Konsultan Nasional Didorong Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Konsultan Nasional Didorong Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri
Ilustrasi pembangunan infrastruktur. ( Foto: Antara )
Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Jumat, 5 April 2019 | 18:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Konsultan nasional harus bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Caranya dengan meningkatkan kapabilitas serta didukung penuh pemerintah.

"Kita ingin konsultan nasional jadi tuan rumah, sehingga segala aspek pekerjaan konsultan dikerjakan sendiri. Dalam lingkup lebih kecil, konsultan daerah jadi tuan rumah di daerahnya," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Ikatan Konsultan Nasional (Inkindo) Peter Frans usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Inkindo di Yogyakarta, Kamis (4/4/2019) malam.

Peter Frans dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Jumat (5/4/2019) mengungkapkan bahwa saat ini banyak proyek donor yang menggunakan konsultan asing. Pasalnya dalam agreement yang ditandatangani, mensyaratkan konsultan berpengalaman internasional yang identik dengan pengalaman di luar negeri. "Padahal menurut kami yang dimaksud pengalaman internasional adalah pengalaman di dalam negeri, namun untuk proyek yang dibiayai oleh donor asing," kata Peter Frans.

Jika dilihat dari segi lingkup pekerjaan, kata Peter Frans, bisa jadi proyek di dalam negeri lebih besar dibanding di luar negeri. Contohnya, pekerjaan membangun Bendungan Jatigede lebih besar dibanding di Timor Leste.

Adanya persyaratan tersebut, kata Peter Frans, menyebabkan perbedaan billing rate antara konsultan internasional dengan nasional mencapai 20 kali lipat. "Sehingga kita harapkan pemerintah berani memakai konsultan nasional untuk proyek-proyek strategis nasional. Sehingga ada keberpihakan dari pemerintah. Kalau tidak ada, akan susah," kata Peter Frans.

Dengan billing rate yang baik, kata dia, tersedia dana untuk pengembangan kompetensi . "Ini memang seperti telur dan ayam mana yang lebih dulu harus diperbaiki," ujar Peter Frans.

Peter Frans juga berharap, ada perlindungan untuk konsultan menengah dan kecil agar bisa bekerja sama, sesuai ketentuan dalam Pasal 24 UU Jasa Konstruksi yang mensyaratkan pemda agar bisa terbitkan Pergub untuk kerja sama operasi konsultan menengah/kecil tersebut.

Ke depan, menurut Peter, perlu adanya UU Jasa Konsultan yang menjadi payung bagi produk usaha jasa konsultan di Indonesia. Hal ini sangat diperlukan untuk mendukung bisnis jasa konsultan baik konstruksi maupun non konstruksi. "Tapi di tahun politik ini, UU mungkin terlalu tinggi. Kita harapkan dalam waktu dekat bisa terbit perpres mengenai pengembangan dan peningkatan jasa konsultan. Karena bisnis ini harus dikembangkan," jelas Peter Frans.

Saat ini Inkindo memiliki 6.252 anggota perusahaan jasa konsultan nasional dan 120 perusahaan afiliasi/asing yang tersebar di 34 provinsi.

Sementara itu, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Syarif Burhanuddin mengatakan bahwa jumlah tenaga ahli atau konsultan di Indonesia baru 195.000, yang bersertifikat, sedangkan kebutuhan mencapai lebih dari 300.000. Kekurangan ini dilihat dari banyaknya kejadian gagal lelang dimana salah satu penyebabnya adalah di tenaga ahli.

Menurut dia selama ini banyak regulasi yang terkait dengan tenaga ahli. "Dalam regulasi tersebut, salah satunya membahas agar perusahaan juga memiliki jasa konsultan.
Jangan hanya ketika ada proyek saja lalu menyodorkan tenaga ahli dari luar," kata Syarif Burhanuddin.



Sumber: BeritaSatu.com