Penurunan Tarif PPh Badan

Pengusaha Sambut Positif Janji Kandidat Presiden Nomor 01

Pengusaha Sambut Positif Janji Kandidat Presiden Nomor 01
Gunawan Tjokro. ( Foto: Istimewa )
Primus Dorimulu / AB Jumat, 22 Maret 2019 | 10:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pelaku usaha menyambut positif janji Joko Widodo (Jokowi), kandidat presiden nomor urut 01, untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh). Pelaku usaha meyakini penurunan tarif PPh akan memberi insentif bagi mereka untuk menginvestasikan kembali keuntungannya di Indonesia.

Untuk perusahaan terbuka yang mencatatkan sahamnya di bursa efek, penghapusan persyaratan free float 40% akan lebih bagus. Karena saat ini, sekitar 60 emiten sudah memenuhi persyaratan dan mendapat penurunan PPh 5%. Penerimaan pajak dari emiten itu sekitar 70% dari total emiten. Dengan demikian, jika persyaratan free float dihapus dan semua emiten cukup membayar PPh 20%, dampak terhadap generically negara tidak besar.

"Namun, dengan penghapusan itu, pesan yang disampaikan akan sangat kuat, bahwa pemerintah tidak tanggung-tanggung memberikan keringanan pajak," kata Gunawan Tjokro, ketua Tim Pengkajian Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dan ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Pasar Modal kepada Beritasatu.com, Jumat (22/3/2019). Ia dimintai tanggapan tentang janji Jokowi--capres nomor urut 01--pada Deklarasi Dukungan 10.000 Pengusaha di Istora, GBK Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Gunawan Tjokro (ketiga kiri) saat menerima penghargaan dari Majalah Investor.

Secara umum, kata Gunawan, menurunkan PPh badan adalah kebijakan yang sesuai harapan pelaku usaha, karena PPh badan di Indonesia tergolong paling tinggi di antara negara pasar berkembang. Tarif PPh badan di Indonesia 25% dari laba bersih. Untuk perusahaan terbuka yang memiliki saham free float minimal 40% diberikan keringanan PPh 5%. Namun, banyak negara yang sudah memberikan PPh di bawah 20%.

Saat ini, sedikit 70 persen emiten dengan free float atau saham yang dimiliki publik sebesar 40 persen atau lebih. Jika ada kebijakan menghapus persyaratan free float untuk bisa mendapatkan tarif PPh badan sebesar 20 persen, kata Gunawan Tjokro, pesan yang disampaikan kepada masyarakat sangat kuat. Sebanyak 630 emiten telah mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). "Jika semua emiten langsung dikenai PPh 20 persen akan banyak perusahaan yang mau go public," kata Gunawan Tjokro.

Selain PPh badan, Gunawan Tjokro, menyoroti besarnya komponen impor bahan baku dan komponen perusahaan di Indonesia. Pada saat yang sama, perusahaan menghadapi biaya tenaga kerja unskill yang besar, bunga bank yang tinggi, dan pajak yang berat. Keringanan akan memberikan semangat kepada pelaku usaha.

Potensi penerimaan pajak di Indonesia masih besar seperti terlihat pada tax ratio yang baru mencapai 12 persen. Masih banyak perusahaan yang belum membayar pajak dengan benar. Begitu pula dengan wajib pajak (WP) perorangan. Namun, lanjut Gunawan Tjokro, aparat pajak harus menghilangkan kesan "berburu" di kebun binatang. WP yang sudah patuh jangan terus-menerus dikejar fiskus. Ketakutan terhadap fiskus masih besar di kalangan pelaku bisnis akibat tindakan "berburu" di kebun binatang dan tindakan yang terkesan intimidatif.

"Pemerintah harus berusaha menumbuhkan kesadaran pada WP untuk membayar pajak, bukan menakut-nakuti," ujar Gunawan Tjokro.



Sumber: Suara Pembaruan