Nama BNP2TKI akan Segera Diganti

Nama BNP2TKI akan Segera Diganti
Sekretaris Utama BNP2TKI Tatang Budie Utama Razak dalam acara Press Gathering di Jakarta, Kamis (4/4/2019). ( Foto: istimewa )
Siprianus Edi Hardum / EHD Kamis, 4 April 2019 | 23:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Nama “Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)” akan diganti dengan nama baru. Hal ini dilakukan sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Hal lain yang diubah dalam UU tersebut tenaga kerja Indonesia di luar negeri diubah menjadi pekerja migran Indonesia (PMI).

Demikian dikatakan Sekretaris Utama BNP2TKI Tatang Budie Utama Razak dalam acara Press Gathering di Jakarta, Kamis (4/4/2019).

"Saya melihat ini momentum, ketika BNP2TKI yang sudah 12 tahun ini, sebentar lagi kita akan berakhir. Akan ada badan baru. Karena Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI tidak lama karena sudah dinyatakan sudah berakhir dengan munculnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2017," kata Tatang Budie Utama Razak. Namun Tatang Budie Utama Razak belum menyebut nama baru yang akan menggantikan nama BNP2TKI itu.

Tatang Budie Utama Razak mengatakan, UU Perlindungan PMI mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih berperan. Pemda juga dilibatkan untuk memberi pelatihan kepada calon PMI serta menjamin ekonomi dari keluarganya.

Keterlibatan Pemda ini terutama pelayanan satu atap (LTSA) serta pogram desa migran produktif (desmigratif). "Kalau dulu bicara perlindungan terbatas saja hanya hukum, sosial, tetapi sekarang ada perlindungan ekonomi. Karena ada kewajiban pemerintah memberikan literasi edukasi ekonomi. Kalau dulu hanya kepada PMI, sekarang ke keluarganya," tutur Tatang Budie Utama Razak.

Menurut Tatang Budie Utama Razak, nantinya di tingkat Pemda, PMI akan ditangani Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA). Saat ini Pemda sudah dipetakan dalam tiga kategori terkait kesiapan menangani PMI.

"Hijau tuh yang ada daerah yang memang sudah siap, baik dari infrastruktur, SDM, maupun anggaran. Selama ini praktiknya sudah baik. Sehingga daerah itu bisa membentuk LTSA, dimana dalamnya terdiri dari perwakilan dari BNP2TKI-nya, dinas tenaga kerja setempat, polisi, imigrasi, BPJS Ketetenagakerjaan. Terjadi integrasi. Itu akan lebih memudahkan sesungguhnya. Zona hijau itu jadi infrastrukturnya, ada alat-alatnya, SDM-nya ada," kata Tatang Budie Utama Razak.

Pada kesempatan itu, Tatang Budie Utama Razak mengatakan, pihaknya menyesali adanya stigma bahwa PMI selalu dikaitkan dengan pekerja level rendah setara pembantu rumah tangga tanpa keterampilan. “Padahal, pekerja migran kita itu memiliki level menengah setara teknisi atau perawat hingga level tinggi setara CEO (Chief Executive Officer) di perbankan kelas dunia,” kata Tatang Budie Utama Razak.

Untuk itulah, kata Tatang Budie Utama Razak, pihaknya mengajak seluruh anak negeri mengubah paradigma terkait stigma pekerja migran Indonesia bukan terbatas pekerja tanpa skill melainkan meluas pekerja dengan keterampilan bahkan keahlian.

“Paradigma ini lebih dulu yang wajib diubah untuk selanjutnya mengubah mindset, pola pikir bahwa pekerja migran Indonesia adalah soal kemampuan anak bangsa bekerja secara kompetensi,” ujar mantan Duta Besar Kuwait itu.