Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Izin Impor Bawang Putih

Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Izin Impor Bawang Putih
Ilustrasi bawang putih. ( Foto: ANTARA FOTO/Feny Selly )
Ridho Syukro / FER Kamis, 4 April 2019 | 12:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian Pertanian (Kemtan) dan Kementerian Perdagangan (Kemdag) mengevaluasi izin impor bawang putih 100.000 ton oleh Badan Urusan Logistik (Bulog).

Anggota Komisi IV DPR, Zainut Tauhid Sa'adi, mengatakan, kebijakan izin impor ini harus dicek kembali. Pasalnya, penugasan impor bawang putih kepada Bulog hanya dapat dilakukan saat komoditas itu berada dalam masa kritis. Hal itu sejalan dengan tugas Bulog sebagai stabilisator harga.

"Pertanyaannya apakah saat ini kondisi bawang putih sudah dianggap kritis? Pemerintah harus memberikan penjelasan kepada publik biar tidak ada kecurigaan dibalik pemberian izin impor tersebut," ujar Zainut dalam siaran persnya yang diterima Beritasatu.com, Kamis (4/4/2019).

Zainut menegaskan, dewan akan menanyakan penugasan impor bawang putih itu kepada Kemtan dan lembaga terkait lainnya. Pihaknya berjanji akan menggali lebih jauh apa alasan pemberian hak istimewa Bulog tersebut.

"Pemerintah perlu mengevaluasi penugasan Bulog sebagai importir bawang putih itu. Sebabnya, penerbitan rekomendasi impor harus sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tandas Zainut.

Anggota Komisi IV DPR, Darori Wonodipuro, menilai, kebijakan impor bawang putih tersebut, berpeluang membuat Bulog melakukan monopoli.

"Bulog tak dapat melakukan impor bawang putih sendirian. Apabila hendak melakukan impor, pemerintah harus memberikan kuota kepada perusahaan swasta agar terhindar dari monopoli,” ujar Darori.

Sementara itu, Kemtan sendiri masih membuka keran impor bawang putih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Belasan perusahaan telah mengajukan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan enam diantaranya sudah mengantongi rekomendasi sebanyak 90.000 ton.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Hortikultura Kemtan, Mohammad Ismail Wahab, mengatakan, importir umum, atau swasta tetap mengimpor seperti biasa meski BUMN Bulog ditugaskan pemerintah untuk mengimpor juga.

"Jumlah 100.000 ton impor Bulog itu kan penugasan dari Kemenko Perekonomian, yang importir umum tetap berproses, dan kewajiban 5 persen tetap berlaku untuk importir umum,” ujar Ismail.

Ismail mengatakan, kebutuhan bawang putih di dalam negeri, setiap tahunnya memang mencapai sekitar 560.000 ton. Saat ini, Kemtan menilai ada kekurangan yang bisa menaikkan harga.

Menurut Ismail, tak ada importir yang keberatan atau cemburu dengan Bulog yang tidak harus menanam 5 persen bawang dari jumlah yang diimpornya.



Sumber: Investor Daily