa. Kalau sudah dibahas dan disetujui parlemen Eropa, maka satu Uni Eropa akan punya landasan hukum di Eropa untuk menjalankan langkah-langkah yang akan merugikan kelapa sawit. Bukan hanya Indonesia tapi juga negara lain," ujar Darmin.
Luhut Binsar Pandjaitan,

mengaku bingung dengan perilaku dari Uni Eropa, padahal pihaknya sudah sering berkomunikasi. "Kami sangat kompak, kami dua Menko tidak bisa paham bisa sebegini kencang padahal kami sudah kesana, kita nanti akan bawa ke WTO, tapi perlu kita ketahui kita nggak akan pernah goyang mengenai itu. Saya tegaskan, kami bukan negara pengemis kami great country Indonesia," ungkap Luhut.

Dengan kebijakan Union Delegated Act RED (Renewable Energy Directive) II, Uni Eropa menghentikan penggunaan produk kelapa sawit untuk kebutuhan sehari-hari. Kelapa sawit sendiri ditolak karena memiliki berdampak besar pada lingkungan.

Uni Eropa sendiri merupakan pasar ekspor terbesar kedua produk minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya. Tahun lalu, ekspor ke Uni Eropa mencapai 4,7 juta ton atau 14,67% dari total ekspor sebesar 32,02 juta ton.

Darmin Nasution menilai bahwa kelapa sawit komoditas andalan Indonesia yang juga dapat mengentaskan kemiskinan. Dia menegaskan bahwa tidak ada yang bisa mengganggu Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan.

"Yang namanya CPO ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian SDG termasuk pilar nomor satu pengentasan kemiskinan. Jadi kita tidak mau ini diganggu gugat apalagi dengan cara rumusan proteksionisme yang terselubung dengan penelitian-penelitian ilmiah," ungkap Darmin Nasution.

Darmin mencontohkan, dengan adanya perkebunan sawit maka terbuka lapangan kerja. Dengan adanya lapangan pekerjaan maka masyarakat dapat mendapatkan uang dan keluar dari garis kemiskinan.

"CPO kelapa sawit bagi Indonesia itu merupakan komoditi nomor satu. Bukan hanya devisa terbanyak tetapi juga mempekerjakan orang banyak sekali. Sawit menyerap tenaga kerja langsung 7,5 juta ditambah 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Apalagi kita liat small holders petani rakyat 2,6 juta hektar dan bisa pekerjakan 4,6 juta," tambah Darwin Nasution.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Peraga Expo Akan Gelar 4 Pameran Tekstil dan Produk Tekstil Sekaligus

Peraga Expo menargetkan peningkatan transaksi mencapai 150.000.000 dolar AS dengan pengunjung sebanyak 15.000 orang pengusaha dan professional.

EKONOMI | 20 Maret 2019

Konstruksi Satelit Satria Dimulai Akhir 2019

Kapasitas yang disediakan Satelit Satria mencapai 150 Gigabits per second (Gbps).

EKONOMI | 20 Maret 2019

Ditutup Menguat 45 Poin, Rupiah Terbaik di Asia

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.177-Rp 14.234 per dolar AS.

EKONOMI | 20 Maret 2019

Telin Ajak Pemain Global Garap Pasar Digital Indonesia

Ajang Batic 2019 diharapkan bisa mengkonversi potensi yang dimiliki Indonesia untuk go global.

EKONOMI | 20 Maret 2019

IHSG Ditutup Naik ke 6.482 di Tengah Tekanan Jual Bursa Asia

Sebanyak 213 saham menguat, 156 saham melemah, dan 159 saham stagnan.

EKONOMI | 20 Maret 2019

Setelah Dana Desa dan Kelurahan, Pemerintah Kaji Dana Kecamatan

Kemkeu akan duduk bersama dengan Kemdagri untuk memilih instrumen paling efektif dan tepat.

EKONOMI | 20 Maret 2019

Ekspansi Mitra 10 di Cirebon, CSAP Perkuat Segmen Ritel Modern

2019 Catur Sentosa berencana membuka lima toko Mitra10 type Superstore.

EKONOMI | 20 Maret 2019

BUMN Ajak Masyarakat Masuki Era Cashless Society dengan LinkAja

Di Indonesia, platform pembayaran dengan memanfaatkan smartphone banyak bermunculan seiring dengan berpijak pada ekosistem bisnis yang ada.

EKONOMI | 20 Maret 2019

Taspen Propeti Bangun Apartemen Aspena Residence di Tangerang

Taspen Properti, anak usaha PT Taspen (Persero) membangun apartemen Aspena Residance di Tangerang, tepatnya di jalan Halim Perdana Kusuma, Batu Ceper, Tangerang, Banten. Prosesi ground breaking dilaksanakan pada, Rabu 20 Maret 2019 oleh Dirut Taspen Iqbal Latanro

EKONOMI | 20 Maret 2019

BGR Posisikan Diri sebagai Digital Logistic Company

Perseroan memberikan apresiasi kepada 30 pelanggan setia.

EKONOMI | 20 Maret 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS