Logo BeritaSatu

Aturan Baru Tarif Pesawat Dinilai Berdampak Positif Bagi Maskapai dan Konsumen

Selasa, 2 April 2019 | 16:02 WIB
Oleh : Mashud Toarik / MT

Jakarta, Beritasatu.com – Terbitnya kebijakan pemerintah terkait tarif maskapai penerbangan berjadwal dalam negeri untuk kelas ekonomi, yang resmi berlaku pada 1 April 2019 dinilai merupakan langkah tepat dalam membantu kestabilan industri maskapai penerbangan nasional.

Pandangan ini diungkapkan oleh Praktisi Hukum Udara dari Dentons HPRP, Andre Rahadian. Menurutnya dalam aturan terdahulu, komponen yang menentukan batas tarif semua dijadikan satu, sehingga tidak bisa dipilah faktor mana yang menjadi penyebab tingginya harga tiket penerbangan.

“Sementara aturan baru ini menyederhanakan komponen penentu harga, hingga kini komponen harga dibagi dua kelompok, yakni tarif dasar dan surcharge (tuslah/biaya tambahan). Dengan adanya komponen hanya tarif dasar ini, maka harga tiket dapat turun dan hanya pada kondisi tertentu, seperti saat harga avtur naik atau musim liburan (high season), harga bisa naik dengan pengenaan tuslah tersebut, tapi tetap dengan persetujuan Menteri,” jelas Andre Rahadian sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima Beritasatu.com pada, Selasa (2/4/2019).

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan dua aturan terbaru terkait tarif tiket pesawat. Kedua aturan tersebut yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2019. Lewat kedua aturan tersebut, tarif batas bawah tiket pesawat ditetapkan 35% dari tarif batas atas.

“Aturan baru ini dapat mengakomodir aspek keberlangsungan industri maskapai penerbangan dan juga aspek kemampuan daya beli masyarakat,” kata Andre Rahadian, yang juga Ketua Masyarakat Hukum Udara.

Menurutnya, pengelompokan semua komponen menjadi satu tarif membuat harga sulit diturunkan karena di dalamnya termasuk komponen-komponen operasional yang sudah fixed. Sedangkan harga tiket murah agak sulit untuk menjamin keberlangsungan maskapai. Dulu maskapai bisa memberikan harga murah dan tidak wajar karena menggunakan strategi promosi untuk menarik pasar, tapi hal tersebut tidak sustainable karena real cost operasional maskapai tinggi.

“Jika ada komponen yang susah diturunkan lebih jauh, ada komponen surcharge yang dapat berlaku di waktu tertentu dan dengan persetujuan Menteri. Sehingga pemerintah saat ini mempunyai peran dan kontrol dalam mekanisme pembentukan harga,” papar Andre.

Peraturan ini, lanjutnya, juga efektif untuk diterapkan oleh maskapai untuk menurunkan harga tiket, karena lebih dekat kepada biaya aktual (real cost) dibanding dengan harga promosi yang hanya dilakukan semata meraih pasar.

“Saya yakin aturan ini akan berdampak positif terhadap kelangsungan industri penerbangan, sementara masyarakat tidak lagi terbuai dengan harga tiket promosi. Pemerintah juga punya peran dalam penetapan harga, dan daya beli masyarakat juga terakomodir," tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Majalah Investor

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Dijanjikan 600.000 Ton Beras, Bulog: Hanya Ada 166.000 Ton

Dirut Bulog, Budi Waseso (Buwas) mengungkapkan, dari data yang disampaikan Kementan sebanyak 600.000 ton, Bulog hanya bisa menyerap sebanyak 166.000 ton.

EKONOMI | 8 Desember 2022

Awas Tertipu Perangkat Bodong, Begini Cara Cek IMEI HP

Masyarakat diminta untuk memastikan nomor IMEI HP yang tercantum dalam kemasan dengan jumlah SIM yang digunakan agar tidak tertipu ponsel atau HP bodong.

EKONOMI | 7 Desember 2022

BPJS Kesehatan Dukung Kemenkes Naikkan Tarif Layanan RS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendukung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk kenaikan tarif layanan kesehatan rumah sakit (RS).

EKONOMI | 7 Desember 2022

APSI: Jasa Unlock IMEI Rugikan Industri dan Negara

Asosiasi Pengusaha Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) menilai jasa unlock IMEI untuk ponsel ilegal di marketplace telah merugikan industri dan negara.

EKONOMI | 7 Desember 2022

Beda dengan Kripto, Digital Rupiah Akan Jadi Alat Pembayaran Sah

Berbeda dengan kripto, digital rupiah akan diterapkan menjadi alat pembayaran yang sah.

EKONOMI | 7 Desember 2022

Rayu Investor AS, Airlangga Pamer Kinerja Ciamik Indonesia

Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia terbukti sebagai negara yang bertahan dari krisis dengan tetap menjamin ketahanan ekonomi dan politik.

EKONOMI | 7 Desember 2022

Prospek TOD 2023 Cerah, Adhi Commuter Bidik Kinerja Positif

Gema Goeyardi pendiri sekaligus CEO Astronacci International menjadi anggota Forbes Finance Council. 

EKONOMI | 7 Desember 2022

BKPM Sudah Terbitkan 2,9 Juta Nomor Induk Berusaha

BKPM menyampaikan bahwa total Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah diterbitkan mencapai 2,9 juta NIB per 5 Desember 2022.

EKONOMI | 7 Desember 2022

BI: Cadangan Devisa November Naik Jadi US$ 134 Miliar

BI melaporkan posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia pada November 2022 naik jadi US$ 134 miliar dari Oktober 2022 senilai US$ 130,2 miliar.

EKONOMI | 7 Desember 2022

Ini Bedanya Mata Uang Rupiah Digital dengan Uang Tunai

Bank Indonesia (BI) dalam waktu dekat akan mengimplementasikan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau rupiah digital.

EKONOMI | 7 Desember 2022


TAG POPULER

# Bom Bandung


# Ferdy Sambo


# Gempa Cianjur


# Pernikahan Kaesang


# KKB Tembak Mati


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Ini Rekonstruksi Detik-detik Rudolf Bunuh Icha di Apartemen

Ini Rekonstruksi Detik-detik Rudolf Bunuh Icha di Apartemen

NEWS | 32 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE