Keputusan Mendag Tolak Izin Impor Bawang Putih Dinilai Tepat

Keputusan Mendag Tolak Izin Impor Bawang Putih Dinilai Tepat
Bawang putih. ( Foto: Antara )
Ridho Syukro / FER Selasa, 9 April 2019 | 17:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Keputusan Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita, yang menolak untuk memberikan izin impor 100.000 ton bawang putih oleh Perum Bulog, dinilai tepat. Kebijakan tersebut, dinilai memberikan keuntungan bagi para petani.

Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, memgatakan, pemerintah sebaiknya tidak melakukan impor, melainkan memaksimalkan operasi-operasi pasar.

"Lebih baik, kita menolak impor dulu. Selain itu, kita maksimalkan operasi pasar, karena bisa saja bawang putih masih ada di pasaran," ujar Henry dalam keterangan persnya yang diterima Beritasatu.com, di Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Henry mengatakan, langkah Mendag untuk mengeluarkan keputusan tersebut diyakini bukan karena tanpa alasan. Pasalnya, Kementerian Perdagangan (Kemdag) dipastikan mengetahui secara persis keberadaan stok di pasaran.

"Kemdag juga yang paling mengetahui ada atau tidaknya stok bawang putih di pasaran," kata Henry.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijaya, mengatakan, keputusan Mendag untuk tidak memberikan izin impor kepada Bulog merupakan kewenangan sepenuhnya. Namun, hal itu tentunya harus didukung dengan data yang akurat.

"Harus dengan data. Kalau Mendag bilang tidak perlu impor, ya tidak usah dilakukan. Namun harus yakin bahwa impor itu tidak perlu, karena harga-harga di pasar itu, semua ada di tangan Mendag,” ujar Azam Azman.

Meski demikian, kata Azam Azman, Kemdag memiliki kewajiban juga untuk memastikan dan mengatur distribusi dan stabilitas harga komoditas. Meski demikian, ia tetap mempertanyakan penunjukkan impor kepada Bulog tersebut.

"Untuk impor bawang itu ada syarat tanam 5 persen, kemudian Bulog dikecualikan. Dasarnya apa Bulog diberikan pengecualian?” kata Azam Azman.

Ketua Bidang Pemberdaya Fortani, Pieter Tangka, mengatakan, petani bawang putih sebenarnya cukup terbantu dengan adanya kebijakan impor yang mensyaratkan wajib tanam 5 persen dari kuota impor. Namun, dengan adanya kebijakan impor bawang putih kepada Bulog, kalangan petani tentunya merasa cukup kecewa.

"Kalau Bulog yang mengimpor, kan mereka tidak perlu menyediakan lahan untuk ditanam. Petani lebih suka impor yang biasa, yang ada kewajiban 5 persen," ujar Pieter.

Pieter menyatakan, selain mencederai petani, keputusan impor oleh Bulog juga mencederai Permentan Nomor 38 Tahun 2017 tentang RIPH.

"Pada akhirnya, penugas impor bawang putih kepada Bulog tanpa syarat wajib tanam juga bertentangan dengan rencana pemerintah untuk berswasembada bawang putih. Dengan kuota impor yang mencapai 100.000 ton untuk Bulog, sama sekali tidak ada lahan baru untuk penanaman bawang putih,” tandas Pieter.



Sumber: Investor Daily