Kemkop dan UKM Gelar Program Strategis di Tasikmalaya

Kemkop dan UKM Gelar Program Strategis di Tasikmalaya
Asisten Deputi Pemetaan Kondisi dan Peluang Usaha, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Sri Istiati, saat diskusi dengan pelaku UKM di Yogyakarta,Selasa (2/4/2019). ( Foto: Ismewa )
Siprianus Edi Hardum / EHD Jumat, 5 April 2019 | 21:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Koperasi dan UKM menggulirkan beberapa program strategis untuk memperkuat kinerja dan daya saing usaha koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat.

Diantaranya, program untuk memperkuat kelembagaan koperasi, pelatihan perkoperasian, kewirausahaan, pelatihan vokasional hingga sosialisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Selain menyerahkan program strategis tersebut, kita juga melakukan beberapa MoU dengan pihak lain untuk memperkuat program pemberdayaan KUMKM", kata Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Ngurah Puspayoga pada acara “Sinergi Kemenkop dan UKM dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam Rangka Pemberdayaan KUMKM”, di Kota Tasikmalaya, Jumat (5/4) sebagaimana dalam siaran pers yang diterima, Jumat malam.

Anak Agung Ngurah Puspayoga berharap agar MoU yang sudah ditandatangani tersebut segera dijalankan. "Saya minta hari ini teken MoU, besok sudah harus jalan. Jadi, jangan sekadar MoU, tapi harus bisa segera diwujudkan", tandas Puspayoga.

Anak Agung Ngurah Puspayoga juga meminta jajarannya untuk tidak ragu dan malu mengadopsi program-program ekonomi kerakyatan yang ada di daerah.

"Saya yakin banyak program bagus di daerah yang bisa kita tarik ke tingkat pusat. Banyak program ekonomi kerakyatan yang langsung menyentuh rakyat bawah yang bisa kita jadikan landasan untuk membuat program dan kebijakan di tingkat pusat,” ujar Anak Agung Ngurah Puspayoga.

Anak Agung Ngurah Puspayoga, pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. "Masalah itu adanya di bawah dan di tengah masyarakat. Kita harus mengetahui dan memahami masalah yang dihadapi rakyat di bawah. Oleh karena itu, dalam membuat kebijakan atau pun program dari pemerintah pusat, kita harus banyak belajar dari masyarakat di bawah,” kata Anak Agung Ngurah Puspayoga.

Menurut Anak Agung Ngurah Puspayoga, saat ini pemerintah tengah getol menggelontorkan aneka program ekonomi kerakyatan. Tujuannya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang nantinya akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, hingga memperkecil gini ratio.

"Hanya saja, selain menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional, juga harus dibarengi dengan terciptanya pemerataan kesejahteraan. Untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan itu adalah dengan memberdayakan koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. Hasilnya, kontribusi koperasi terhadap PDB nasional saat ini sudah mencapai 4,48%. Pada 2018 saya yakin bisa di atas lima persen", papar Anak Agung Ngurah Puspayoga.

Oleh karena itu, Anak Agung Ngurah Puspayoga berharap agar pemerintah daerah (Pemda) lebih berorientasi untuk meningkatkan kualitas koperasi yang ada di wilayahnya, ketimbang menggenjot dari sisi kuantitas.

"Jumlah koperasi tidak perlu banyak. Lebih baik sedikit tetapi berkualitas. Yang perlu ditingkatkan lainnya adalah jumlah anggota koperasi. Apalagi, Tasikmalaya memiliki catatan tersendiri dalam historis perjalanan koperasi di Indonesia,” kata Anak Agung Ngurah Puspayoga.

Anak Agung Ngurah Puspayoga juga menyebutkan, fokus pemerintah membangun infrastruktur (darat, laut, dan udara) bertujuan untuk mengurangi high cost di sektor distribusi barang. "Dengan memangkas ongkos produksi dan distribusi, maka produk KUMKM bisa lebih berdaya saing atau kompetitif di pasar,” kata dia.

Selain itu, kata Anak Agung Ngurah Puspayoga, pemerintahan Presiden Jokowi juga fokus menggulirkan dana desa, menurunkan pajak UKM menjadi 0,5%, hingga suku bunga KUR yang sudah berada di kisaran 7%. "Masih banyak lagi program-program yang prorakyat yang tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diiringi dengan terwujudnya pemerataan kesejahteraan,” kata Anak Agung Ngurah Puspayoga.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengungkapkan, Pemprov Jabar sudah mencanangkan sebuah tagline berlabel "Koperasi Juara". Artinya, program pemberdayaan koperasi yang di dalamnya termasuk para UKM yang menjadi anggota koperasi, merupakan program prioritas yang akan terus dilakukan Pemprov Jabar. "Dalam hal ini, kita juga akan terus mengembangkan Koperasi Pesantren yang ada di Jabar", kata Uu.

Selain itu, Pemprov Jabar juga akan mewajibkan setiap sekolah untuk memiliki dan mendirikan koperasi, dimana anggotanya adalah seluruh siswa dengan pembinaan dari para guru. "Lahirnya koperasi di sekolah itu amat penting untuk pengalaman bagi para siswa dalam memulai sebuah usaha,” kata dia.

Untuk itu, Uu menyebutkan bahwa pihaknya menyiapkan program dan anggaran dalam hal pelatihan perkoperasian bagi kalangan siswa dan santri. "Bagi saya, pemahaman profesionalitas dalam mengelola koperasi itu mutlak dilakukan dan harus ditanamkan sejak usia dini", tegas Uu.

Lebih dari itu, Uu juga berharap pengelolaan koperasi saat ini harus melek teknologi agar tidak ketinggalan zaman. "Pelayanan koperasi harus sudah melalui teknologi. Itu memudahkan dalam hal transaksi, memudahkan manajemen, dan memudahkan pengelolaan aset,” pungkas Uu.

 



Sumber: BeritaSatu.com