Grab Bersiap Jalankan Aturan Baru Tarif Ojek Online

Grab Bersiap Jalankan Aturan Baru Tarif Ojek Online
President of Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B Pandjaitan, di acara peluncuran Thinkubator, di Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019 ( Foto: Beritasatu Photo / Herman )
Herman / FER Kamis, 28 Maret 2019 | 21:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tarif batas bawah dan batas atas untuk ojek online (ojol) telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemhub). Tarif tersebut dibagi dalam tiga zona, yakni zona 1 (Sumatera, Jawa selain Jabodetabek, dan Bali), zona 2 (Jabodetabek), serta zona 3 (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan lainnya.

Dalam ketentuan itu juga diatur tentang jarak minimal, yaitu sejauh 4 kilometer (km). Dengan demikian, meskipun jarak yang ditempuh penumpang kurang dari jarak minimal, penumpang tetap dikenakan biaya untuk jarak 4 km.

Adapun besaran tarif nett untuk Zona I batas bawah Rp 1.850 dan batas atas Rp 2.300, dengan biaya jasa minimal Rp 7.000 hingga Rp 10.000. Sementara, Zona II batas bawah Rp 2.000 dengan batas atas Rp 2.500, dan biaya jasa minimal Rp 8.000 hingga Rp 10.000. Untuk Zona III, batas bawah Rp 2.100 dan batas atas Rp 2.600 dengan biaya jasa minimal Rp 7.000 hingga Rp10.000.

President of Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, memaparkan, saat ini pihak Grab terus berdiskusi dengan pemerintah mengenai implementasi aturan baru tersebut yang akan berlaku mulai 1 Mei 2019.

"Saat ini kita sedang berkomunikasi aktif dengan pemerintah untuk mempelajari lagi (aturannya). Waktu itu kan sudah ada diskusi dengan pemerintah, baik dengan pengemudinya maupun perwakilan dari elemen masyarakat. Sekarang kita sudah lihat peraturannya seperti apa, kita sedang diskusi lagi ke pihak pemerintahan bagaimana kita menjalankan ini, implementasinya menuju 1 Mei," kata Ridzki Kramadibrata, di acara peluncuran kompetisi startup Thinkububator, di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Ridzki mengatakan, pihak Grab sangat menghargai aturan baru yang dibuat oleh pemerintah, karena telah memberikan kepastian kepada mitra pengemudi terkait tarif.

"Tentunya niat baik dari pemerintah adalah untuk kesejahteraan mitra pengemudi, tapi pada saat yang bersamaan juga untuk penumpangnya sendiri," kata Ridzki.

Menurut Ridzki, konsep dari Grab seperti yang sudah didiskusikan oleh Pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi.

"Itu selalu menjadi landasan prisip bagi Grab, dan topik diskusi kita dengan pemerintah dalam menjalankan peraturan ini (arahnya) ke situ juga," tegas Ridzki.



Sumber: BeritaSatu.com