Pelaku Usaha Apresiasi Pengecualian HGU sebagai Informasi Publik
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pelaku Usaha Apresiasi Pengecualian HGU sebagai Informasi Publik

Senin, 8 April 2019 | 14:34 WIB
Oleh : L Gora Kunjana / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Pelaku usaha mengapresiasi keputusan pemerintah yang menempatkan hak guna usaha (HGU) sebagai informasi publik yang dikecualikan sesuai Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berpendapat, pengecualian HGU termasuk menutup akses file SHP ke publik bertujuan untuk menghindari konflik terutama konflik antara perusahaan serta masyarakat dengan perusahaan.

“Jika semua data HGU bisa diakses publik terutama terkait masa berakhirnya, pastinya potensi klaim dari masyarakat semakin banyak. Begitu juga akses terhadap file SHP harus ditutup karena rawan penyalahgunaan. Content file SHP bisa dengan mudah diubah jika bisa diakses publik,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Karena itu, keputusan pemerintah untuk mengecualikan HGU dari domain publik harus dihormati semua pihak. Putusan itu, tentunya ditetapkan melalui banyak pertimbangan baik dari sisi hukum, jaminan berinvestasi serta keberlanjutan usaha. “Jangankan masyarakat, perusahaan penerima HGU tidak mendapat akses file SHP. Kami hanya menerima peta/hard copy atas HGU yang diterbitkan,” kata dia.

Gapki, papar Eddy juga mendukung kebijakan satu peta (one map policy). Melalui kebijakan ini, setiap tataran pemerintahan akan menggunakan satu peta dasar yang sama sehingga tidak ada lagi tumpang tindih peta. Hanya saja, Eddy mengingatkan, dalam penerapan kebijakan satu peta tersebut, pemerintah tetap mengecualikan akses terhadap data HGU.

Hal itu berarti akses terhadap data HGU termasuk kebijakan untuk tidak membuka file SHP perlu mengikuti aturan Permenko Perekonomian No 6 Tahun 2018.

Sebelumnya, Guru Besar IPB bidang Kebijakan, Tata Kelola Kehutanan, dan Sumber Daya Alam (SDA) Budi Mulyanto mengingatkan, agar pemerintah tidak ceroboh dengan membuka seluruh informasi terkait HGU. Mantan Dirjen Penataan Agraria pada Kementerian ATR/BPN itu mengatakan, tidak seluruh data HGU bisa dibuka ke publik karena ada kepentingan privat yang dilindungi undang-undang.

Data umum mengenai luasan dan izin HGU yang telah diberikan pemerintah bisa saja diakses menjadi menjadi data publik. “Namun tidak etis dan tidak ada perlunya publik mengetahui data privat seperti titik kordinat HGU perusahaan. Apalagi sampai meminta semua data terkait dokumen kepemilikan HGU untuk dibuka,” kata Budi Mulyanto.

Menurut Budi, pembatasan itu dilakukan karena negara punya kewajiban untuk melindungi setiap jenis investasi dan usaha di Indonesia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

PLN Dukung Terangnya Destinasi Wisata di Indonesia

PLN berhasil meningkatkan infrastruktur ketenagalistrikan hingga ke daerah 3T.

EKONOMI | 8 April 2019

KPK Sebut Prabowo Salah Persepsi Soal Kebocoran Rp 2.000 T

Menurut Saut, Rp 2.000 triliun bukan kebocoran, tetapi potensi yang tidak terealisasi.

EKONOMI | 8 April 2019

18 Kawasan Industri Luar Jawa Berpotensi Serap Investasi Rp 250 Triliun

Pemerintah akan tuntaskan 18 kawasan industri luar pulau Jawa.

EKONOMI | 8 April 2019

Kempupera Rampungkan Penataan Kebun Raya Baturaden

Kempupera rampungkan pembangunan Kebun Raya Baturaden.

EKONOMI | 8 April 2019

Saham Pengembang Resor di Bali Diminati Para Investor

Capri Nusa berencana membangun 30 vila dengan investasi sekitar Rp 150 miliar pada tahap awal.Separuh dana IPO dimanfaatkan untuk pembangunan tahap awal.

EKONOMI | 8 April 2019

Sesi I, IHSG Terkoreksi 75,5 Poin ke 6.398,5

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 1,2 persen (75,55 poin) ke kisaran 6.398,4.

EKONOMI | 8 April 2019

Siang ini, Rupiah Terdepresiasi ke Rp 14.155

Rupiah berada di level Rp 14.155 per dolar AS atau terdepresiasi 22,5 poin (0,16 persen).

EKONOMI | 8 April 2019

Posisi Cadev Maret Meningkat US$ 1,2 Miliar

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2019 meningkat menjadi US$ 124,5 miliar.

EKONOMI | 8 April 2019

Pembebasan Lahan Hampir Rampung, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Beroperasi Mei

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda akan beroperasi Mei 2019.

EKONOMI | 8 April 2019

JK Resmikan Rusunawa Mahasiswa UMM di Malang

Jusuf Kalla meresmikan rumah susun mahasiswa di Malang.

EKONOMI | 8 April 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS