Menpupera Serahkan 5.524 Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi di Jateng

Menpupera Serahkan 5.524 Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi di Jateng
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera), Basuki Hadimuljono, saat memberikan sertifikat kepada sekitar 4.500 tenaga kerja konstruksi di Alun-Alun, Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (4/4). ( Foto: Beritasatu Photo / Dok. Kempupera )
Vento Saudale / FER Kamis, 4 April 2019 | 22:59 WIB

Purworejo, Beritasatu.com - Sebanyak 5.524 tenaga kerja konstruksi di delapan daerah di Jawa Tengah mendapatkan sertifikat tenaga konstruksi. Sertifikasi tenaga konstruksi diperlukan guna meningkatkan dan menstandarisasikan mutu serta pengetahuan pekerja bidang konstruksi.

Delapan wilayah yang mendapat sertifikasi yakni dari Magelang, Banjarnegara, Wonosobo, Cilacap, Purbalingga, Purworejo, Kebumen dan Banyumas. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), data pekerja konstruksi di Indonesia sekitar 8,3 juta pekerja, namun hanya sekitar 630.000 orang yang tersertifikasi

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera), Basuki Hadimuljono, menuturkan, sertifikasi sangat dibutuhkan dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten. Acara ini merupakan rangkaian uji kompetensi yang dimulai sejak tanggal 21 Maret hingga 4 April 2019.

"Sesuai dengan arahan Presiden, tahun 2019 perbanyak sertifikasi. Presiden pertama kali meluncurkan program sertifikasi pekerja konstruksi tahun lalu di GBK. Dengan sertifikasi, akses kerja lebih mudah," kata Basuki, di Alun-Alun Purworejo, Kamis (4/4).

Basuki menambahkan, sesuai Undang-undang (UU) setiap proyek konstruksi yang dikerjakan wajib mempekerjakan tenaga kerja bersertifikasi konstruksi. Dalam tender proyek, ada persyaratan bahwa pekerja harus bersertifikat. Pemilik sertifikat juga akan mendapat upah lebih dibanding dengan yang belum.

"Harus ada bedanya antara yang tidak bersertifikat dan yang sudah bersertifikat. Tenaga kerja bersertifikat ada jaminan mutunya sehingga berhak mendapatkan pendapatan lebih. Bukan hanya penghasilan namun juga asuransi. Kalau enggak ada sertifikasi, asuransi enggak mau," ujar Basuki.

Secara bertahap program sertifikasi kompetensi tenaga konstruksi terus dilakukan untuk memenuhi target yang dicanangkan sebanyak 512.000 tenaga kerja bersertifikat pada tahun 2019. Jumlah tersebut 10 kali lipat dari rata-rata capaian tahunan program sertifikasi dari 2015-2018, sebanyak 50.000 orang.

Untuk itu, Kementerian PUPR berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melakukan percepatan program sertifikasi kompetensi tenaga konstruksi melalui sertifikat elektronik.

Guna mempermudah proses sertifikasi, telah dikembangkan sertifikat elektronik. Sertifikat ini memberikan kemudahan kepada pemiliknya dan ramah lingkungan, serta dapat mencegah pemalsuan sertifikat. Tenaga kerja hanya memerlukan gawai yang dimiliki untuk menunjukkan bukti kompetensinya.



Sumber: BeritaSatu.com