Kempupera Bangun 21.000 Hunian Tetap di Palu dan Donggala

Kempupera Bangun 21.000 Hunian Tetap di Palu dan Donggala
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kempupera, Arie Setiadi Moerwanto, saat memberikan paparan di Jakarta, Senin (8/4/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Imam Muzakir )
Imam Muzakir / FER Senin, 8 April 2019 | 16:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) akan membangun hunian tetap (Huntap) sebanyak 21.000 unit rumah bagi korban bencana tsunami dan gempa bumi Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Baca Juga: JK Resmikan Rusunawa Mahasiswa UMM di Malang

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kempupera, Arie Setiadi Moerwanto, menyatakan, pembangunan huntap ini dibangun di tiga lokasi dengan luas lahan yang akan siapkan seluas 800 hektar dan ditargetkan selesai dalam waktu 2 tahun.

"Jadi dalam Inpres, kami diberi waktu dua tahun untuk melakukan pembangunan pemulihan daerah ini dari bencana. Kemungkinan kita membangun 21.000 huntap,” ungkap Arie, di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Arie mengatakan, saat ini pemerintah masih melakukan evaluasi dan koordinasi mengenai lahan yang akan disiapkan. Pasalnya, Kementerian ATR/BPN menyatakan, lahan yang sudah siap baru mencapai 200 hektar yang berada di tiga lokasi. Sedangkan tipe rumah yang akan dibangun adalah tipe 36 dengan luas tanah 150 meter dan rumah di desain tahan gempa dan juga rumah tumbuh.

"Rencananya status rumah ini adalah gratis yang diberikan oleh pemerintah kepada para korban gempa, tsunami dan likuifaksi,” ujar Arie.

Baca Juga: Kempupera Rampungkan Penataan Kebun Raya Baturaden

Menurut Arie, hunian tetap diperuntukan bagi mereka yang memiliki wewenang hunian di sana. Pemerintah sendiri berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda setempat) yang berhak untuk menerimanya. Artinya bagi mereka yang belum memiliki rumah tinggal atas nama sendiri tidak akan dibangun huntap.

"Harga rumah ini dibangun diperkirakan menghabiskan dana Rp 50 juta per unit dan sudah lengkap dengan jaringan air bersih dan juga listrik," kata Arie.

Sedangkan status rumah sendiri, lanjut Arie, pihaknya masih belum memutuskan apakah itu bersifat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB) atau nanti jadi hak milik dengan SHM (Surat Hak Milik). Adapun yang berkompeten untuk menentukan hal kebijakan tersebut adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN).

"Kami tugasnya hanya membangun," tandas Arie.

 

 



Sumber: BeritaSatu.com