KPPU Cermati Kelambanan RIPH Bawang Putih

KPPU Cermati Kelambanan RIPH Bawang Putih
Pekerja menurunkan bawang putih yang diimpor dari Tiongkok dalam operasi pasar di Pasar Induk Kramat Jati, 17 Mei 2017. ( Foto: BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao )
Ridho Syukro / FER Minggu, 7 April 2019 | 23:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencermati dasar argumen urgensi penunjukkan Bulog mengimpor bawang putih tanpa wajib tanam 5 persen dari kuota impor. KPPU tetap meminta pemerintah membatalkan rencana impor tersebut. KPPU juga menyelidiki dugaan kelambanan seleksi Rekomendasi Impor Produk Hortikultira (RIPH) terhadap importir yang sudah melakukan wajib tanam.

Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragih, mengatakan, komisi mencari tahu, apakah ada kesengajaan kelambanan proses, sehingga menimbulkan kondisi keterpaksaan menunjuk Bulog.

"Jadi kita masih pelajari hal itu, sebelum kita berikan rekomendasi. Jangan sampai impor oleh Bulog itu justru dimanfaatkan oleh sejumlah importir swasta yang ingin bermain nakal," kata Guntur Syahputra Saragih, dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, di Jakarta, Minggu (7/4/2019).

Guntur mengungkapkan, pihaknya memang memantau penunjukkan impor oleh Bulog dan terhadap kebijakan tersebut. KPPU mengakui, keistimewaan impor bawang putih kepada Bulog sejatinya dapat dipahami, jika keadaan tersebut benar-benar darurat. Jika tidak, seharusnya impor tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Jangan juga pelaku swasta yang melakukan impor, untuk menghindari kewajiban menanam lima persen meminjam tangan Bulog. Artinya, sudah tidak lagi dalam persaingan yang sehat dengan pelaku usaha importir yang lain," tambah Guntur.

Ketua KPPU, Kurnia Toha menegaskan, pihaknya tetap meminta kebijakan itu dibatalkan. Pasalnya, dalam prinsip persaingan usaha tidak boleh ada diskriminasi.

Kurnia mengakui, KPPU tidak bisa memaksa pemerintah untuk tidak menjalankan kebijakan itu. Komisi hanya bisa memberi nasehat. "Kami tidak bisa menghukum pemerintah kan, tapi pemerintah yang baik tentu harus adil,” imbuh Kurnia.

Terhadap kebijakan ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi IV meminta Kementerian Pertanian (Kemtan) untuk memberikan data pendukung yang menunjukan negara dalam keadaan darurat ketersediaan bawang putih.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Asman Natawijana, mengatakan, jika tidak bisa memberikan data pendukung, Kemdag jangan mengeluarkan izin impor Bulog, karena akan merusak persaingan usaha. "Kecuali, ada darurat baru bisa," tegas Azam.

Azam menambahkan, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2017 tentang RIPH, wajib menanam 5 persen dari kuota impor. Jika tidak, penugasan Bulog dapat merusak sistem perdagangan Indonesia.

Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator (Kemko) Perkonomian, Musdalifah Machmud, menyatakan hal sebaliknya. Menurutnya, impor 100.000 ton bawang putih oleh Bulog sudah disepakati dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar beberapa waktu lalu.

"Keputusan ini telah mengikuti prosedur yang berlaku dan bukan sebuah masalah lantaran Indonesia telah lama melakukan impor bawang putih,” tandas Musdalifah.

 



Sumber: Investor Daily