Kadin Usul Kemhub Bentuk Badan KPBU

Kadin Usul Kemhub Bentuk Badan KPBU
Erwin Aksa. ( Foto: Primus Dorimulu/ Beritasatu.com )
Thresa Sandra Desfika / MPA Rabu, 20 Maret 2019 | 17:43 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan Kementerian Perhubungan (Kemhub) membentuk badan khusus yang mengurus proyek-proyek kerja sama badan usaha (KPBU) di sektor perhubungan. Dengan demikian, proyek KPBU Kemhub diharapkan lebih cepat terealisasi.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur Erwin Aksa mengutarakan, minat badan usaha swasta untuk berinvestasi di proyek infrastruktur transportasi cukup tinggi. Namun, Kemhub baru mulai merintis proyek-proyek KPBU di sektor perhubungan. Karenanya, guna mempercepat realisasi proyek-proyek KPBU itu, Kadin mengusulkan adanya badan khusus KPBU yang dibentuk Kemhub.

“Kami berharap Kemhub memiliki suatu badan yang tersentralisasi sehingga mereka bisa fokus untuk menyiapkan dan melakukan pelaksanaan lelang proyek-proyek KPBU. Kalau di sektor kelistrikan ada PT PLN dan sudah berjalan. Sedangkan, di jalan tol sudah ada BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol),” ungkap Erwin dalam focus group discussion (FGD) Kadin Indonesia bertema Percepatan Pembangunan Transportasi dengan skema KPBU, di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Erwin menambahkan, saat ini proyek-proyek KPBU masih dipegang masing-masing direktorat jenderal sehingga tidak terfokus dan menghambat percepatan pelaksanaan proyek KPBU.

“Kami harapkan ada badan yang mengelola proyek-proyek KPBU di Kemhub, seperti pelabuhan, bandara, dan kereta api itu bisa berjalan dengan cepat baik dari sisi proses persiapannya dan proses pelaksanaan tendernya,” imbuh Erwin.

Berdasarkan catatan Kadin, terdapat beberapa proyek yang mengalami kendala dalam pelaksanaan kegiatan KPBU di Kemhub, seperti Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad di Tangerang yang mencapai tahap lelang dan final business case serta TOD Jatijajar di Depok yang tengah dalam proses outline business case. Kedua proyek KPBU tersebut adalah proyek yang dilaksanakan dengan skema solicited di mana semua modal usaha dibebankan kepada pihak badan usaha.

Selain itu, koordinasi antara kementerian atau lembaga yang membawahi proyek-proyek KPBU juga harus diperkuat lagi. Erwin mencontohkan, untuk proyek-proyek KPBU perhubungan yang membutuhkan dukungan pendanaan pemerintah, seperti dengan availability payment (AP), dibutuhkan kerja sama yang kuat antara Kemhub dan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Pasalnya, persetujuan AP tersebut ditentukan oleh Kemkeu.

“Perlu juga suatu kepastian (dalam AP) karena melibatkan Kemkeu karena pasti butuh APBN. Karenanya, kami harap Kemkeu memiliki kerja sama yang baik dengan kementerian-kementerian yang menawarkan proyek KPBU,” terang Erwin.

Lebih lanjut, Erwin mengharapkan, proyek-proyek KPBU yang ditawarkan kepada swasta merupakan proyek yang feasible. Apabila proyek yang ditawarkan itu kurang kuat dari sisi komersialnya, maka entitas swasta kesulitan memperoleh pendanaan dari perbankan.

“Kebanyakan proyek-proyek infrastruktur yang feasible ini berada di lokasi yang penduduknya banyak, seperti Jawa. Kami berharap pemerintah memberikan kesempatan kepada pelaku-pelaku usaha swasta ini di daerah-daerah yang memiliki potensi traffic dan volumenya besar,” papar Erwin.



Sumber: Investor Daily