Aturan Baru Tarif Pesawat Dinilai Berdampak Positif Bagi Maskapai dan Konsumen

Aturan Baru Tarif Pesawat Dinilai Berdampak Positif Bagi Maskapai dan Konsumen
Ilustrasi penumpang pesawat. ( Foto: Antara )
Mashud Toarik / MT Selasa, 2 April 2019 | 16:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Terbitnya kebijakan pemerintah terkait tarif maskapai penerbangan berjadwal dalam negeri untuk kelas ekonomi, yang resmi berlaku pada 1 April 2019 dinilai merupakan langkah tepat dalam membantu kestabilan industri maskapai penerbangan nasional.

Pandangan ini diungkapkan oleh Praktisi Hukum Udara dari Dentons HPRP, Andre Rahadian. Menurutnya dalam aturan terdahulu, komponen yang menentukan batas tarif semua dijadikan satu, sehingga tidak bisa dipilah faktor mana yang menjadi penyebab tingginya harga tiket penerbangan.

“Sementara aturan baru ini menyederhanakan komponen penentu harga, hingga kini komponen harga dibagi dua kelompok, yakni tarif dasar dan surcharge (tuslah/biaya tambahan). Dengan adanya komponen hanya tarif dasar ini, maka harga tiket dapat turun dan hanya pada kondisi tertentu, seperti saat harga avtur naik atau musim liburan (high season), harga bisa naik dengan pengenaan tuslah tersebut, tapi tetap dengan persetujuan Menteri,” jelas Andre Rahadian sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima Beritasatu.com pada, Selasa (2/4/2019).

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan dua aturan terbaru terkait tarif tiket pesawat. Kedua aturan tersebut yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2019. Lewat kedua aturan tersebut, tarif batas bawah tiket pesawat ditetapkan 35% dari tarif batas atas.

“Aturan baru ini dapat mengakomodir aspek keberlangsungan industri maskapai penerbangan dan juga aspek kemampuan daya beli masyarakat,” kata Andre Rahadian, yang juga Ketua Masyarakat Hukum Udara.

Menurutnya, pengelompokan semua komponen menjadi satu tarif membuat harga sulit diturunkan karena di dalamnya termasuk komponen-komponen operasional yang sudah fixed. Sedangkan harga tiket murah agak sulit untuk menjamin keberlangsungan maskapai. Dulu maskapai bisa memberikan harga murah dan tidak wajar karena menggunakan strategi promosi untuk menarik pasar, tapi hal tersebut tidak sustainable karena real cost operasional maskapai tinggi.

“Jika ada komponen yang susah diturunkan lebih jauh, ada komponen surcharge yang dapat berlaku di waktu tertentu dan dengan persetujuan Menteri. Sehingga pemerintah saat ini mempunyai peran dan kontrol dalam mekanisme pembentukan harga,” papar Andre.

Peraturan ini, lanjutnya, juga efektif untuk diterapkan oleh maskapai untuk menurunkan harga tiket, karena lebih dekat kepada biaya aktual (real cost) dibanding dengan harga promosi yang hanya dilakukan semata meraih pasar.

“Saya yakin aturan ini akan berdampak positif terhadap kelangsungan industri penerbangan, sementara masyarakat tidak lagi terbuai dengan harga tiket promosi. Pemerintah juga punya peran dalam penetapan harga, dan daya beli masyarakat juga terakomodir," tandasnya.



Sumber: Majalah Investor